"Dampak penerapan demokrasi pada aspek politik dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, adanya potensi lahirnya undang-undang atau kebijakan yang justru menguntungkan kapitalis dan menyengsarakan rakyat," ujarnya
di Youtube Tintasiyasi Channel bertajuk Mungkinkah Aspirasi Diakomodasi dalam Demokrasi? pada Kamis (4-9-2025).
Kedua, potensi manipulasi kebijakan demi memuluskan kepentingan para pemilik modal. Ketiga, pemerintah kerap menampakkan wajah populis namun pada kenyataannya bersikap otoriter.
“Mereka mengeluarkan kebijakan yang seolah-olah menguntungkan rakyat, tetapi di sisi lain mencekik rakyat dengan berbagai tarikan pajak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ika menuturkan bahwa dalam aspek ekonomi, demokrasi juga memberi dampak buruk. Pertama, diterapkannya ekonomi kapitalisme yang melahirkan kesengsaraan multidimensi. Kedua, bertambahnya utang riba kepada asing demi memuluskan kebijakan populis. Ketiga, negara akhirnya tersandera oleh kepentingan negara-negara pemberi utang.
“Hal ini sudah nyata terjadi. Karena utang kepada negara-negara penjajah, mereka bebas menyetir negara dan mengeksploitasi sumber daya alam,” jelasnya.
Keempat, munculnya penarikan dan penaikan pajak secara berkala untuk membiayai ongkos demokrasi yang sangat mahal. Kelima, mahalnya biaya hidup karena kebijakan yang dikendalikan kapitalis, mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, hingga kebutuhan dasar.
Sementara dalam aspek hukum, Ika mengungkapkan adanya potensi lahirnya aturan represif. Menurutnya, demokrasi hanya mengakomodasi suara terbanyak dan terkuat, tanpa memperhatikan benar atau salah.
"Hal inilah yang melahirkan kezaliman hukum berlapis. Tidak heran jika banyak aturan yang represif dan berpotensi mengkriminalisasi siapa pun yang berseberangan dengan pemilik modal,” ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, para kapitalis saling bersaing untuk memuluskan kepentingannya. Akibatnya, hukum tidak lagi ditegakkan untuk keadilan rakyat, tetapi digunakan untuk melegitimasi kepentingan kapitalis.
Ika menegaskan, imbas penerapan gagasan utopis demokrasi adalah lahirnya kekacauan multidimensi di berbagai aspek kehidupan. Aspirasi rakyat tidak mungkin bisa diakomodasi semua, yang muncul justru pertikaian, pertarungan, dan perlawanan berbagai kepentingan.
“Setiap kebijakan yang diputuskan berjalan di atas kesengsaraan rakyat. Demokrasi hanyalah topeng ideologi kapitalisme sekuler yang hanya mendengarkan pemilik modal. Oleh karena itu, tidak ada jalan untuk mencapai keadilan dalam sistem demokrasi,” pungkasnya.[]Nabila Zidane
0 Komentar