Topswara.com -- Pertamina mengajukan tambahan kota solar subsidi kepada pemerintah, berkaitan dengan solar jatah solar subsidi yang makin menipis.
Liburan akhir tahun konsumsi solar akan meningkat, kuota solar subsidi akan jebol. Apalagi ini masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai. Kalau jebol maka nanti Pertamina yang disalahkan, kerugian akibat jebol akan ditanggung Pertamina . Bahaya!
Pertamina bisa saja mengurangi pasokan solar subsidi ke masyarakat karena kuotanya habis. Tetapi akan sangat membahayakan stabilitas ekonomi nasional. Apalagi ini tahun politik. Antrian solar bisa dipolitisasi oleh kelompok tertentu untuk membuat kekacauan.
Jebolnya kuota solar subsidi bukan tanggung jawab Pertamina semata. Semua harus bertanggung jawab. Yakni DPR yang memutuskan nilai subsidi, kementerian keuangan, kementerian ESDM, BPH migas yang tugas utamanya mengatur hilir migas, semua harus bertanggung jawab.
Selama ini pengawasan selalu diminta dilakukan Pertamina, padahal ini harus dilakukan oleh BPH migas, ESDM dan juga DPR dan Pertamina adalah Operator mosok dijadikan Pengawas nanti bisa dibilang “Jeruk mengawasi Jeruk”.
Baru-baru ini Pertamina meminta tambahan kuota untuk penambahan khusus keperluan bulan Desember 2023 saja, namun tampaknya kementerian sektoral migas selalu meminta pertamina untuk mengawasi secara ketat solar subsidi, sehingga tepat sasaran dan tidak jebol.
Padahal sekali lagi itu bukan tugas pertamina, tapi tugas kementerian ESDM sendiri dan BPH migas. Seharusnya kemeterian ESDM dan BPH bisa mengajak aparat hukum untuk menindak segala bentuk pelanggaran hukum terkait solar subsidi. Kalau diasumsikan sebab kuota jebol karena penyelewengan.
Selain itu Revisi Perpres 191 Tahun 2014 yang sudah diajukan Ke Presiden tak kunjung disetujui padahal ini menyangkut kepentingan soal subsidi solar yang sangat membebani APBN.
Sekarang ada keadaan darurat, kuota solar terancam jebol, Pertamina bisa menanggung kerugian atas jebolnya kuota tersebut. Nanti kalau solar langka di lapangan, maka jangan salahkan Pertamina kalau terjadi kepanikan di masa kampanye pemilu 2024. Tidak ada pemilu saja kuota solar jebol apalagi ada pemilu dimana angkutan logistik sudah pasti meningkat.[]
Oleh : Salamuddin Daeng
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia
0 Komentar