Topswara.com -- Indonesia secara resmi bergabung dengan Dewan Keamanan Gaza (Board of Peace) sebuah organisasi yang dicetuskan oleh presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada September 2025.
Berdasarkan pemberitaan Republika.co.id (22 Januari 2026), keputusan ini diumumkan dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama dengan tujuh negara lainnya, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Keterlibatan Indonesia dalam mekanisme perdamaian dan rekonstruksi pascaperang, memunculkan pro dan kontra di dalam negeri. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai wujud diplomasi kemanusiaan dan komitmen Indonesia terhadap isu Palestina.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keterlibatan ini justru dapat menyeret Indonesia ke dalam arsitektur politik global yang dirancang oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Perdebatan ini bukan hal yang mengherankan dilihat dari keberadaan dewan perdamaian dan adanya agenda internasional yang dikenal sebagai “New Gaza” dinilai banyak pihak sebagai sebuah skema yang sarat kepentingan geopolitik.
New Gaza dan Dewan Perdamaian Gaza disinyalir merupakan agenda yang berada dalam kendali total AS dan Israel, Sejumlah fakta penting menguatkan kekhawatiran tersebut yaitu:
Pertama, pernyataan terbuka menteri Israel yang menyerukan penghancuran total Gaza dan pengusiran paksa warganya menegaskan bahwa agresi Israel bukan semata konflik militer, tetapi upaya pembersihan wilayah secara sistematis.
Kedua, berbagai laporan media internasional menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menyiapkan rencana pembangunan “New Gaza”, termasuk konsep kawasan pesisir modern, pusat data, dan proyek properti berskala besar. Rencana ini dipromosikan sebagai rekonstruksi, namun minim pembahasan soal keadilan bagi korban dan hak rakyat Palestina.
Ketiga, AS mendorong pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan internasional yang digadang-gadang akan mengelola Gaza pascaperang. Dewan ini disebut akan melibatkan sejumlah negara, termasuk negara-negara Muslim, untuk memberi legitimasi internasional.
Jika ditelaah lebih dalam, agenda New Gaza tidak bisa dilepaskan dari ambisi geopolitik AS dan Israel dilihat dari beberapa hal yaitu :
Pertama, pembangunan New Gaza berpotensi menjadi alat menghapus jejak genosida, dengan menutup luka sejarah di bawah narasi pembangunan dan investasi. Rekonstruksi fisik dijadikan sarana normalisasi atas kejahatan kemanusiaan yang belum dipertanggungjawabkan.
Kedua, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dapat dibaca sebagai strategi kendali politik internasional. Dengan merangkul negeri-negeri muslim, AS berupaya menciptakan kesan konsensus global, sekaligus melemahkan posisi perlawanan politik Palestina.
Ketiga, keseluruhan skema ini menunjukkan pola lama yaitu penguasaan wilayah melalui kombinasi kekuatan militer, tekanan politik, dan rekayasa diplomatik, dengan tujuan akhir mengendalikan Gaza secara total, bukan membebaskannya.
Dalam perspektif umat Islam, Gaza dan Palestina bukan sekadar isu kemanusiaan, tetapi masalah penjajahan dan perampasan hak. Palestina adalah tanah yang dirampas melalui kekerasan dan kolonialisme modern.
Karena itu, penyelesaian yang mengabaikan hak asli rakyat Palestina dan menggantinya dengan struktur kendali baru tidak dapat dianggap sebagai perdamaian sejati.
Islam juga mengajarkan bahwa umat tidak boleh memberikan loyalitas politik yang merugikan kepentingan umat sendiri atau melegitimasi kezaliman. Keterlibatan Umat Islam, Indonesia dan negeri-negeri Muslim dalam isu Gaza tidak boleh berhenti pada simbol dan formalitas.
Tanpa kewaspadaan, langkah tersebut justru berisiko menjadi bagian dari makar geopolitik yang menguntungkan penjajah. Perdamaian sejati di Gaza hanya mungkin terwujud jika dibangun di atas keadilan, pengakuan hak rakyat Palestina, dan penghentian total penjajahan bukan di atas reruntuhan yang ditutupi proyek bernama New Gaza.
Siti Komariah
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar