Topswara.com -- Akan ada kenaikan pajak sepeda motor bensin (nonlistrik) supaya bisa menekan polusi udara khususnya di ibukota (DKI Jakarta), sehingga bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti kereta api cepat dan lintas raya terpadu (lrt) dengan demikian bisa dilihat ekuilibrium dalam menurunkan populasi udara (air polution). Itulah usulan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Marves waktu melakukan pidato sambutanya didalam peluncuran build yuor dreams (byd) di Jakarta.
Mempertimbangkan usulan tersebut, akan menambah beban masyarakat dengan kondisi kenaikan bahan pokok yang setiap waktu selalu naik seperti harga sembako, kenaikan harga BBM dengan subsidi dikurangi, biaya kesehatan ditambah naiknya pajak.
Kebijakan-kebijakan penguasa yang kontradiktif berdampak kepada rakyat yang selalu menambah beban. Walaupun pemerintah berkilah tentang usulan ini dengan tujuan agar masyarakat beralih kesepeda motor listrik dengan alasan untuk mengurangi pencemaran udara.
Dengan adanya pengalihan sepeda motor listrik hanya untuk mengurangi subsidi BBM dan memuluskan proyek (project) produsen sepeda listrik serta pejabat yang berkepentingan menjadi agen oligarki. Pertayaanya, "siapa yang diuntungkan?" jawabanya ya tentu oligarki dan agen-agenya (penguasa).
Maka pemerintah menekankan untuk menambah APBN dengan mengandalkan pajak dan utang serta pungutan-pungutan lainya lewat BPJS, biaya pendidikan dan menyerahkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) kepihak swasta baik lokal maupun asing, sedangkan pemerintah haya memungut pajaknya saja.
Padahal sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah yang seharusnya menjadi tumpuan APBN, tetapi malah diobral ke swasta aseng dan asing untuk diekploitasi demi kepentingan para kapitalis.
Mestinya pemerintah menjamin kemakmuran warga negara memenuhi kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan serta menjamin hak hidup layak bagi warganya. Dengan menjadikan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, bagaimana mungkin kesejahteraan bisa diraih dengan sistem kapitalisme, apakah bisa? Tentu jawabanya mustahil.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya "tidak akan masuk surga, siapa saja yang menarik pajak/cukai [yang tidak syari]" (HR Ahmad & Al Hakim).
Dalam sistem ekonomi Islam salah satu SDA (sumber daya alam) menjadi sumber APBN yang dikelola negara untuk kepentingan umum, karena itu kepemilikkan umum seperti pertambangan, air, energi dan padang sapana dikelola oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Islam membagi kepemilikan harta menjadi tiga bagian, pertama harta kepemilikan pribadi, kedua harta kepemilikan umum dan ketiga harta kepemilikan negara.
Tetapi itu hanya bisa dilakukan apabila sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan oleh negara sebagai ideologi, diganti dengan sistem ekonomi islam yang secara hukum mengharamkan pajak sebagai sumber utama APBN.
Hanya dengan sistem ekonomi Islam kesejahteraan warga negara dapat diwujudkan dengan menjalankan sistem politik Islam yang pastinya dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah tentunya dengan menerapkan sistem politik Islam yaitu sistem khilafah. Dengan khilafah sistem ekonomi islam bisa diterapkan sehingga membawa rahmat bagi seluruh alam.
Saatnya umat muslim Mengganti sistem kapitalis menuju hukum Allah SWT dengan menegakan khilafah. " Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum), siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang yang meyakini agamanya". (QS al-maidah [5] : 50).
Dengan sejalanya momentum 100 tahun tanpa khilafah saatnya umat Islam bersatu (it is time to be one ummah) dengan perubahan yang hakiki menjalankan sistem politik Islam secara kaffah sebagai dasar bernegara dengan menegakan khilafah ala min hajjin nubuah.
Oleh : Romansyah
Aktivis Dakwah
0 Komentar