Topswara.com -- Viral di media sosial, sejumlah daerah mengibarkan bendera tokoh fiksi berlogo tengkorak dengan background hitam dan topi jerami khas Luffy.
Simbol bajak laut topi jerami mengisyaratkan semangat petualangan mereka menentang tirani, membela kaum tertindas, serta memperjuangkan keadilan.
Simbol ini juga mewakili tekad dan impian, bukan menyebar ancaman. Disinyalir fenomena tersebut adalah ekspresi kreativitas anak muda dalam merayakan kemerdekaan Indonesia.
Namun respons dari pejabat sangat berbeda. Pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus dinilai memecah-belah bangsa. Menurut ketua DPR Sufmi Dasco, atribut ini adalah simbolisme tidak pantas dalam kenegaraan. Ia juga menilai adanya upaya sistematis di balik simbol tersebut. (metrotv.id, 01/08/2025).
Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Sebegitu terganggukah pemerintah dengan simbol bendera kartun fiksi?
One Piece Simbol Kekecewaan
Sejatinya seruan mengibarkan bendera bajak laut One Piece saat HUT RI ke-80 adalah cermin ekspresi kekecewaan rakyat. Gerakan ini bukanlah bentuk makar, namun ekspresi protes yang di kemukakan rakyat terhadap negara.
Sebab penderitaan dan ketidakadilan kerap menerpa rakyat di negeri ini. Rakyat sangat mencintai negeri ini dan tidak rela jika oligarki menguasainya.
Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sebab pengaruh oligarki begitu kuat. Cerita One Piece ini disinyalir mencerminkan kondisi di Indonesia, di mana segelintir pejabat menikmati kekuasaan, sementara rakyat tertindas. Alhasil kemerdekaan hakiki tidak dirasakan rakyat namun segelintir orang yang berkuasa.
Jika kita telaah, sebetulnya akar masalah negeri ini adalah sistem Kapitalisme. Penerapan sistem kapitalisme telah melahirkan kesenjangan sosial yang tajam.
Pemerintah berperan sebagai regulator demi kepentingan oligarki dan mengabaikan perannya sebagai pengurus rakyat maka tidak heran jika kebijakan dibuat demi kepentingan elite, sehingga rakyat terus tercekik oleh kezaliman struktural.
Contohnya seperti kemesraan pemerintah dengan oligarki dalam proyek Raja Ampat yang membuat hilangnya mata pencaharian penduduk sekitar dan mengabaikan keselamatan rakyat. Belum lagi kasus korupsi yang menggurita dengan hukuman yang tidak sepadan, juga hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh oligarki di negeri ini. Sebab kontrol ada di tangan investor yang mirip dengan sistem dunia dalam cerita One Piece yang penuh korupsi dan penindasan. Hal ini menjadi wajar jika rakyat merasa tidak merasakan makna kemerdekaan dari tahun ketahun.
Jika pemerintah gusar terhadap protes yang dilayangkan rakyat maka mari kita pertanyakan kebebasan berpendapat dan semunya citra populis yang dibangun pemerintah di negeri ini.
Islam Solusi Negeri
Umat harus disadarkan bahwa problem mendasar yang dihadapi adalah penerapan sistem buatan manusia, bukan dari Allah. Maka harus kembali kepada Allah jika menginginkan solusi dan keadilan negeri karena sejatinya keadilan hanya berasal pada hukum Allah.
Sebagaimana tercantum di Q.S. An-Nisa ayat 58, “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
Maka hanya dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah, umat akan terbebas dari kemudharatan sistem kapitalisme. Sebab pemimpin di dalam Islam berfungsi sebagai raain atau pengurus rakyat bukan pelayan oligarki.
Islam diturunkan bukan sekadar ajaran spiritual, tetapi sebagai sistem hidup yang menjadikan umat Islam sebagai khairu ummah (umat terbaik) yang menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk penindasan.
Kesadaran rakyat yang mulai muncul harus diarahkan kepada perjuangan hakiki: mengubah sistem kapitalisme menuju penerapan sistem Islam di bawah naungan khilafah. []
Oleh: Pani Wulansary, S.Pd.
(Pendidik dan Ibu Generasi)
0 Komentar