Topswara.com -- Setiap kali Gaza kembali dibombardir, panggung politik global selalu menampilkan lakon yang sama. Istilah “gencatan senjata” dan “perdamaian” dipasarkan seolah menjadi obat mujarab bagi luka panjang Palestina.
Amerika Serikat bersama sekutunya tampil sebagai penengah, mengusung skema penghentian konflik yang diklaim rasional dan manusiawi. Namun, di balik retorika diplomatik tersebut, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan ironi yang terus berulang.
Narasi damai itu semakin kehilangan makna ketika fakta terbaru kembali membuka kedoknya. Pada dini hari 6 Februari 2026, serangan udara Israel menghantam area di sekitar sekolah yang dijadikan tempat pengungsian warga di Khan Younis, Jalur Gaza.
Sekolah tersebut menampung warga sipil yang terpaksa mengungsi akibat agresi berkepanjangan, namun tetap menjadi sasaran serangan.
Rekaman yang beredar memperlihatkan kepanikan warga dan kerusakan parah, menegaskan bahwa serangan terhadap objek sipil terus dilakukan meski jargon gencatan senjata terus digembar-gemborkan (CNN Indonesia, 6 Februari 2026).
Sejarah mutakhir Gaza mencatat bahwa setiap jeda senjata nyaris tak pernah benar-benar dihormati oleh Zionis Israel. Serangan tetap berlangsung, blokade tidak dicabut, dan pembunuhan terus dilakukan dengan dalih keamanan. Gaza seolah dipaksa percaya pada kesepakatan yang sejak awal timpang dan berat sebelah.
Fakta ini menunjukkan bahwa “perdamaian” yang dipromosikan bukan untuk mengakhiri penjajahan, melainkan sekadar meredam sorotan dunia internasional sementara waktu.
Sikap komunitas global yang terus menggantungkan harapan pada mekanisme ini mencerminkan naivitas politik yang akut.
Dunia seakan menutup mata terhadap pola yang terus berulang: Israel melanggar, Amerika membela, dan rakyat Palestina kembali menanggung akibatnya. Janji-janji dari meja diplomasi tak lebih dari retorika kosong, karena pelanggaran dilakukan secara sadar tanpa konsekuensi berarti.
Lebih jauh, gencatan senjata dan berbagai inisiatif “perdamaian” sejatinya berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan status quo. Penjajahan tetap berlangsung, hanya ritmenya yang diatur agar tampak terkendali.
Gaza dibiarkan hidup dalam jeda penderitaan, bukan kemerdekaan sejati. Dengan cara inilah Amerika dan Israel berhasil menenangkan opini publik global, sembari terus menancapkan hegemoni di tanah Palestina.
Yang lebih menyedihkan, sebagian besar penguasa negeri-negeri muslim justru ikut terseret dalam skema tersebut. Dengan alasan stabilitas kawasan dan kekhawatiran eskalasi konflik, mereka memilih sikap aman.
Bahkan, tidak sedikit yang secara terbuka bergabung dalam inisiatif perdamaian yang dikendalikan kekuatan imperialis. Keberanian politik untuk menentang penjajah nyaris tak terlihat, tergantikan oleh kompromi yang mengorbankan penderitaan rakyat Palestina.
Dalam pandangan Islam, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Umat tidak boleh terus menjadi penonton dalam sandiwara global yang merampas hak kaum tertindas. Narasi gencatan senjata ala Barat harus disikapi dengan ketegasan, karena sejak awal tidak berpijak pada keadilan hakiki.
Allah Swt. telah memperingatkan, “Dan mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai mereka mengembalikan kamu dari agamamu, jika mereka sanggup.” (QS. al-baqarah: dua ratus tujuh belas).
Ayat ini menegaskan bahwa konflik Palestina bukan semata persoalan kemanusiaan, tetapi bagian dari pertarungan ideologis yang menuntut kewaspadaan iman.
Kesadaran politik umat menjadi kunci penting. Palestina bukan hanya isu belas kasihan, melainkan persoalan akidah dan kehormatan umat. Selama umat Islam tercerai-berai dalam sekat nasionalisme sempit, hegemoni penjajah akan terus bercokol. Karena itu, persatuan dalam kepemimpinan politik bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak.
Umat juga memiliki kewajiban untuk terus menekan para penguasa muslim agar berani mengambil sikap tegas, bukan sekadar mengikuti arus kebijakan global yang dikendalikan Barat. Islam tidak mengenal konsep damai yang mengabadikan kezaliman. Ketika kehormatan umat diinjak-injak, syariat memerintahkan pembelaan yang sungguh-sungguh.
Lebih dari itu, perjuangan Palestina menuntut visi besar penyatuan negeri-negeri muslim. Kekuatan politik dan militer umat tidak akan pernah optimal selama terfragmentasi. Sejarah Islam membuktikan bahwa persatuan di bawah satu kepemimpinan mampu menjadi benteng kokoh menghadapi agresi penjajah.
Karena itu, gagasan penyatuan umat di bawah naungan khilafah bukan romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan strategis untuk membebaskan negeri-negeri muslim dari dominasi kafir imperialis.
Gaza telah terlalu lama menjadi saksi kepalsuan janji dunia. Sudah saatnya umat Islam menghentikan kepercayaan pada damai semu dan mengambil sikap yang berpijak pada iman serta keberanian politik. Tanpa itu, penderitaan Palestina akan terus menjadi episode panjang dalam sandiwara global yang kejam.
Wallahu a'lam bishawab []
Penulis: Mahrita Julia Hapsari
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar