Topswara.com -- Heboh pemberitaan tentang besarnya tunjangan anggota DPR RI menuai pro-kontra. Bagaimana tidak menimbulkan kegaduhan, ditengah kondisi rakyat yang kesulitan ekonomi, kemiskinan menjadi makanan sehari-hari di negeri ini, tertangkap kamera anggota DPR yang sedang joget-joget ria karena mendapat kabar mendapat tunjangan yang funtastis dari pemerintah.
Yang awalnya gaji dan tunjangan anggota DPR mencapai 59 juta/bulannya, kini naik menjadi lebih dari 100 juta/bulannya, karena ditambah tunjangan rumah sebesar 50 juta.
Kebijakan tunjangan rumah yang berdasarkan surat Setjen DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 ini mendapat kritik dan ditolak banyak pihak. Nominal Rp50 juta per bulan untuk biaya sewa rumah para anggota DPR juga dinilai berlebihan. (Bbc.news.indonesia, 19 Agustus 2025)
Penghasilan sebagai anggota DPR memang sangat menggiurkan, padahal kerjanya tidak sebanding dengan apa yang didapatkannya. Kerap kali kita lihat mereka tertidur saat rapat berlangsung, bahkan tidak sedikit dikehidupan medsosnya menampilkan gaya hidup hedon dan flexing.
Kendati demikian mereka merasa uang segitu tidak cukup bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan uang jajan Rafatar, putra dari aktris Rafi Ahmad, ucap salah satu anggota DPR.
Selain tunjangan rumah yang disoroti, masih ada lagi yang membuat gerah rakyat Indonesia, yaitu tunjangan beras yang mencapai 12 juta rupiah/bulannya.
Nominal yang sangat tidak masuk akal dan mengundang tanda tanya besar bagi rakyat. Pantas saja banyak netizen yang geram sehingga menghujat berjamaah terhadap isu tersebut.
Dalam sistem demokrasi tentu hal tersebut lumrah, karena mereka merasa menjadi wakil rakyat, bahkan fasilitas-fasilitas yang funtastis pun dianggap wajar.
Bagi mereka jabatan adalah alat untuk memperkaya diri, dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan kilat, wajar jika perilaku mereka seperti itu, karena jabatan yang diraihnya juga dengan cara yang tidak baik.
Sudah menjadi rahasia umum ada harga mahal yang harus dibayar untuk menjadi anggota DPR dan ketika mereka menjabat maka harus balik modal walaupun dengan cara-cara kotor, naudzubillah. Walhasil mereka makin kaya rakyatlah yang makin menderita.
Ada perbedaan mendasar antara tugas wakil rakyat dalam sistem demokrasi dan dalam sistem Islam. Dalam sistem demokrasi yang asasnya adalah kebebasan maka mereka bebas menghalalkan segala cara.
Sedangkan dalam sistem Islam asas mendasarnya adalah akidah yang bertumpu pada syariat Islam, jabatan dan kekuasaan akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah, semua tidak akan lepas dari hisab Allah SWT.
Maka dari itu para sahabat Nabi SAW banyak yang menolak ketika ditawari jabatan sebagai wakil rakyat. Salah satunya adalah Umar Bin Abdul Aziz yang khawatir tidak amanah ketika ditawari jabatan sebagai khalifah. Sungguh amanah jabatan bukan hanya sekedar tanggung jawab dunia namun akan dihisab di yaumil akhirat kelak.
Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya" (HR. Bukhari dan Muslim).
Wallahu'alam.
Oleh: Haryani, S.Pd.I.
Pendidik di Kota Bogor
0 Komentar