Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Ilusi Pemberantasan TBC dalam Kapitalisme


Topswara.com -- Tuberkulosis (TBC) atau TB adalah penyakit menular akibat terjangkit bakteri yang bisa menyerang siapa saja. TB merupakan salah satu permasalahan global di seluruh negeri dan menjadi musuh utama bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. 

Biasanya orang yang terjangkit TB berasal dari lingkungan masyarakat dengan ekonomi rendah dan dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta kebersihan yang kurang optimal. Penyakit ini menjadi penyakit paling menular dan mematikan di seluruh dunia. Di Indonesia saja, setiap tahunnya ada 1 juta nyawa melayang akibat TB. 

Tuberkulosis: Permasalahan Global yang Kompleks

Dilansir dari Beritasatu.com. Kementerian Kesehatan mencatat, Kasus TBC di Indonesia sebanyak 301 kasus insidens per 100 ribu penduduk dan angka kematian sebesar 34 orang per 100 ribu penduduk. 

Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang kasus TBC terbesar di dunia. Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nancy Dian Anggraeni menyatakan bahwa pemerintah menargetkan kasus Tuberkulosis di Indonesia turun pada tahun 2030 yang akan datang.

Nancy melanjutkan bahwa Presiden RI, Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang akan menjadi acuan bagi pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penanggulangan TBC. 

Ilusi Pemberantasan TBC ala Kapitalisme

Upaya memberantas penyakit TBC bukanlah hal mudah. Kondisi ini mencermikan banyak hal, mulai dari buruknya upaya pencegahan, buruknya higiene sanitasi, rentannya daya tahan, kegagalan pengobatan, rendahnya pengetahuan, hingga lemahnya sistem kesehatan dan pendidikan. 

Tingginya kemiskinan dan stunting juga terbatasnya sarana kesehataan jelas memberikan kontribusi yang cukup besar. Ini jelas menunjukkan lemahnya upaya pemerintah dalam penanganan kesehatan masyarakat terutama dalam kasus ini TBC. Pemerintah dinilai tidak mampu memberikan solusi terkait penyakit ini.

Padahal pada Senin, 14 November 2022 lalu di Bali, pemerintah melakukan kerjasama dengan Uni Emirat Arab dengan dalih untuk mengentaskan TBC. Kerjasama tersebut tertuang dalam perjanjian MoU antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai Chair B20 dengan perusahaan dari Uni Emirat Arab. 

Disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, "Kerjasama ini merupakan tonggak penting dalam membangun kapabilitas Indonesia melalui transfer teknologi dan pengetahuan, serta memanfaatkan solusi terbaik di kelasnya untuk meningkatkan ekosistem kesehatan Indonesia,” kata Budi dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com.

Namun pada kenyataannya, kerjasama yang sudah terjalin lebih dari 4 bulan itu tidak membuahkan hasil. Buktinya kasus TBC terus meningkat dari hari ke hari sebanyak 301 kasus insidens per 100 ribu penduduk dan angka kematian sebesar 34 orang per 100 ribu penduduk. 

Hal ini jelas memberikan stigma baru bahwa pemerintah telah gagal dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat. Kesehatan malah dijadikan ladang untuk berbisnis. Meraup keuntungan sebanyak-banyaknya hanya berasaskan untung dan rugi. 

Begitulah watak sistem kapitalisme sekularisme yang menjadikan masyarakat sebagai bahan untuk diperjualbelikan, baik itu dari segi sosial melalui kemiskinan maupun dari segi kesehatan melalui penyakit TBC ini. Maka, jelaslah bahwa penyakit menular seperti TBC tidak akan pernah usai di bawah genggaman sistem kapitalisme ini.

Islam Solusi Atasi TBC

Komitmen pemerintah dalam pengurangan kasus TBC pada 2030 nanti nampaknya hanya isapan jempol belaka. Kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan UEA hanya berlandaskan bisnis semata. Kapitalisme menjadikan kesehatan rakyat sebagai ladang bisnis untuk meraup keuntungan, berbeda dengan sistem Islam. 

Islam sebagai agama yang kaffah, yang sistem hidupnya berasal dari Al-Khaliq mampu menyelesaikan permasalahan umat termasuk di dalamnya terkait kesehatan. Islam menetapkan bahwa tugas negara sebagai periayah umat, yaitu mengurusi urusan umat dari berbagai faktor, mulai dari ekonomi, politik maupun kesehatan. 

Penyakit menular seperti TBC ini, negara berkewajiban melaksanakan berbagai upaya dan langkah yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah secara tuntas melalui sistem kesehatan yang handal dan ditopang oleh sistem politik dan ekonomi Islam.

Islam pun menetapkan bahwa negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab melakukan tindakan pencegahan penyakit apapun termasuk penyakit menular. 

Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, "Imam atau Khalifah yang menjadi pemimpin manusia adalah laksana pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari). 

Maka, negara haruslah berperan aktif dalam penanggulangan penyakit menular, seperti meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat melalui pembagian asupan makanan bergizi kepada setiap individu terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. 

Selanjutnya, pemerintah juga menjamin pemenuhan kebutuhan pokok individu maupun masyarakat, baik itu pangan bergizi, sanitasi dan air bersih hingga perumahan dan pemukiman yang sehat. Semua harus dijamin oleh negara. Hal ini sejalan dengan perintah Rasulullah yang menjadikan imam sebagai penanggung jawab urusan rakyat.

Negara juga akan menjamin fasilitas kesehatan terbaik dengan jumlah memadai dan mudah diakses oleh setiap individu masyarakat di manapun dan kapanpun. Di samping itu disediakan peralatan canggih yang bisa mendeteksi penyakit menular pada individu sehingga penanganan bisa cepat dilakukan. 

Segala pelayanan yang disediakan oleh khalifah adalah gratis. Hal ini didukung oleh pengolahan kekayaan umat yang diurusi langsung oleh pemerintah sehingga pemerintah dalam hal ini khalifah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melaksanakan fungsinya, termasuk sebagai penyelamat dunia dari penyakit menular. 

Maka jelaslah bahwa Islam adalah solusi terbaik untuk umat dan kebijakan-kebijakan yang melindungi umat hanya bisa didapatkan dalam institusi Islam yakni khilafah islamiah.

Wallahu a'lam.


Oleh: Rifatun Mahmuda, S.Pd.
Aktivis Muslimah
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar