Topswara.com -- Luka rakyat Palestina seolah tak kunjung mengering, terutama saat momentum Hari Tahanan Palestina kembali diperingati di tengah kebijakan yang semakin menindas.
Pengesahan UU hukuman mati oleh Zionis menjadi pemantik kemarahan global, di mana aksi solidaritas pecah di berbagai negara sebagai bentuk pembelaan terhadap ribuan nyawa yang kini terancam di balik dinginnya sel penjara penjajah. Ketegangan mencapai puncaknya ketika kebijakan pengesahan Undang-Undang hukuman mati oleh otoritas Zionis mencuat ke permukaan.
Langkah ini bukan sekadar regulasi hukum, melainkan lonceng kematian yang memicu kemarahan kolektif di seluruh penjuru dunia. Kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk legalisasi pembunuhan terhadap mereka yang memperjuangkan kemerdekaan di tanah airnya sendiri.
Di balik tembok tinggi dan kawat berduri yang membentang, tersimpan sebuah realitas kelam yang jarang tersentuh narasi utama dunia. Bagi ribuan warga Palestina, penjara bukan sekadar tempat menjalani hukuman, melainkan sebuah ruang hampa di mana martabat manusia dipertaruhkan setiap harinya.
Sebuah angka statistik yang mencengangkan kini mengungkap sisi gelap dari sistem dekadean yang sistematis, membawa kita pada sebuah fakta memilukan penjara sebagai laboratorium kebrutalan.
Sejak tahun 1967, diperkirakan sekitar 1 juta warga Palestina atau setara dengan 20% dari total populasi pernah merasakan dinginnya sel tahanan Zionis. Saat ini, tercatat ada sekitar 9.600 warga Palestina yang masih mendekam di sana. Kondisi mereka jauh dari kata manusiawi.
Berbagai laporan mengungkapkan bahwa penjara-penjara Zionis telah menjadi tempat terjadinya kejahatan sistematis: mulai dari penyiksaan fisik, pemukulan, kelaparan yang disengaja, hingga tindakan asusila dan pemerkosaan. Tak sedikit dari mereka yang harus meregang nyawa akibat luka-luka penyiksaan atau pengabaian medis yang disengaja.
Kerahasiaan di balik pusat penahanan Israel kini terbongkar, memaparkan fakta mengerikan yang mencederai rasa kemanusiaan. Ruang-ruang gelap di balik penjara itu bukan lagi tempat penahanan biasa, melainkan medan penghancuran martabat manusia yang terstruktur dan terorganisir.
Kekejaman yang terus berlangsung ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari proyek imperialisme global yang ditopang penuh oleh negara-negara kapitalis Barat.
Di sini, kita melihat dengan jelas betapa sistem hukum internasional dan lembaga dunia seperti PBB hanyalah instrumen yang tumpul. Mereka tidak mampu, dan tampaknya memang tidak mau, melindungi umat Islam yang terjajah.
Narasi hak asasi manusia (HAM) yang selalu didengungkan Barat terbukti memiliki standar ganda. HAM seolah berhenti berfungsi ketika korbannya adalah Muslim Palestina dan pelakunya adalah sekutu strategis mereka.
Akar masalah Palestina bukanlah sekadar isu pelanggaran hak sipil atau sengketa lahan, melainkan ketiadaan Junnah (perisai) bagi umat Islam di seluruh dunia.
Melihat realita yang menyayat hati ini, umat Islam tidak boleh hanya terjebak dalam empati sesaat atau sekadar bantuan kemanusiaan yang bersifat suportif. Diperlukan langkah strategis dan ideologis:
Pertama, membangun Kesadaran Ideologis: Persoalan Palestina adalah qodhiyyah islamiah (persoalan Islam), bukan sekadar isu kemanusiaan global atau sentimen nasionalisme. Kepedulian kita harus bersumber dari akidah Islam yang mendalam.
Kedua, menolak diplomasi semu. Umat Islam tidak boleh lagi menggantungkan harapan pada meja diplomasi PBB yang selama puluhan tahun tidak membuahkan hasil. Solusi yang harus terus disuarakan adalah solusi Jihad sebagai bentuk pembelaan tertinggi.
Ketiga, urgensi khilafah islamiah. Solusi tuntas bagi pembebasan Palestina hanya akan terwujud dengan tegaknya kembali khilafah islamiyyah. Inilah satu-satunya institusi politik yang memiliki kewenangan syar’i, kekuatan militer, dan kewajiban untuk mengerahkan pasukan guna menyapu bersih penjajahan dari tanah diberkati tersebut.
Penderitaan rakyat Palestina, khususnya para tahanan di penjara Zionis, telah mencapai titik nadir yang tidak manusiawi melalui praktik penyiksaan sistematis dan pengesahan UU hukuman mati yang memicu kemarahan global.
Realitas kelam ini dianggap sebagai bukti kegagalan lembaga internasional dan standar ganda hak asasi manusia Barat yang cenderung memihak kepentingan imperialisme.
Oleh karena itu, solusi bagi Palestina tidak lagi bisa digantungkan pada diplomasi semu, melainkan harus ditempuh melalui kesadaran ideologis yang memandang masalah ini sebagai persoalan akidah Islam, yang hanya dapat dituntaskan secara total melalui seruan jihad dan penegakan kembali khilafah islamiah sebagai pelindung umat. []
Oleh: Diah Ayu Dwi Ningtyas
(Praktisi Pendidikan)
0 Komentar