Topswara.com -- Ancaman PHK belum mereda dalam waktu dekat situasi ini terjadi seiring tekanan konflik global. Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikkan biaya produksi yang berpotensi membuat perusahaan kesulitan bertahan atau bersaing.
Salah satu PHK terbaru adalah terjadi di sebuah perusahaan manufaktur perusahaan di Depok, Jawa Barat. Perusahaan PT. Xachi Indonesia PHK 350 karyawan dan tutup pabrik di Depok.
Dengan alasan efisiensi, PHK juga terjadi beberapa wilayah lain seperti pabrik sepatu dan tekstil PHK di Banten. Sejumlah perusahan textil dan garment di Jawa Tengah dan pembengkelan di Jawa Timur kondisi ini di perparah dengan sulitnya masyarakat mendapatan pekerjaan. Ada gap yang besar mendapatkan lowongan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja.
Menurut data platform pencari kerja Jobstreet by seek pada maret lalu rata-rata 1 iklan lowongan kerja dapat menerima sekitar 500 hingga 600 lamaran dari pencari kerja. Persaingan tesebut bahkan bisa jauh lebih ketat untuk posisi umum di perusahan besar. Dalam beberapa kasus jumlah pelamar bisa mencapai ribuan orang.
Gelombang PHK yang terus menghantam berbagai sekitar industri di Indonesia bukan sekedar persoalan teknis ekonomi yang bisa di selesaikan dengan kebijakkan tambal sulam. Di balik angka-angka terus bertambah terus tersimpan sebuah kebenaran yang lebih mendasar yakni PHK massal adalah buah yang pasti di petik dari sistem kapitalisme yang sudah lama di tanam.
Dalam sistem kapitalisme buruh tidak dipandang sebagai manusia yang memiliki kebutuhan dan martabat. Mengapa? Karena mereka di perlakukan semata sebagai faktor produksi yang nilainya ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan untuk pemilik modal.
Ketika keuntungan mulai terancam baik karena kondisi global, pelemahan rupiah, maupun kenaikkan biaya produksi maka buruh adalah variabel pertama yang di potong. Saat itu buruh di pandang beban inilah logika kapitalisme yang berjalan secara konsisten.
Efesien selalu diukur dari sudut pandang pemilik modal, bukan dari sudut pandang kemanusiaan. Sistem ini secara struktural menciptakan ketimpangan yang terus melebar. Modal terkonsentrasi hanya pada segelintir orang dan korporasi besar. Sementara mayoritas masyarakat tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya produktif.
Lapangan kerja tidak dibuka berdasarkan kebutuhan masyarakat melainkan semata-mata berdasarkan kalkulasi untung rugi para pemilik modal maka tidak heran jika satu lowongan kerja kini di perbutkan oleh ratusan bahkan ribuan pelamar sekaligus.
Yang lebih parah keadaan sikap negara dalam sistem kapitalisme yang tidak benar-benar perpihak pada rakyat. Negara kapitalisme pada dasarnya pelayan kepentingan para pemilik modal.
Kebijakkan demi kebijakkan mulai dari kemudahan investasi, fleksibilitas ketenagakerjaan hingga berbagai insentiffiska lebih banya di rancang demi menjaga iklim usaha para pengusaha besar ketimbang melindungi hak-hak bekerja.
Ketika PHK melanda secara masif pun respon negara paling jauh hanya menawaran penjaring sosial berupa pesangon. Lalu bagaimana seharusnya?
Islam memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang relasi antara negara, ekonomi dan rakyat dalam Islam, negara adalah pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat.
Secara ekstrem menjadi mustahil terjadi, ekosistem ekonomi jadi lebih luas, beragam dan terbuka bagi partisipasi masyarakat secara nyata bukan hanya bagi mereka yang sudah memiliki modal sejak awal, selain itu khilafah memiliki instrumen fiskal bernama baitul maal yang berpikir jauh melampui sekerdar kas negara biasa.
Baitul maal adalah jaminan nyata bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali melalui baitul maal Negara Khilāfah wajib memenuhi kebutuhan rakyat secara langsung, berupa layanan kesehatan yang gratis dan berkualitas, pendidikan yang terbuka bagi semua serta keamanaan yang menyeluruh.
Ketika seseorang kehilangan pekerjaan dia tidak akan langsung jatuh jurang kemiskinan, karena negara hadir secara nyata bukan sekedar menawarkan santunan simbolis yang habis dalam hitungan minggu. Sudah saatnya umat Islam dan seluruh masyarakat membuka mata bahwa solusi hakiki bukan pada tambal sulam kebijakkan melainkan pada perubahan sistem yang menyeluruh.
Oleh: Saraswati
Aktivis Muslimah
0 Komentar