Topswara.com -- Desakan agar Indonesia menarik status keanggotaan dari forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kian menggema usai Amerika Serikat bersama sekutunya, Israel, melancarkan serangan udara ke wilayah Iran pada akhir pekan lalu. (tempo, 5/5/2026).
Peristiwa ini memicu kritik luas karena forum yang diklaim membawa agenda perdamaian justru dipimpin oleh negara yang menjadi aktor utama dalam eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap legitimasi BoP sebagai lembaga yang benar-benar berorientasi pada perdamaian dan rekonstruksi di kawasan konflik, khususnya Gaza dan kawasan Timur Tengah.
Bahaya BoP
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menimbulkan kekhawatiran karena forum ini dinilai tidak sepenuhnya netral dalam menyelesaikan konflik. Ketika lembaga yang mengklaim membawa agenda perdamaian berada dalam orbit kepentingan negara-negara kuat, arah kebijakannya berpotensi mengikuti kepentingan geopolitik mereka.
Dalam konteks Timur Tengah, forum semacam ini dikhawatirkan justru menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan politik negara adidaya, terutama Amerika Serikat, termasuk dalam penataan ulang kekuatan politik di Palestina.
Selain itu, keberadaan forum yang didominasi oleh kekuatan besar sering kali membuat negara-negara lain hanya berperan sebagai pendukung kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini berpotensi menempatkan negara seperti Indonesia pada posisi yang tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan.
Akibatnya, forum perdamaian tersebut tidak benar-benar menjadi sarana penyelesaian konflik yang adil, melainkan lebih berfungsi sebagai alat untuk mengamankan kepentingan geopolitik pihak-pihak tertentu.
BoP, Amerika, dan sekutunya
Amerika Serikat bersama sekutunya memiliki pengaruh besar dalam berbagai inisiatif internasional terkait konflik Timur Tengah.
Dominasi ini sering menjadikan mekanisme penyelesaian konflik lebih mencerminkan kepentingan strategis negara-negara kuat daripada aspirasi rakyat yang terdampak konflik.
Berbagai kebijakan internasional yang dihasilkan sering kali lebih menekankan stabilitas politik kawasan sesuai kepentingan Barat daripada menyelesaikan akar persoalan penjajahan yang dialami rakyat Palestina.
Kondisi ini menunjukkan bahwa arsitektur geopolitik global masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara adidaya.
Dalam banyak kasus, forum internasional yang mengusung agenda perdamaian justru tidak mampu memberikan solusi yang adil karena berada dalam kerangka kepentingan politik global.
Karena itu, muncul pandangan bahwa forum seperti BoP lebih berfungsi menjaga stabilitas kepentingan Barat dan sekutunya di kawasan daripada menghadirkan solusi nyata bagi rakyat yang mengalami penindasan dan penjajahan.
Solusi Islam
Dalam perspektif politik Islam, penjajahan atas Palestina merupakan persoalan umat yang menuntut pembelaan nyata dari kaum Muslim.
Penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui forum internasional yang berada dalam pengaruh kekuatan global, tetapi membutuhkan kekuatan politik umat yang independen dan mampu melindungi negeri-negeri Muslim dari intervensi asing.
Persatuan umat di bawah satu kepemimpinan merupakan satu-satunya solusi untuk mewujudkan pembebasan dari penjajahan dan menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina. Bahkan, bukan hanya Palestina, wilayah kaum Muslim lainnya juga akan terbebas dari kezaliman.
Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya imam (khalifah) itu adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.”
(HR Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemimpinan politik umat memiliki fungsi strategis dalam melindungi kaum Muslim dan menjaga wilayah mereka dari ancaman musuh. Tanpa adanya kepemimpinan yang kuat dan mandiri, umat Islam akan terus berada dalam posisi lemah di hadapan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Karena itu, agenda besar umat Islam hari ini bukan sekadar merespons berbagai kebijakan internasional yang merugikan, tetapi juga membangun kesadaran politik umat untuk bergerak bersama, bersatu, dan memperjuangkan terwujudnya kepemimpinan Islam yang mampu melindungi kaum Muslim serta membebaskan negeri-negeri yang masih berada dalam penjajahan.[]
Oleh: Siti Aisyah
Aktivis Muslimah
0 Komentar