Topswara.com -- Berdasarkan intruksi Presiden (Inpres) Jokowi Nomor 7 Tahun 2022 pada 13 September 2022, mobil listrik telah resmi menjadi kendaraan dinas adalah kebijakan inkonsisten dan bersifat pemborosan terhadap APBN.
Karena dengan melihat Inpres tersebut menyebabkan APBN jebol. Di tengah kondisi sekarang masyarakat menolakan kenaikan harga BBM, akan tetapi pemerintah masih ngotot untuk tidak menurunkan harga BBM. Zalim, adalah ungkapan yang patut untuk rezim saat ini.
Di waktu yang sama, justru pemerintah memberikan instruksi konversi kendaraan dengan bahan bakar listrik untuk keperluan dinas yang dikeluarkan Presiden Jokowi baru-baru ini. Katanya pemerintah sedang kesulitan dana APBN terbebani dengan subsidi BBM, akhirnya pemerintah itu menaikkan harga BBM tetapi disaat yang sama kenapa pemerintah mengeluarkan anggaran untuk mengkonversi mobil dinas ke mobil listrik?
Sekali lagi, ini adalah kebijakan yang inkonsisten dan menyakiti rakyat.
Seharusnya pemerintah memprioritaskan anggaran tersebut untuk kepentingan rakyatnya, untuk memberikan subsidi BBM misalnya. Bukan memaksakan konversi mobil listrik.
Pada faktanya masyarakat sedang mengalami kesulitan karena tingginya biaya hidup imbas Kenaikan harga BBM. Ekonomi masyarakat juga belum stabil karena baru saja melewati masa pandemi yang berlarut-larut.
Sangat disayangkan, Pemerintah justru sibuk mengurus dirinya sendiri dan mengeluarkan kebijakan yang membebani rakyat. Selain itu membebani APBN negara, karena kita tahu utang-utang pemerintah sudah membengkak.
Siapa yang Diuntungkan?
Saya rasa yang banyak diuntungkan dari kebijakan ini adalah para kapital.
Inilah ironi hidup di negara demokrasi. Katanya suara rakyat didengar tapi kok dibungkam? Sangatlah miris jika Inpres tersebut terealisasi.
Tidak ada salahnya pemerintah berpikir kembali untuk membatalkan atau menunda rencana tersebut karena memang keadaan ekonomi rakyat sudah sulit. Jika Ekonomi negara baik-baik saja, negara tidak ada utang sama sekali, dan semua rakyat tercukupi dan sejahtera.
Bisakah hal itu diwujudkan? Tentu bisa. Jika pemerintah hari ini mau menerap Islam kaffah. Saya rasa dengan menerapkan Islam kaffah akan ada solusi dari keruwetan birokrasi pemerintahan saat ini dan solusi atas utang-utang yang makin menggunung.
Waka wajib bagi orang yang beriman untuk meninggalkan hukum buatan manusia, sistem sekular demokrasi ini yang hanya menguntungkan para kapital sedangkan rakyat diabaikan.
Oleh: Munamah
Analisis Mutiara Umat Institute
0 Komentar