Topswara.com -- Indonesia ini negeri yang unik. Kalau ada lomba dunia untuk urusan kekayaan batu bara, kita termasuk pemain papan atas. Jutaan ton batu bara setiap tahun dikeruk dari perut bumi, naik kapal, lalu berlayar ke berbagai penjuru dunia.
Batu bara kita bisa menyalakan lampu di negeri orang.
Tapi lucunya, di negeri pemilik batu bara itu sendiri, sebagian rakyat masih harus bersiap dengan ritual yang tidak pernah masuk dalam kurikulum sekolah, yaitu mencari lilin, mengecek senter, dan memastikan baterai darurat masih ada saat listrik tiba-tiba mati.
Ibarat seseorang punya sawah puluhan hektare, berasnya dikirim ke tetangga, tapi di rumah sendiri malah memasak mi instan karena kehabisan beras. Aneh? Tentu saja.
Namun inilah ironi yang sedang terjadi. Ketika masyarakat bertanya, “Mengapa listrik mati padahal kita negeri batu bara?”
Jawaban yang muncul ternyata tidak tunggal. Di satu sisi, PLN wilayah Jawa Timur menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terjadi karena berkurangnya pasokan batu bara yang berdampak pada kemampuan pembangkit listrik sehingga perlu dilakukan manajemen beban (suarasurabaya.net, 18/6/2026).
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan batu bara ke PT PLN (Persero) aman dan pemadaman listrik terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional serta distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN. Ada kendala pada batu bara dengan spesifikasi tertentu dan juga gangguan teknis pembangkit (tempo.co, 21/6/2026).
Jadi masalahnya batu bara atau mesin pembangkit? Masyarakat mungkin bingung. Yang jelas satu bahwa saat listrik padam, kipas angin tetap tidak berputar, kulkas tetap tidak dingin, dan charger HP tetap tidak bisa mengisi baterai. Rakyat tetap menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya.
Masalahnya Bukan Sekadar Batu Bara
Persoalan terbesar sebenarnya bukan karena Indonesia miskin energi. Buktinya, tambang batu bara terus beroperasi. Produksi berjalan. Ekspor terus dilakukan.
Masalahnya lebih dalam daripada sekadar jumlah batu bara. Masalahnya adalah cara pandang. Pertanyaannya sederhana, apakah kekayaan alam dikelola pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan rakyat? Ataukah rakyat harus bersaing dengan logika pasar yang menghitung segala sesuatu berdasarkan keuntungan? Di sinilah perbedaan mendasar antara Islam dan kapitalisme.
Kapitalisme Bertanya, Berapa Untungnya?
Dalam paradigma kapitalisme, batu bara adalah komoditas. Sederhananya, selama ada nilai ekonomi, maka sumber daya alam bisa diproduksi, dijual, diekspor, dan menjadi bagian dari mekanisme pasar.
Yang sering menjadi ukuran keberhasilan adalah angka produksi naik, nilai ekspor meningkat, investasi bertambah, dan grafik ekonomi terlihat cantik. Grafiknya naik. Presentasi investor tersenyum. Laporan keuntungan terlihat indah.
Tapi pertanyaannya, "Apakah rakyat ikut tersenyum?" Karena grafik ekonomi yang tinggi tidak otomatis membuat rumah rakyat terang. Angka ekspor yang besar tidak otomatis membuat listrik tidak padam. Kadang yang terang justru laporan keuntungan, sementara rumah rakyat masih gelap.
Agak kocak memang. Kita punya batu bara berlimpah, tetapi tetap harus bertanya, “Pak PLN, kapan listriknya nyala?”
Islam Bertanya, Sudahkah Kebutuhan Rakyat Terpenuhi?
Islam memiliki cara pandang yang berbeda. Islam mengenal konsep milkiyyah ‘ammah atau kepemilikan umum. Rasulullah SAW bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR Abu Dawud).
Para ulama menjelaskan bahwa istilah “api” dalam hadis tersebut menunjukkan sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat. Dalam konteks modern, energi seperti minyak, gas, listrik, dan batu bara dipahami dalam pembahasan fikih sebagai bagian yang terkait dengan kemanfaatan publik.
Karena itu, energi dalam pandangan Islam bukan sekadar barang dagangan. Energi adalah sarana kehidupan.
Listrik bukan sekadar angka pada meteran yang berputar. Ia adalah kebutuhan rumah tangga, sekolah, rumah sakit, usaha kecil, dan seluruh aktivitas masyarakat.
Negara Sebagai Pengurus, Bukan Pedagang
Dalam Islam, pemimpin disebut raa’in, yaitu pengurus urusan rakyat.
Rasulullah SAW bersabda, "Imam adalah pemelihara dan pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR Bukhari dan Muslim).
Artinya, tugas negara bukan sekadar membuat aturan lalu menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar.
Negara harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.
Jika rakyat membutuhkan energi, maka energi harus dikelola dengan orientasi pelayanan. Bukan sebaliknya, rakyat yang harus menyesuaikan diri dengan kepentingan keuntungan.
Khilafah dan Pengelolaan Energi
Dalam konsep ekonomi Islam, Khilafah menerapkan prinsip milkiyyah ‘ammah dengan menempatkan sumber daya strategis sebagai amanah yang pengelolaannya dilakukan negara untuk kemaslahatan umat. Tujuannya bukan mengejar keuntungan sebesar-besarnya, melainkan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara adil dan merata.
Jadi, listrik mati di negeri kaya batu bara bukan hanya persoalan kabel, mesin pembangkit, atau jadwal distribusi, tapi untuk siapa sebenarnya kekayaan alam ini dikelola? Untuk laporan keuntungan dan angka ekonomi? Ataukah untuk memastikan setiap rumah rakyat bisa menyalakan lampunya tanpa rasa khawatir?
Karena perbedaan pertanyaan akan melahirkan perbedaan kebijakan. Kapitalisme bertanya, “Berapa keuntungan yang bisa diperoleh?” Islam bertanya, “Bagaimana kebutuhan rakyat bisa dipenuhi?” Di situlah letak perbedaan dua peradaban. []
Oleh: Nabila Zidane
(Jurnalis)
0 Komentar