Topswara.com -- Indonesia ikut Board of Peace. Katanya demi perdamaian Palestina. Kalimatnya manis, terdengar bermoral. Tetapi entah kenapa, makin dipikir makin tidak masuk akal. Soalnya hampir semua urusan Palestina yang dibawa ke forum internasional, ujungnya tidak berpihak ke orang Palestina sendiri.
Board of Peace ini bukan lahir dari reruntuhan Gaza atau dari jeritan para ibu yang kehilangan anaknya. Ini forum elite. Bahkan Palestina sendiri tidak benar-benar diajak duduk sebagai penentu.
Tetapi Indonesia justru masuk dan harus bayar mahal. Sekitar satu miliar dolar AS untuk keanggotaan tetap. Angka ini bukan kecil, dan faktanya diberitakan sendiri oleh media asing, abc, 30 Januari 2026.
Yang bikin makin janggal, arah Board of Peace dikendalikan Amerika Serikat dengan hak veto. Jadi, mau sebaik apa pun niat negara lain, tetap saja AS yang pegang kendali akhir. Padahal semua orang tahu, AS itu bukan pihak netral dalam konflik Palestina. Dari dulu mereka menjadi pendukung utama Zionis, baik senjata maupun politik. Fakta ini juga muncul dalam laporan yang sama, abc, 30 Januari 2026.
Di waktu yang berdekatan, kita juga dengar wacana Trump soal Gaza. Bukan tentang mengakhiri penjajahan, tetapi tentang “Gaza Baru”. Gaza versi proyek. Gedung pencakar langit, apartemen, wisata pantai, pelabuhan, bandara. Kedengarannya modern, tetapi kalau dipikir sebentar saja, pertanyaannya sederhana, orang Gaza mau dikemanakan?
Di titik ini, Board of Peace jadi kelihatan bukan alat perdamaian, tetapi alat legitimasi. Biar rencana besar itu kelihatan sah. Agar dunia mengira semuanya sudah disepakati bersama. Negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, akhirnya hanya menjadi pelengkap. Hadir, tanda tangan, lalu dipakai sebagai pembenar.
Kalau dilihat dari sudut pandang Islam, masalah Palestina sebenarnya tidak ribet. Bukan kurang dialog. Bukan kurang konferensi. Tetapi ada penjajahan. Selama penjajahan itu masih ada, damai versi apa pun hanya akan jadi hiasan kata. Damai tetapi tanah dirampas, rumah dihancurkan, anak-anak dibunuh, itu bukan damai, itu pembungkaman.
Islam juga tegas soal posisi berpihak. Bersekutu dengan pihak yang jelas-jelas memerangi dan menindas Muslim bukan perkara teknis diplomasi, tetapi soal keberpihakan. Karena itu, banyak umat Islam memandang langkah-langkah seperti ini sebagai kesalahan besar, bahkan pengkhianatan terhadap penderitaan Gaza.
Dari keresahan itu pula muncul pembahasan tentang kepemimpinan umat. Selama umat Islam tercerai-berai dan tunduk pada sistem global yang dikendalikan negara besar, Palestina akan terus jadi korban.
Gagasan khilafah lahir dari keyakinan bahwa umat butuh kekuatan politik yang benar-benar berdiri di pihak mereka, bukan yang sibuk bernegosiasi di forum yang sejak awal berat sebelah.
Jadi wajar kalau keikutsertaan Indonesia di Board of Peace bikin banyak orang gelisah. Bukan karena anti perdamaian, tetapi karena takut, dijanjikan damai, tetapi yang datang justru proyek, uang, dan penghapusan hak. Damai versi elite, bukan versi rakyat yang hidup di bawah penjajahan.
Wallahualam Bishawab
Oleh: Nilam Astriati
Aktivis Muslimah
0 Komentar