Topswara.com -- Masalah kelaparan "tersembunyi" tengah mengintai. Prof Drajat Martianto, Guru Besar Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, rakyat Indonesia mengalami penurunan dalam ketahanan pangan nasional. Meskipun secara global, ketahanan pangan Indonesia masih tercatat baik (kompas.com, 18/9/2022).
Prof Martianto melanjutkan bahwa tantangan terbesar negara ini bukanlah kurang energi dan protein, tetapi kelaparan tersembunyi (hidden hunger). Berupa defisiensi zat gizi mikro, terkhusus defisiensi zat besi, iodium, asam folat, seng, vitamin A serta zat gizi mikro lainnya. Dan masalah terbesarnya adalah hampir 50 persen penduduk Indonesia kekurangan sayuran, pangan hewani dan kacang-kacangan. Padahal negeri kita adalah negeri yang kaya beragam pangan. Karena tanahnya yang subur dan kondusif untuk bercocok tanam. Ironis.
Kenyataan ini tentu menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup generasi. Bagaimana generasi menjadi cerdas berprestasi jika kekurangan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh?
Buruknya pengelolaan sumber daya pangan yang tersedia melimpah menjadi satu sebab utama. Sumber daya pangan yang ada tak dikelola optimal di tangan negara. Justru, malah pihak swasta oligarki yang menguasai korporasi pangan dalam negeri.
Akibatnya, produk pangan yang diproduksi adalah produk yang mudah diolah dan murah di pasaran. Tanpa memperhatikan kandungan zat gizi dan nutrisi yang dibutuhkan masyarakat. Tak hanya itu, produk pangan berkualitas harganya pun mahal di pasaran. Sehingga hanya kalangan tertentu saja yang dapat menjangkaunya. Memprihatinkan. Sangat wajar adanya, jika kelaparan tersembunyi ini pun menjadi dampak buruk yang kini tampak.
Minimnya keterjangkauan pangan berkualitas disebabkan karena angka kemiskinan yang sangat tinggi. Inilah fokus utama, penyebab timbulnya "hidden hunger". Pengamat Kebijakan Publik, Emilda Tanjung, M.Si, mengungkapkan bahwa rendahnya daya beli masyarakat karena harga pangan yang tak terjangkau. Tingginya angka kemiskinan, hingga kesejahteraan rakyat sangat anjlok.
Karena suburnya mafia pangan yang sepaket dengan penerapan kebijakan sekuler kapitalistik (muslimahnews.net, 20/4/2022). Segala kebijakan yang diterapkan mengacu pada keuntungan korporasi pangan beserta oligarkinya. Tak peduli kebutuhan rakyat. Sungguh, inilah kezaliman yang nyata.
Terbukti bahwa sistem sekuler kapitalistik menciptakan kemiskinan bagi masyarakat. Hingga akhirnya "nutrisi" pun tak bisa dibeli. Sampai kapan akan terus seperti ini?
Seharusnya, rakyat dapat menikmati segala sumber daya yang ada dengan optimal dan maksimal. Namun, karena berbagai kecurangan pengelolaan, hal ini tak dapat terwujud. Sistem sekuler kapitalistik menganggap bahwa rakyat sebagai objek "dagangan". Rakyat dianggap beban. Padahal sungguh, rakyat adalah amanah. Yang harus dijaga nyawanya, kehidupannya, termasuk kebutuhan hidupnya. Inilah kewajiban pelayanan negara.
Ibnu Abbas ra. menuturkan bahwa Nabi SAW. bersabda "Bukanlah mukmin yang sempurna, orang yang kenyang, sementara tetangganya kelaparan" (HR Al Bukhori, Abu Ya'la, Ath Thabarani, Al Hakim dan Al Baihaqi).
Jelaslah, bahwa syariat Islam mewajibkan adanya pemerataan pemenuhan pangan. Dan negara-lah yang harus hadir dalam pemenuhan tersebut.
Negara wajib melayani segala urusan umat. Dan hal ini hanya dapat terwujud dalam sistem Islam. Satu-satunya sistem yang mengelola segala sumberdaya pangan dengan adil dan merata. Karena tujuan utamanya adalah kesejahteraan umat. Bukan keuntungan materi pribadi, apalagi korporasi dan oligarki. Sistem Islam jua-lah, satu-satunya sistem yang dapat mengentaskan kemiskinan, beserta segala masalah turunannya.
Wallahu a'lam bisshawwab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar