Topswara.com -- Sabtu pagi, 31 Januari 2026, seharusnya menjadi fajar harapan bagi warga Gaza. Sehari sebelum pintu penyeberangan Rafah—nadi utama bantuan kemanusiaan—dijadwalkan kembali dibuka, militer Israel justru mengirimkan maut dari langit.
Serangan udara brutal menghantam Kota Gaza hingga Khan Younis, merenggut sedikitnya 32 nyawa dalam sekejap. Di antara puing-puing bangunan yang runtuh, terselip jasad anak-anak dan petugas polisi yang tengah berupaya menjaga ketertiban di tengah blokade yang mencekik. (urbanfeed.news 01/02/2026)
Tragedi ini tercatat sebagai salah satu hari paling berdarah sejak gencatan senjata Oktober lalu. Namun, yang jauh lebih menyakitkan daripada dentuman bom adalah kenyataan bahwa serangan ini terjadi di tengah retorika "perdamaian" yang sedang digaungkan oleh dunia internasional melalui sebuah aliansi baru yang penuh kontradiksi.
Hanya delapan hari sebelum serangan tersebut, dunia menyaksikan peresmian Board of Peace (BoP), sebuah dewan perdamaian hasil rancangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Narasi yang diusung sangat manis: rekonstruksi Gaza dan stabilitas ekonomi pascaperang. Namun, di balik istilah "perdamaian" tersebut, tersimpan cacat logika dan moral yang amat dalam.
Pertama, BoP menempatkan Israel sebagai anggota kunci sekaligus aktor utama dalam pembangunan kembali wilayah yang mereka hancurkan sendiri. Kedua, dan yang paling fatal, forum ini sama sekali tidak melibatkan rakyat Palestina sebagai subjek penentu nasib mereka sendiri.
Bagaimana mungkin sebuah agenda pembangunan diklaim sebagai solusi, sementara aspirasi pemilik tanah dikesampingkan? Ini bukanlah forum perdamaian, melainkan forum pembagian jatah proyek di atas tanah rampasan.
Seolah ingin meludahi upaya diplomasi tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan pidato provokatif pada 28 Januari 2026. Dengan nada arogan, ia menegaskan posisi yang selama ini ia pegang teguh: penolakan total terhadap pembentukan negara Palestina.
Netanyahu secara eksplisit menyatakan bahwa Israel akan mempertahankan kendali keamanan penuh dari Sungai Yordania hingga Laut Mediterania. (narasinewsroom, 29/1/2026)
Pernyataan ini adalah proklamasi penjajahan abadi. Ia secara terang-terangan mengakui dirinya sebagai aktor utama yang konsisten menggagalkan berdirinya kedaulatan Palestina. Dengan sikap ini, Israel telah mengirimkan pesan jelas kepada dunia: tidak ada tanah bagi bangsa Palestina, dan tidak akan pernah ada kemerdekaan.
Sikap ini menjadi tamparan keras bagi negara-negara yang masih percaya pada efektivitas meja perundingan dengan zionis.
Gugatan Terhadap Pemimpin Negeri Muslim: Di Mana Taring Kalian?
Di sinilah letak ironi terbesar. Di dalam aliansi BoP tersebut, duduk melingkar sejumlah pemimpin negeri-negeri Muslim.
Menyakitkan melihat mereka duduk semeja dengan penjajah, tersenyum dalam jabat tangan diplomatik, sementara dana umat digunakan untuk membiayai forum yang justru mengakomodasi kepentingan zionis.
Mendengar pidato Netanyahu yang menolak hak hidup Palestina, seharusnya para pemimpin Muslim ini sadar diri dan tahu diri. Langkah mereka bergabung dalam aliansi tersebut adalah kekeliruan sejarah yang amat besar.
Bagaimana mungkin kalian membangun gedung-gedung indah di Gaza menggunakan dana umat, sementara bom-bom Israel tetap diizinkan menghujani kepala anak-anak di sana? Pembangunan tanpa perlindungan militer dan kedaulatan politik hanyalah upaya membangun "penjara mewah" bagi rakyat Palestina.
Sikap diam dan dalih "nasionalisme" dari pemimpin negeri Muslim saat ini mencerminkan wajah kepemimpinan yang kehilangan hati nurani. Mereka seolah buta terhadap fakta bahwa Gaza bukan sekadar isu kemanusiaan, melainkan isu akidah dan kehormatan umat Islam seluruh dunia.
Solusi Hakiki: Jihad dan Kepemimpinan Kaffah
Sikap umat Islam terhadap zionisme haruslah tegas dan jelas, mengikuti petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an. Zionis telah menunjukkan karakter aslinya sejak zaman dahulu: membunuh para nabi, mengubah kitab Allah, membangkang perintah, dan gemar merusak bumi (QS. Al-Baqarah: 61, 79, Al-Ma’idah: 24). Tidak ada bahasa diplomasi yang dimengerti oleh mereka selain bahasa kekuatan.
Sudah saatnya umat Islam menuntut adanya kepemimpinan yang diridhai Allah—sebuah kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh kekuatan militer umat dalam satu komando. Kepemimpinan yang mampu menyerukan jihad fii sabilillah secara nyata untuk membebaskan setiap jengkal tanah Palestina. Penjajahan tidak akan berakhir dengan koin-koin bantuan, melainkan dengan ketegasan prinsip dan kekuatan senjata.
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 75: “Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang tertindas...”
Ayat ini adalah perintah bagi para pemegang kekuasaan. Jika hari ini Gaza kembali membara, itu adalah pengingat bahwa jalan perdamaian buatan manusia (imperialisme) telah gagal total.
Satu-satunya jalan keluar adalah kembali pada syariat Allah secara kaffah, di mana seorang pemimpin Muslim sejati tidak akan membiarkan satu tetes pun darah saudaranya tumpah tanpa pembelaan.
Wallahu’alam bishawab.
Oleh: Rika Lestari Sinaga, Amd.
Aktivis Muslimah
0 Komentar