Topswara.com -- Saat ini gas melon merupakan kebutuhan pokok masyarakat, terutama bagi kalangan menengah kebawah, apa jadinya jika gas melon langka dan harga eceran tertinggi naik? Bagaimana nasib masyarakat terutama pedagang kecil yang berjualan makan siap saji?
Janji amannya pasokan dan suplai gas melon setelah penyesuaian Harga Eceran Tertinggi ( HET) hanyalah bentuk ketidakmampuan pemerintah mengendalikan stabilitas harga-harga, seperti halnya harga gas melon di tengah-tengah masyarakat kembali mengalami kenaikan.
HET di tingkat pangkalan naik menjadi Rp 19.000 per tabung, setelah sebelumnya sebelumnya Rp 16.600 per tabung. Kenaikan tersebut terjadi di berbagai daerah, dan Kabupaten Bandung salah satu yang mengalami kenaikan, meskipun menurut pemerintah daerah akan menjamin pasokan tetap tersedia. 25 Juni 2025. Pikiran-rakyat.com
Kenaikan gas melon tersebut tentu akan berdampak pada kenaikan bahan yang lainnya, sembako dan lain-lain dipastikan naik, penjual makanan, pedagang kecil yang harus memutar otak agar tetap bisa berjualan meski harus menambah modal dan keuntungan yang makin kecil.
Kenaikan gas melon ini membuat rakyat makin menjerit, sudah berusaha sehemat mungkin namun kebutuhan pokok tetap saja naik. Di satu sisi pemerintah abai dengan kondisi masyarakat, rakyat terus menerus ditindas dengan berbagai kebijakan zalim.
Inilah realita rakyat hidup dalam sistem kapitalisme, materi dan asas manfaat sebagai dasarnya, segala sesuatu diukur dengan materi dan keuntungan, tidak peduli rakyat kesulitan dalam mendapatkan gas melon, yang terpenting mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya.
Peran negara dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, semua pengelolaan negara termasuk gas diserahkan pada sektor swasta, padahal jika diserahkan pada swasta bukan kesejahteraan yang didapat, namun swasta menginginkan keuntungan maksimal, karena prinsip swasta adalah berjual beli bukan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Lain halnya dengan IsIam, didalam Islam penguasa adalah pelindung rakyat, dan tugasnya adalah ri'ayah syu'unil Ummat (mengurusi urusan umat) yaitu mengurusi kepentingan rakyat dengan sebaik-baik pelayanan. Negara tidak boleh berjual beli dengan rakyat, negara bertanggungjawab atas pengelolaan sumberdaya alam yang berkaitan dengan hajat publik.
Negara tidak boleh menyerahkan pengaturan hajat publik pada individu atau swasta (asing/asong) seperti minyak bumi, gas alam, dan lainnya. Negaralah satu-satunya penyelenggara pengelolaan hajat publik mulai dari prose produksi, distribusi, hingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara murah atau gratis. Dan semua itu bisa terwujud jika sistem Islam yaitu khilafha Islamiyyah 'alaa minhjajjin nubuwwah bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.
Wallahu'alam bishawab.
Oleh: Ade Siti Rohmah
Aktivis Muslimah
0 Komentar