Topswara.com -- Karut marut persoalan Makan Bergizi Gratis seolah tidak ada habisnya. Usai pelaksanaannya yang tidak merata, tunggakan pembayaran MBG yang menimbulkan sejumlah mitra mundur dan kini muncul masalah keracunan pada korban penerima Makan Bergizi Gratis.
MBG program andalan Presiden Prabowo Subianto menjadi solusi stunting justru kini muncul permasalahan yang sangat kritis. Apa penyebab penerima Makan Bergizi Gratis mengalami keracunan?
Per 11 Mei 2025, terdapat 210 siswa yang dilaporkan mengalami gejala keracunan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan bahwa penyebab ratusan siswa di Bogor keracunan seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan di sekolah.
Dadan menjelaskan bahwa insiden keracunan di Bogor ini merupakan kasus baru. Berbeda dengan yang pernah terjadi di Cianjur atau daerah lainnya, gejala keracunan baru dirasakan berselang sehari hingga dua hari setelah siswa menyantap makanan MBG.
Dalam jumpa pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Dadan menyampaikan, “Jadi terjadi slow reaction. Makannya Selasa, tapi reaksinya baru diketahui rabu Kamis dan Jumat." Setelah dilakukan uji laboratorium pada sampel makanan, diketahui bahwa penyebab ratusan siswa dari TK hingga SMA itu keracunan adalah adanya bakteri salmonella dan E.Colli dalam bahan baku yang digunakan seperti telur dan sayuran. (Tempo.co, 14/5.2025).
Gagalnya terpenuhi gizi rakyat dalam program Makan Bergizi Gratis Presiden RI Prabowo Subianto mengklaim bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 99,99 persen walaupun terdapat kasus keracunan di berbagai daerah.
Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo berdalih, jumlah korban masih sebagian kecil dibandingkan jumlah penerima Makan Bergizi Gratis yang berkisaran 3 juta orang. Maka ini sudah dikatakan bahwa program MBG telah berhasil.
Di balik statistik pencapaian MBG pemerintah mengemas masalah ini sebagai hal kecil. Padahal ada nyawa dan kepercayaan publik yang dipertaruhkan bukan hanya sekadar angka sebagai pengukuran suksesnya sebuah program MBG tersebut.
Rakyat merasa menjadi kelinci percobaan tanpa jaminan yang jelas dalam penyediaan makanan yang tidak berkualitas dan bahkan membahayakan rakyat.
Munculnya masalah pada MBG membuktikan bahwa kebijakan ini belum menyentuh akar masalah. Terbukti masih banyaknya rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan gizinya dan kasus stunting semakin meningkat.
Program MBG mencerminkan seolah bukan untuk kepentingan rakyat melainkan janji manis dalam dunia politik sebagai pencitraan kampanye semata. Pemimpin dalam cengkraman sistem kapitalisme hanya sebatas regulator kebijakan bukan memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Dalam cengkeraman kapitalisme yang berasaskan sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) kepemimpinan yang pengaturan kehidupan berpangkal dari akal dan hawa nafsu. Ketidakadilan dan kezhaliman tak pernah terelakkan. Gizi rakyat tidak akan terpenuhi dalam sistem yang berasaskan manfaat sebagai pemenuhan materi. Kezhaliman seperti ini hanya terdapat dalam cengkeraman sistem kapitalisme.
Sungguh, hanya kepemimpinan islam di bawah naungan khilafah yang mampu menjamin kebutuhan gizi rakyat menggunakan mekanisme yang sesuai dengan syariat islam.
Dalam politik negara khilafah adanya visi dari tuntunan syariat ialah menjamin pemenuhan kebutuhan asasiyah seluruh rakyat yang meliputi kebutuhan pangan. Islam mengatur tata kelola ekonomi negara yang menjamin kebutuhan pokok masyarakat.
Jaminan kebutuhan pokok mampu terwujud dengan tersedianya lapangan kerja seluas-luasnya dalam bidang industri serta pengelolaan sumber daya alam yang memadai. Dengan jaminan pekerjaan yang diperintahkan kepada laki-laki atau kepala rumah tangga akan dapat memenuhi kebutuhan pokok pada setiap anggota keluarganya.
Penyediaan lapangan kerja secara luas yang disediakan oleh negara untuk mengelolaan sumber daya alam yang meliputi air, padang rumput, dan api merupakan kepemilikan umum yang pengelolaannya wajib dilakukan negara dengan hasil dikembalikan kepada rakyat.
Jika kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarganya maka kepala negara akan memenuhinya menggunakan baitul maal. Negara juga akan mengoptimalkan produksi pangan pada program pertanian, perkebunan, perikanan sebagai pemenuhan kebutuhan gizi rakyat.
Negara akan mengambil langkah tepat dengan melibatkan para pakar dalam program pengentasan stunting dan pemenuhan gizi bagi rakyat. Dana besar untuk mewujudkan semua kebijakan ini bersumber dari baitul maalsebagai pengurusan rakyat.
Semua kebijakan ini hanya bisa terlaksana dalam aturan Islam secara kaffah (menyeluruh) di bawah naungan khilafah yang mampu memenuhi gizi rakyat.
Wallahua’lam Bisshawab.
Oleh: Dian Wiliyah Ningsih
Aktivis Muslimah
0 Komentar