Topswara.com -- Sebagian wilayah Indonesia kembali tergenang banjir. Kota metropolitan kebanjiran, kejadian yang selalu berulang yang sudah meluas di ibukota Jakarta.
Wilayah yang terdampak banjir kembali mengandung cerita dan derita. Infrastruktur dan tata ruang yang ada belum dapat menampung beban air yang melimpah. Penanggulangan banjir tidak akan selesai jika tata ruang belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.
Seharusnya banjir dapat diatasi dengan tidak memberikan kebebasan bagi para pemilik modal untuk memanfaatkan pengelolaan lahan untuk kepentingan korporat.
Pemerintah mengklaim banjir terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga mengupayakan modifikasi cuaca dan normalisasi 3 sungai (Sungai Ciliwung, Kali Krukut, Kali Cakung Lama) untuk mengurangi resiko banjir, pernyataan tersebut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (megapolitan.kompas.com, 23/01/2026).
Penangan banjir di Jakarta belum sepenuhnya sampai pada akar permasalahnya, karena kebijakan tata kota yang mempunyai problematika yang rumit. Pengerukan sungai bukan solusi yang tepat dalam penangan banjir, bahkan intensitas curah hujan selalu menjadi objek permasalahan yang mengakibatkan banjir melanda Jakarta.
Pemerintah harusnya mengupayakan solusi bukan janji untuk menghadapi banjir. Bahkan ketika banjir yang selalu disalahkan karena faktor curah hujan yang ekstrem sehingga menyebabkan penurunan permukaan tanah dan ditambah lagi kurangnya ruang hijau di perkotaan.
Alih-alih keadaan yang demikian selau dijadikan kambing hitam untuk menutupi kinerja lembaga negara.
Banjir Jakarta dan wilayah perkotaan merupakan problem klasik yang berulang. Hal inilah, yang menjadi kegusaran warga Jakarta terhadap para pemimpinnya yang selalu berjanji untuk mengatasi banjir namun sampai dengan saat ini tidak kunjung usai.
Dampak banjir bukan hanya merendam tempat tinggal saja, namun sarana trasportasi umum dan juga mobilitas masyarakat menjadi terganggu. Penyebab utama bukan karena tingginya curah hujan melainkan kekeliruan tata ruang di mana lahan sudah tidak mampu menyerap air.
Paradigma kapitalistik membuat kebijakan dalam tata kelola lahan tidak lagi memperhitungkan dampak lingkungan. Solusi dari pemerintah masih bersifat pragmatis, belum menyentuh akar masalah.
Pembabatan hutan tetap terjadi tanpa mengindahkan keseimbangan ekologi demi kepentingan penguasa dan pengusaha. Ruang terbuka hijau sudah makin sirna dan menjadi lahan bisnis bagi pemilik modal.
Kapitalis tidak mendukung pada rakyat, sistem tersebut hanya memihak kepentingan elite dan meraih keuntungan yang besar.
Tata kelola ruang dalam Islam akan memperhatikan dampak lingkungan. Penataan ruang didasarkan pada keutamaan menjaga dan memelihara lingkungan karena bagian dari amanah Allah Swt.
Pembangunan saat ini berlandaskan asas manfaat kapitalistik, sehingga tidak mempertimbangkan kemaslahatan umat jangka panjang. Islam sudah mengatur bahwa memanfaatkan lahan harus sesuai dengan syariah, terutama untuk kepemilikan pribadi, umum dan negara secara adil.
Dalam Islam, negara wajib melindungi rakyat dari kemudaratan, termasuk bencana alam salah satunya banjir. Maka dari itu diperlukan pembangunan yang mempertimbangkan kapasitas kelestarian alam.
Gambaran tata ruang masa khilafah yang memperhatikan aspek kemaslahatan tidak hanya untuk manusia melainkan untuk seluruh makhluk hidup. Pembangunan dalam Islam akan menciptakan rahmat bagi seluruh alam, bukan musibah atau bencana.
Sudah saatnya, diperlukan perubahan sistem dalam tata ruang, lingkungan dan sumber daya alam, Islam sudah memberikan solusi yang komprehensif.
Oleh karena itu, kita perlu menerapkan sistem yang dapat menjamin kesinambungan lingkungan untuk menyelamatkan generasi masa depan, yaitu dengan mengimplementasikan Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan.
Oleh: Ariyana
Dosen dan Aktivis Muslimah
0 Komentar