Topswara.com -- Menjelang akhir tahun 2026, meja makan keluarga Indonesia kembali diuji oleh dinamika ekonomi yang serba cermat. Di satu sisi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat inflasi beras pada kuartal ketiga sebagai yang terendah dalam empat tahun terakhir berkat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) (Antara News, 1/11/2026).
Pemerintah juga memperpanjang Bantuan Pangan Beras 30 kg untuk menopang kelompok rentan (RRI News, 3/11/2026). Namun, pertanyaannya: mengapa persoalan daya beli dan pemenuhan pangan tak pernah tuntas kendati berbagai bansos dan regulasi APBN/APBD dikucurkan?
Secara faktual, struktur biaya hidup masyarakat tidak hanya bergantung pada harga beras. Komoditas lain—seperti daging, telur, minyak goreng, dan gula—kerap berfluktuasi akibat rantai pasok global dan domestik. Indonesia juga masih dibayangi ketergantungan impor pada komoditas vital seperti kedelai dan gandum.
Bansos beras 30 kg memang memberi ruang napas (breathing space) sementara bagi warga miskin. Akan tetapi, bagi puluhan juta kelas menengah-bawah dan pekerja informal, kenaikan akumulatif biaya non-pangan (seperti tarif energi, kesehatan, pendidikan, dan transportasi) terus menggerus pendapatan riil.
Jaring pengaman sosial ini hanya berfungsi menahan warga agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem, bukan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang secara hakiki.
Persoalan pangan yang terus berulang ini bukanlah sekadar kendala teknis logistik, melainkan buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang dianut negara:
Pertama, pangan sebagai komoditas dagang: dalam kapitalisme, pangan tunduk penuh pada hukum pasar bebas. Motif utamanya adalah perolehan keuntungan (profit), bukan pelayanan pemenuhan kebutuhan rakyat (service).
Kedua, liberalisasi dan peran negara yang minimalis: Negara berposisi sekadar sebagai regulator, sementara produksi dan distribusi dikuasai korporasi besar atau rantai spekulan (oligarki), memicu celah praktik kartel.
Ketiga, bansos sebagai solusi kuratif: penggunaan instrumen bansos adalah ciri khas welfare state untuk meredam gejolak sosial sesaat, bukan jaminan sistemik atas pemenuhan kebutuhan primer tiap individu.
Di sisi lain, Islam memandang pangan sebagai kebutuhan dasar (hajat al-asasiyah) yang wajib dijamin penuh oleh negara (Daulah). Solusi sistem Islam secara kaffah bertumpu pada pilar-pilar berikut:
Pertama, jaminan pemenuhan individu. Sistem Islam tidak hanya melihat angka rata-rata makroekonomi, tetapi memastikan setiap individu warga negara terjamin pangannya. Jika kepala keluarga tidak mampu bekerja, negara wajib memenuhinya melalui kas Baitul Maal.
Kedua, politik pertanian dan pengelolaan kepemilikan. Negara melarang penelantaran lahan pertanian dan mendistribusikannya kembali kepada rakyat yang mampu mengolah. Bantuan modal dan teknologi diberikan tanpa skema utang ribawi.
Ketiga, pemberantasan distorsi pasar. Islam mengharamkan ihtikar (penimbunan), kartel, dan tengkulak spekulatif. Negara melalui lembaga pengawas pasar (Al-Hisbah) aktif mengontrol harga agar tetap adil dan wajar bagi produsen maupun konsumen.
Keempat, kemandirian dan stabilitas moneter. Negara menghentikan ketergantungan impor pangan strategis dan mengembalikan sistem moneter pada standar emas-perak (dinar dirham), yang terbukti kebal dari inflasi sistemik mata uang kertas.
Bansos beras 30 kg dan intervensi APBD hanyalah tambal sulam di atas fondasi sistem kapitalisme yang rapuh. Selama pangan diperlakukan sebagai komoditas komersial dan fungsi negara sebatas pengatur pasar, fluktuasi harga akan terus berulang.
Penyelesaian tuntas hanya tercapai tatkala negara kembali berfungsi sebagai pelindung dan pengurus umat (ra'in dan junnah) melalui penerapan sistem Islam secara komprehensif.
Oleh: Rika Lestari Sinaga
Aktivis Muslimah
0 Komentar