Topswara.com -- “Alih-alih mendapatkan pujian, program MBG justru tuai banyak kritikan” bagaimana tidak, program yang dirancang secara terburu-buru bahkan tanpa perencanaan yang matang kini menjadi boomerang untuk masyarakat.
Lagi dan lagi, dunia pendidikan digemparkan oleh peristiwa keracunan masal MBG yang tidak hanya terjadi di satu daerah saja, nampaknya hal ini menjadi problem nasional yang masih terus berulang setiap saat.
Berdasarkan sumber liputan6.com, Billy Christian Kereh selaku kepala kantor pelayanan pemenuhan gizi (KPPG) merilis data terbaru korban keracunan MBG total mencapai angka 197 siswa, Rabu(28 januari 2026).
Para siswa-siswi di Tomohon dilarikan ke 4 rumah sakit, hal tersebut membuat pemerintah daerah melakukan investigasi mendalam mengenai hal ini bahkan melakukan uji laboratorium terhadap sample makanan tersebut agar dapat dipastikan hasilnya.
Ada apa dengan Makan Bergizi Gratis?
Dengan berulangnya kasus diatas menunjukan bahwa lemahnya standar keamanan dan pengawasan dalam operasional. Program yang seharusnya menjamin gizi generasi, kini MBG justru mengancam kesehatan peserta didik.
Terdapat juga jurang besar antara anggaran yang besar dan tujuan normatif MBG yaitu mencegah stunting pada anak. Tetapi jika di telusuri kebijakan tersebut lebih berorientasi pada proyek ketimbang jaminan kesejahteraan.
MBG hanya fokus pada distribusi makanan, bukan akar masalah gizi generasi. Maka tidak heran jika apa yang viral di sosial media tentang isi dari ompreng sangat menyayat hati.
Para pekerja sebagian bukan dari ahlinya, maka tidak heran ketika program makan bergizi tetapi yang diterima oleh peserta didik justru sangat jauh dari gizi yang dibutuhkan.
Para kapitalis menjadikan hal ini sebagai ladang bisnis bukan untuk memenuhi keseimbangan gizi peserta didik. Program dirancang tetap saja untuk mencari keuntungan semata, padahal persoalan gizi buruk berasal dari sistem kapitalis yang menciptakan kemiskinan struktural seperti daya beli rendah bahkan ketimpangan akses kebutuhan pokok makin terlihat.
Islam tidak hanya menjamin gizi, tetapi menjamin juga kesejahteraan masyarakatnya.
Negara yang menerapkan islam secara kaffah akan bertindak sebagai raa’in wa junnah (pengurus dan pelindung rakyat) para pemimpin diberikan amanah untuk melayani urusan umat.
Pemenuhan kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab penuh negara, sebab sumber daya alam akan dikelola dengan semestinya dan hasil bumi pun akan dikembalikan lagi kepada rakyat.
Negara menjamin kesejahteraan setiap individu dengan membuka lapangan kerja yang luas serta memberikan upah yang layak untuk kepala keluarga.
Bahkan pemenuhan gizi masyarakat pun menjadi tanggung jawab negara untuk di distribusikan secara merata, berkualitas, dengan harga terjangkau di seluruh wilayah hingga ke plosok daerah.
Negara juga wajib menjamin layanan kesehatan, keamanan dan pendidikan secara gratis bahkan gaji guru pun diberikan upah yang sangat besar dan layak. Sebab negara yang menerapkan islam secara kaffah mendorong para pemimpinnya menjalankan tugas-tugas sebagai pemimpin sebaik mungkin yang berasaskan ketakwaan kepada Allah Swt.
Di dalam Islam menjadi seorang pemimpin artinya sudah berjanji kepada Allah untuk siap bertanggung jawab atas kepemimpinannya kelak di akhirat.
Wallahu’alam bishawab.
Oleh: Dinar Kusrini
Aktivis Remaja
0 Komentar