Topswara.com -- Kepemimpinan dalam sebuah negara merupakan amanah agung yang menuntut pertanggungjawaban besar di dunia dan akhirat. Idealnya, kebijakan yang lahir harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan publik.
Namun, realitas hari ini justru menunjukkan jurang pemisah yang lebar di mana kebijakan penguasa sering kali berseberangan dengan aspirasi riil masyarakat.
Belakangan ini, gelombang demonstrasi dan kritik dari mahasiswa serta masyarakat sipil marak terjadi untuk menolak berbagai kebijakan krusial, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga BBM, tarif listrik, hingga beban biaya hidup yang mencekik (kompas.com,18/6/26).
Kendati penolakan meluas di dunia nyata maupun media sosial, penguasa tampak bergeming dan tetap melanjutkan kebijakan "prioritas" tersebut sembari menunjukkan sikap defensif dan anti-kritik.
Mencermati realitas ini, tampak jelas bahwa standar hubungan penguasa dan rakyat saat ini dominan dipengaruhi oleh pertimbangan materi dan kepentingan sepihak. Penguasa memandang kepemimpinan sebagai hak mutlak untuk menyetir negara, sementara rakyat hanya ditempatkan sebagai objek pemungutan pajak dan komoditas politik lima tahunan.
Akibatnya, nilai transendental dan rasa takut akan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan pun absen dalam pemerintahan.
Demi melanggengkan kepentingan ekonomi kelompok oligarki dan kekuasaan dinasti, penguasa menggunakan instrumen legislasi yang bias untuk membungkus kebijakan kontroversial agar tampak legal.
Suara protes dari jutaan rakyat dianggap angin lalu, bahkan dikuatkan oleh tindakan represif, intimidasi digital, hingga kriminalisasi terhadap aktivis vokal oleh aparatur keamanan.
Kondisi karut-marut ini merupakan konsekuensi logis dari adopsi sistem politik demokrasi-kapitalistik. Jargon "dari, oleh, dan untuk rakyat" hanyalah hiasan politik yang menipu karena demokrasi menuntut modal finansial besar.
Akibatnya, terjadi politik balas budi di mana undang-undang dipesan demi melayani para korporasi (kapitalis), dan rakyat berakhir menjadi tumbal demi keuntungan segelintir elite.
Islam datang dengan paradigma utuh mengenai tata kelola pemerintahan yang diatur mutlak berdasarkan syariat Allah, bukan asas materialisme atau pragmatisme politik.
Kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang sangat berat, di mana kewajiban mutlak penguasa adalah menerapkan syariat Islam secara totalitas (kaffah) dalam seluruh aspek kehidupan. Rakyat pun wajib taat kepada penguasa (khalifah) selama perintahnya berada dalam hal yang makruf dan tidak menyelisihi agama.
Konsep ketaatan timbal balik yang bersumber dari keimanan ini secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an:
"Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul" (TQS. An-Nisa: 59).
Selain kewajiban taat, Islam memberikan hak politik yang luas bagi rakyat melalui mekanisme syuro (musyawarah). Melalui representasi lembaga seperti Majelis Umat, rakyat berfungsi menyampaikan aspirasi daerah, memberikan masukan strategis, serta melakukan pengawasan jalannya pemerintahan secara resmi agar penguasa tidak bertindak otoriter.
Lebih jauh lagi, Islam mewajibkan rakyat untuk melakukan muhasabah ketika penguasa mulai berbuat kezaliman atau melanggar hukum syara. Aktivitas meluruskan kebijakan penguasa yang menyimpang ini hukumnya fardhu (wajib) bagi setiap muslim, bahkan diposisikan sebagai salah satu bentuk jihad paling utama.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Sebaik baik jihad adalah kebenaran yang disampaikan di hadapan penguasa kejam".
Ketegangan kronis antara rakyat dan penguasa akibat sistem sekuler ini tidak akan menemui jalan keluar hakiki selama konflik kepentingan terus diproduksi. Solusi mendasar hanya bisa diraih apabila kepemimpinan dikembalikan pada rel syariat Islam, sehingga penguasa menjelma menjadi raa'in serta junnah yang tulus mencintai rakyatnya.
Wallahu a'lam bisawwab
Oleh: Tinie Andriyani
Aktivis Muslimah
0 Komentar