Topswara.com -- Mubaligah Ustazah Rif'ah Kholidah menegaskan bahwa konsekuensi seorang Muslim adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah dalam berdakwah.
"Konsekuensi sebagai seorang Muslim adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah dalam berdakwah," lugasnya dalam Islam Menjawab; Bolehkah Menolak Metode Dakwah Rasulullah? di kanal YouTube Muslimah Media Center, Ahad (5/5/2024).
Menerima thariqah dakwah Rasulullah SAW adalah sebagai konsekuensi seorang Muslim yang mengimani Allah dan Rasul-Nya adalah melaksanakan ketaatan secara total terhadap seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, dia menegaskan seorang Muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya mestinya akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai panutan. Termasuk di antaranya menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dalam mengemban dakwah.
"Namun, saat ini masih banyak dari kalangan kaum Muslimin yang menolak thariqah dakwah Rasulullah SAW. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam menolak thariqah dakwah beliau?" tanyanya.
Kemudian mengutip ayat Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7:
وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ
Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.
Namun sesalnya, sebagian kaum Muslimin masih memilih demokrasi sebagai jalan untuk melakukan perubahan karena mereka memahami bahwa demokrasi hanyalah sebagai alat untuk mewujudkan perubahan. Namun faktanya itu tidak bisa, tetapi sebaliknya, para penikmat demokrasi justru menjadi korban dari demokrasi itu sendiri.
"Oleh karena itu, kaum Muslimin seharusnya menyadari dan mencampakkan demokrasi ini dan fokus pada perjuangan untuk menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan dengan meneladani thariqah dakwah Rasulullah SAW," tegasnya.
Pemilu dalam Demokrasi
Dalam demokrasi, lanjutnya, Pemilu selalalu diwarnai kecurangan, di negeri ini, beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak seluruh permohonan dari pasangan Capres dan Cawapres 01 dan 03 atas dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pemilihan Presiden tahun 2024.
"Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadil Romadoni menilai bahwa putusan MK seolah-olah mentoleransi pelanggaran," ujarnya.
Kecurangan semacam itu tidak hanya terjadi di negeri ini, tetapi juga terjadi di negeri-negeri lain yang menerapkan sistem demokrasi. Seperti di Aljazair pada Pemilu tahun 1991 FIS meraih 54 persen suara dan mendapatkan 188 kursi di parlemen atau menguasai sekitar 81 persen kursi.
"Pada putaran Pemilu kedua, FIS juga dinyatakan menang secara telak. Namun, Muhammad Boudiaf mewakili militer yang loyal kepada Barat segera menunjukkan kecurangan demokrasi dan menggulingkan FIS," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kecurangan yang terjadi pada Pemilu, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari sistem demokrasi yang tegak di atas asas sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan. Dimana agama diakui keberadaannya, tetapi tidak boleh mengatur kehidupan manusia.
"Hal ini jelas bentuk kecurangan yang paling mendasar karena menolak campur tangan agama, yakni Allah dalam mengatur kehidupan," pungkasnya.[] Nurmilati
0 Komentar