Topswara.com -- Awak media kembali disapa kabar kurang mengenakkan. Namanya Diana Valencia, awak media dari portal berita CNNIndonesia dicabut ID Card-nya untuk peliputan berita di istana.
Kejadian ini terjadi setelah Diana menanyakan perihal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah menjadi sorotan, kepada Presiden Prabowo saat agenda di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu 27-9-2025 (officialnews.tv.com, 28-9-2025).
Pertanyaan Diana dinilai kurang etis dan tidak sesuai konteks acara. Setelah lawatan Presiden ke beberapa negara. Sontak kejadian ini pun membuat publik terheran-heran.
Program MBG kini didesak untuk berhenti oleh sejumlah elemen masyarakat, lembaga sosial, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan berbagai lembaga lainnya.
Evaluasi dan moratorium terhadap program MBG terus dilayangkan kepada pemerintah. Diketahui program andalan pemerintah tersebut telah mengakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan siswa di sejumlah besar wilayah di Indonesia.
Bukti Buruknya Sistem
Publik sangat menyayangkan keputusan pihak istana negara. Mestinya setiap kebebasan pers dijaga agar mampu optimal menyampaikan berita sesuai fakta. Dewan Pers mengkritik keras tindakan BPMI (Biro Pers Sekretariat Media dan Informasi) Sekretariat Presiden.
Tidak hanya mengkritik, Dewan Pers juga mengingatkan bahwa semua pihak, termasuk pihak istana kenegaraan agar tetap menjunjung tinggi pelaksanaan kebebasan pers di wilayah manapun.
Akhirnya, pihak istana mengembalikan ID Card milik Diana setelah dilakukan diskusi antara pihak CNN Indonesia dan BPMI. Terkait hal tersebut, pihak istana meminta maaf kepada publik karena telah menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan (kumparan.com, 29-9-2025).
Fenomena tindak kekerasan atau pencabutan ID card khusus istana bagi jurnalis yang dialami salah satu jurnalis di negeri ini tentu menimbulkan keresahan. Mestinya, peran pers memiliki peran strategis yakni menjadi pemberi kabar sesuai fakta yang terjadi dan alat kontrol terhadap kekuasaan.
Namun sayang, kebebasan berpendapat kian dipersempit, seolah suara kritis dianggap ancaman yang harus dibungkam.
Realitas ini mencerminkan bahwa kekuasaan makin sulit dikendalikan. Banyak kebijakan justru tampak berpihak pada kepentingan segelintir elit dan pemilik modal, sementara suara rakyat dipinggirkan.
Sistem yang berbasis pada kepentingan materi duniawi memang terlalu sering menjauhkan nilai agama dari kehidupan, sehingga lahir kebijakan yang jauh dari keadilan dan kesejahteraan hakiki.
Inilah sistem rusak, kapitalisme sekularistik yang memiliki pondasi cacat dalam menjaga rakyat. Konsepnya pun tidak layak dijadikan panduan. Karena sama sekali tidak mampu mengatur kehidupan.
Konsep Islam
Dalam pandangan Islam, kritik terhadap penguasa bukanlah bentuk perlawanan, melainkan mekanisme mulia yang disebut muhasabah lil hukkam. Tujuannya agar pemimpin tetap berada pada jalur hukum syariat dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya sebagai pelayan serta penjaga umat.
Islam bahkan menyediakan lembaga khusus, seperti majelis ummah yang mewakili suara rakyat, serta qadhi mazalim yang berwenang menangani pengaduan rakyat terhadap penguasa. Dengan cara inilah keadilan dijaga, dan penguasa terikat pada hukum Allah SWT., bukan pada hawa nafsu ataupun kepentingan golongan tertentu.
Al-Qur’an mengingatkan bahwa makar manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan ketetapan Allah:
"Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." (QS. Ali ‘Imran: 54)
Karena itu, setiap umat Islam dituntut untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar, termasuk kepada pemimpin. Kritik yang dibangun atas dasar syariat adalah wujud kasih sayang agar negeri tetap diberkahi.
Seorang pemimpin yang mau mendengar kritik sejatinya adalah pemimpin hakiki yang mampu membuka jalan bagi hadirnya keadilan dan kesejahteraan yang menyeluruh bagi seluruh
Wallahu a‘lam bisshawwab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar