Topswara.com -- Kalau ada lomba yang paling konsisten di negeri ini, mungkin bukan bulu tangkis. Bukan juga sepak bola. Tapi lomba korupsi.
Setiap pekan selalu ada peserta baru. Kadang bupati, kadang menteri, kadang anggota dewan. Yang lebih bikin geleng-geleng kepala, sekarang aparat yang tugasnya menangkap koruptor pun ikut antre menjadi tersangka.
Rasanya seperti melihat pemadam kebakaran sibuk membakar rumah warga. Lucu? Tidak. Ironis? Sangat.
Rakyat sampai bingung. Mau lapor ke siapa kalau yang menerima laporan ternyata ikut dilaporkan?
Kalau sapunya ikut kotor, jangan heran lantainya tetap hitam walaupun disapu tiap hari.
Setiap pergantian pemimpin, slogan yang dijual hampir sama. "Perang melawan korupsi." Kalimatnya gagah. Spanduknya besar. Videonya sinematik. Musiknya heroik. Sayangnya, setelah duduk di kursi empuk, yang berubah sering kali hanya model korupsinya.
Dulu pakai koper. Sekarang pakai spreadsheet. Dulu sembunyi-sembunyi.
Sekarang kadang terang-terangan.
Rakyat? Tetap disuruh sabar. Ada yang bilang penyebab korupsi karena gaji pejabat kurang besar. Solusinya? Naikkan gaji. Logikanya terdengar masuk akal.
Masalahnya, banyak koruptor justru sudah bergaji puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Kalau perut sudah kenyang tapi masih mencuri nasi tetangga, berarti masalahnya bukan lapar. Masalahnya adalah rakus.
Sebaliknya, kita sering melihat petugas kebersihan, sopir, pedagang kecil, bahkan pemulung yang menemukan dompet berisi uang jutaan lalu mengembalikannya. Gajinya kecil. Imannya besar. Ternyata integritas tidak lahir dari slip gaji, tetapi dari isi hati.
Korupsi memang bukan sekadar persoalan hukum. Ia adalah penyakit akhlak yang dipelihara oleh sistem sekuler. Selama jabatan dipandang sebagai kesempatan memperkaya diri, bukan amanah, maka korupsi akan terus beregenerasi lebih cepat daripada tren media sosial.
Hari ini satu ditangkap. Besok muncul dua.
Lusa muncul lima. Lusanya lagi lebih berjamaah lagi, seolah-olah negeri ini memiliki "program kaderisasi koruptor" yang berjalan sangat rapi.
Yang membuat rakyat semakin heran, hukuman bagi koruptor sering terasa terlalu ramah. Uang negara hilang triliunan. Vonisnya beberapa tahun. Keluar penjara tetap tersenyum. Kadang masih dielu-elukan. Bahkan ada yang kembali mencalonkan diri. Kalau begitu, efek jeranya di mana?
Korupsi Menurut Islam
Dalam Islam, korupsi dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah. Bukan sekadar pelanggaran administrasi.
Rasulullah SAW bahkan pernah menegur keras seorang petugas zakat yang menerima hadiah karena jabatannya. Hadiah itu tidak dianggap rezeki, tetapi penyalahgunaan jabatan.
Pesannya jelas. Jabatan bukan alat mencari keuntungan pribadi. Jabatan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Karena itu, Islam tidak hanya berbicara tentang hukuman. Islam membangun manusia yang takut kepada Allah bahkan ketika tidak ada kamera, tidak ada auditor, dan tidak ada KPK.
Sebab kamera bisa dimatikan. Dokumen bisa dipalsukan. Saksi bisa dibungkam.
Tetapi Allah tidak pernah lengah. Di sisi lain, syariat juga tidak membiarkan pejabat hidup tanpa pengawasan.
Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, kekayaan pejabat diperiksa. Jika ada lonjakan yang tidak wajar, asal-usulnya harus dijelaskan. Bila terbukti berasal dari penyalahgunaan jabatan, harta itu dikembalikan ke Baitul Mal.
Sederhana. Transparan. Tidak perlu drama konferensi pers berjilid-jilid. Inilah yang sering dilupakan.
Korupsi bukan sekadar ulah individu serakah. Ia tumbuh subur ketika sistem memberi ruang, membuka celah, lalu memaklumi pelanggaran. Mengganti orang tanpa mengganti sistem ibarat mengganti sopir tetapi membiarkan rem mobil tetap blong. Cepat atau lambat, tabrakan akan terulang.
Karena itu, solusi pemberantasan korupsi tidak cukup dengan slogan, seminar antikorupsi, atau baliho besar bertuliskan "Integritas". Kalau sistemnya tetap menghasilkan peluang korupsi, maka slogan hanya menjadi hiasan dinding kantor.
Islam menawarkan sesuatu yang lebih mendasar. Membangun ketakwaan individu. Mengawasi pejabat secara ketat. Memberikan sanksi tegas. Menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan ladang bisnis. Serta menerapkan seluruh aturan Allah secara menyeluruh dalam kehidupan.
Mungkin ada yang bertanya, "Apa itu tidak terlalu ideal?" Saya justru ingin bertanya balik. Bukankah yang kita jalankan sekarang juga sudah berkali-kali gagal?
Kalau resep yang sama terus dipakai tetapi penyakitnya makin parah, mungkin sudah waktunya berhenti menyalahkan termometer. Yang perlu diganti adalah cara mengobatinya.
Sebab negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Tidak kekurangan aparat. Tidak kekurangan undang-undang. Yang semakin langka justru manusia yang takut kepada Allah dan sistem Islam yang
benar-benar menjaga amanah.
Kalau korupsi terus dianggap sekadar berita harian, jangan kaget kalau suatu hari rakyat bukan lagi bertanya, "Siapa yang korup?" Melainkan, "Hari ini siapa yang belum korup?" []
Oleh: Nabila Zidane
(Jurnalis)
0 Komentar