Krisis ini bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Seorang pengemudi sepeda motor ditikam hingga tewas oleh pengemudi lain, gara-gara berebut antrian di luar stasiun pengisian bahan bakar di Colombo, sabtu (19/3) malam. Pada saat yang sama, seorang lansia berusia 70 tahun meninggal dunia akibat keletihan saat mengantri bensin. Dua lansia lain dikabarkan mengalami nasib serupa. (dw.com, 22/03/2022)
Itulah Sri Lanka, bagaimana dengan Indonesia? Menurut Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU) terjadi kenaikan beberapa komoditi menjelang Ramadhan yakni daging ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, telur dan tepung terigu. Kondisi ini terjadi secara periodik. Adapun minyak goreng sempat mengalami kelangkaan pada akhir tahun 2021, Tak hanya bahan pangan, terjadi pula kenaikan tarif pajak dan bahan bakar minyak sejak awal April. (Kompas.com, 02/04/2022)
Membaca kondisi Sri Lanka seharusnya pemerintah berhati-hati, meskipun tidak terjadi kelangkaan namun kenaikan harga tanpa disertai kenaikan daya beli juga dapat memicu kiris ekonomi bahkan politik. Kekacauan dapat terjadi ketika masyarakat tak mampu lagi membeli kebutuhan pokok. Bisa jadi mereka akan menjarah atau melakukan tindak kriminal lainnya karena desakan kebutuhan. Bagaimana mengantisipasi hal ini agar tidak timbul gejolak?
Mewaspadai Krisis
Naiknya harga-harga ini semestinya tidak dibiarkan oleh pemerintah karena akan menyulitkan rakyat miskin. Ketersediaan produk tidak akan ada artinya jika tidak terbeli oleh rakyat kecil. Apa yang kita dengar dari para politisi maupun tokoh, sungguh mereka telah kehilangan empati. Ketika minyak goreng langka bukannya menyolusi dengan memberantas mafia minyak goreng, namun justru meminta para ibu untuk tidak menggoreng dan mengganti dengan merebus atau mengukus. Pun ketika Petramax naik solusinya adalah jalan kaki atau bersepeda, padahal negara tetangga mampu menjual minyak goreng dan BBM dengan harga lebih murah, kok bisa ?
Negara semestinya berfungsi sebagai pengayom rakyat, mengerti kesulitan rakyat dan mencarikan solusi hingga rakyat tidak merasa mengurus diri sendiri. Negara tidak boleh bertindak seperti pedagang yang berhitung untung rugi kepada rakyatnya. Mendengarkan suara rakyat dan bertindak mengatasi kesulitannya. Membuka mata lebar-lebar apakah rakyat sudah tercukupi kebutuhannya. Karena kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan saja di dunia namun sampai ke akhirat.
Ketika penguasa lalai dan berlaku zalim pada rakyatnya maka akan muncul lah benih-benih kebencian pada penguasa, yang jika dibiarkan tentu akan membesar dan dapat menjadi energi pendorong terjadinya krisis politik. Gelombang protes, tuntutan mundur bahkan kerusuhan mungkin saja terjadi.
Atasi Krisis dengan Islam
Sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara khilafah memiliki mekanisme untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak akan dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri. Menjadi kewajiban negara untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Harga akan dijaga stabilitasnya dengan memperhatikan suplay dan demand. Ketika terjadi kelangkaan barang di suatu daerah maka akan dipasok dari daerah yang lain, jika hal itu tidak mungkin baru dilakukan import. Import adalah upaya terakhir setelah berbagai upaya maksimal untuk memproduksi barang telah dilakukan.
Adapun kelangkaan yang terjadi pada karena kecurangan, misalnya penimbunan, maka negara wajib menindaknya. Negara tidak boleh kalah dengan mafia apalagi jika bersekongkol dengan mereka mengambil untung di atas penderitaan rakyat.
Jika sistem ekonomi kapitalis memfokuskan pada aspek produksi, maka sistem ekonomi Islam tidak sekadar memperhatikan aspek produksi namun juga distribusi, yakni bagaimana barang tersebut sampai ke tangan konsumen. Dalam hal ini konsumen harus memiliki penghasilan agar memiliki daya beli. Maka khilafah sebagai pengayom akan menyediakan lapangan kerja bagi setiap laki-laki yang wajib bekerja.
Disisi lain negara harus menyediakan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan secara murah bahkan gratis yang akan mengurangi beban hidup rakyat. Pos-pos pendapatan negara khilafah akan memungkinkan untuk memenuhi semuanya, misalkan dari pengelolaan sumber daya alam dengan deposit besar. Sumber daya alam ini tidak boleh diserahkan pada swasta apalagi swasta asing. Negara harus memperhatikan kesejahteraan rakyat individu per individu. Jika ada yang tidak mampu maka akan diberikan subsidi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Stabilitas ekonomi dan politik penting untuk menjaga kehidupan bernegara. Faktor-faktor yang dapat memicu krisis haruslah diminimalisir. Ketahanan pangan adalah hal yang vital untuk menjaga stabilitas. Sistem khilafah memiliki mekanisme untuk menciptakannya agar tidak menimbulkan korban jiwa.
Dari Sri Lanka kita belajar jangan remehkan kenaikan harga karena dapat mengorbankan jiwa. Sungguh hilangnya jiwa tanpa hak adalah perkara besar yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia hingga akhirat.
Wallahu a'lam bishawwab
Oleh: Ersa Rachmawati
Pegiat Literasi
0 Komentar