Topswara.com -- Ini hari rakyat dibuat tercengang melihat gaji DPR yang bernilai fantastis. Mereka mendapatkan banyak tunjangan untuk fasilitas hidupnya. Ada juga DPR yang berjoget-joget ria dan viral di media sosial.
Anggota Dewan Perwakailan Rakyat (DPR) mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan, sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari Rp 100 juta per bulan. Di tengah berbagai gejolak ekonomi yang dihadapi saat ini, besaran pendapatan tersebut dinilai menyakiti perasaan rakya, dikutip dari beritasatu.com (20/8).
Sungguh ironis keadaan saat ini, rakyat dikejar-kejar pajak sana-sini, tapi penguasa memiliki fasilitas dan gaji fantastis dari hasil pajak rakyat. Mereka memperkaya diri sendiri dengan berbagai tunjangan dan gaji.
Di sisi lain, rakyat tidak mendapatkan hak yang semestinya, seperti hak pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, ataupun keamanan yang memadai. Ekonomi pun semakin lesu karena daya beli menurun akibat perputaran uang tidak merata di masyarakat.
Kesenjangan sosial yang sangat terlihat di masyarakat menjadikan ini sebuah masalah besar bangsa ini. Pejabat hidup bermewah-mewahan sedangkan rakyat kian tercekik dengan berbagai pajak di segala sektor.
Jika hal ini terus berlanjut akan terjadi kemarahan rakyat kepada penguasa, entah itu demontrasi atau perusakan fasilitas umum oleh rakyat. Dan benar saja tanggal 25 Agustus 2025 terjadi demonstrasi untuk membubarkan DPR. Sebelumnya juga terjadi demonstrasi penolakan kenaikan pajak di daerah-daerah lain, seperti di Pati dan Bone.
Hal ini menunjukkan rakyat sudah jengah dengan kondisi seperti ini. Demokrasi yang mereka junjung tinggi justru dirusak oleh pejabat-pejabat yang rakus kekuasaan. Inilah sistem demokrasi buatan manusia yang tidak akan bisa memberikan keadilan bagi manusia.
Keadilan itu tidak akan bisa terwujud dengan mengganti siapapun pemimpinnya. Tapi yang sangat terlihat jelas adalah justru para pejabat yang korup. Inilah wajah asli sistem kapitalisme, dimana demokrasi yang berasal dari akal manusia ini tidak dapat dijadikan asas kehidupan karena telah cacat dari lahir.
Di Indonesia pun selama menerapkan sistem demokrasi, sejak kemerdekaan sampai sekarang rakyat belum mendapatkan kesejahteraan yang nyata, rakyat masih mendapatkan beban hidup yang berat dari negaranya sendiri.
Jabatan Adalah Amanah
Dalam Islam jabatan adalah amanah, maka banyak orang yang tidak mau memikul amanah yang berat tadi. Terlebih menjadi penguasa, pejabat-pejabat Muslim sangat berhati-hati dengan segala kebijakannya untuk umat.
Banyak pejabat yang hidup sederhana yang tidak bermewah-mewahan, karena mereka paham hisab Allah kelak di akhirat yang menjadikannya nanti penghalang ke surga.
Maka para pejabat yang terlahir dari sistem Islam akan betul-betul memperhatikan rakyatnya. Tidak berbuat zalim dengan seenaknya menarik pajak. Akan tetapi justru rakyat disejahterakan dengan pendidikan dan kesehatan gratis.
Pajak pun ditiadakan karena sumber pendapatan negara dari kekayaan alam yang berlimpah. Sehingga ekonomi berjalan dengan baik karena pemerataan ekonomi di seluruh penjuru dunia.
Keadilan ini bisa terwujud karena hukum yang diterapkan bersumber dari sang khalik yaitu Allah SWT. Dan itu telah di alami umat Islam selam masa Rasulullah sampai masa Sultan Hamid ll di tahun 1924 ketika Turki Utsmani masih berkuasa.
Untuk itu marilah kita berjuang untuk mengembalikan kejayaan Islam dengan menerapkan hukum Allah di muka bumi ini. Terus membina masyarakat sampai mereka tercerahkan bahwa Islam ini adalah sistem kehidupan bukan hanya agama ritual saja.
Munamah
Aktivis Muslimah
0 Komentar