Topswara.com -- Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili. Kalimat tersebut terpampang dalam sebuah spanduk yang dibentangkan mahasiswa saat melakukan demonstrasi di hadapan aparat, Rabu (28/10), di depan Gedung UOB Jakarta. Spanduk tersebut menjadi gambaran keresahan masyarakat terhadap penguasaan hutan oleh kelompok tertentu yang dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penetapan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta menuntaskan persoalan integrasi tata kelola lahan.
Tuntutan ini muncul di tengah berbagai bencana ekologis yang terus mengancam kehidupan masyarakat, mulai dari banjir bandang hingga kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Persoalan hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Sebab, kerusakan hutan tidak hanya menghilangkan pepohonan dan habitat satwa, tetapi juga mengancam kehidupan manusia.
Ketika hutan kehilangan fungsinya sebagai daerah resapan air, masyarakat yang tinggal di sekitarnya harus menanggung risiko banjir dan tanah longsor. Ketika hutan terbakar, rakyat harus menghirup udara yang tercemar asap dan menghadapi berbagai gangguan kesehatan.
Ironisnya, keuntungan ekonomi dari penguasaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam justru lebih banyak dinikmati oleh para pemilik modal. Sementara itu, rakyat harus menanggung dampak kerusakannya. Inilah wajah ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam ketika keuntungan menjadi tujuan utama, sedangkan keselamatan rakyat tidak menjadi prioritas.
Kapitalisme Membuka Jalan bagi Penguasaan Hutan oleh Oligarki
Penguasaan jutaan hektare hutan oleh kelompok pemilik modal tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik ekonomi yang diterapkan. Sistem kapitalisme sekuler memberikan ruang yang luas bagi swasta dan korporasi untuk menguasai sumber daya alam melalui berbagai bentuk konsesi dan perizinan.
Negara yang seharusnya menjadi pengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat justru dapat berperan sebagai pemberi hak pengelolaan kepada pihak yang memiliki kekuatan modal.
Dalam sistem ini, sumber daya alam sering kali dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Hutan dinilai berdasarkan potensi bisnisnya, seperti perkebunan, pertambangan, industri kayu, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Akibatnya, kepentingan ekonomi dapat mengalahkan kepentingan kelestarian lingkungan.
Ketika kebijakan lebih berpihak kepada pemilik modal, lahirlah ketimpangan penguasaan sumber daya alam. Segelintir kelompok dapat menikmati keuntungan besar, sementara masyarakat kehilangan ruang hidup dan menghadapi ancaman bencana ekologis.
Persoalan ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan semata-mata akibat perilaku individu yang tidak bertanggung jawab. Ada persoalan mendasar dalam sistem yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan kekayaan alam. Selama keuntungan materi menjadi orientasi utama, kerusakan lingkungan akan terus berulang meskipun berbagai aturan dan program pelestarian dibuat.
Islam Menetapkan Hutan sebagai Kepemilikan Umum
Islam memiliki aturan yang berbeda dalam mengelola sumber daya alam. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pembagian ini bukan berdasarkan keinginan penguasa atau kekuatan modal, melainkan berdasarkan ketentuan syariat.
Hutan yang memiliki karakteristik sumber daya alam luas dan menjadi kebutuhan masyarakat termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Rasulullah saw. bersabda: "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menunjukkan bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pengelolaan hutan dan sumber daya alam, negara tidak boleh menyerahkan kepemilikannya kepada korporasi atau oligarki sehingga manfaatnya hanya dinikmati segelintir orang.
Bahkan, negara tidak boleh mengubah kepemilikan umum menjadi kepemilikan negara. Kedudukan negara adalah sebagai pengelola yang bertanggung jawab mengatur pemanfaatannya agar hasilnya dapat dinikmati seluruh rakyat. Negara tidak bertindak sebagai pemilik yang bebas menjual atau menyerahkan kekayaan tersebut kepada pihak swasta.
Dengan demikian, kekayaan alam bukanlah sumber keuntungan bagi penguasa maupun kelompok pemilik modal. Pengelolaannya harus dikembalikan kepada fungsi utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
Negara sebagai Ra'in dan Junnah
Islam tidak hanya mengatur siapa yang berhak memiliki sumber daya alam, tetapi juga menetapkan kewajiban negara dalam menjaga lingkungan. Rasulullah saw. bersabda:
"Imam (khalifah) adalah ra'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus seluruh urusan rakyat. Negara tidak boleh hanya menjadi regulator yang membuat aturan, tetapi harus memastikan pengelolaan kekayaan alam berjalan sesuai syariat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Negara juga berfungsi sebagai junnah, yaitu pelindung rakyat. Perlindungan tersebut mencakup keselamatan jiwa, harta, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Negara wajib mencegah aktivitas yang merusak hutan, menindak tegas pelaku perusakan, serta melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah rusak.
Selain itu, Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah Swt. yang harus dijaga, bukan dieksploitasi tanpa batas. Allah Swt. berfirman:
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56).
Ayat ini menjadi landasan bahwa manusia tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Pembakaran hutan, penebangan liar, dan eksploitasi sumber daya alam yang membahayakan kehidupan masyarakat merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip penjagaan lingkungan dalam Islam.
Dalam sistem Islam, negara akan menerapkan aturan yang tegas terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran, termasuk korporasi besar dan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pelaku memiliki modal atau kedekatan dengan penguasa.
Mengembalikan Pengelolaan Hutan pada Syariat Islam
Persoalan hutan tidak cukup diselesaikan dengan pergantian pejabat, penambahan aturan, atau pemberian sanksi kepada beberapa perusahaan. Diperlukan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam.
Islam menawarkan pengaturan yang menjadikan syariat sebagai landasan dalam seluruh kebijakan. Kepemilikan umum dikelola negara untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada oligarki. Negara menjalankan fungsi pengurusan dan perlindungan, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan pemilik modal.
Penerapan politik ekonomi Islam dalam institusi Khilafah akan memastikan kekayaan alam dikelola sesuai hukum syara. Negara juga bertanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kerusakan.
Hutan bukan sekadar hamparan lahan yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan. Hutan merupakan bagian dari kekayaan alam yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia dan harus dijaga keberlangsungannya.
Karena itu, seruan Hutan Bukan Milik Oligarki seharusnya menjadi momentum untuk menyadari bahwa persoalan lingkungan berkaitan erat dengan sistem yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan kekayaan alam. Islam memiliki aturan yang jelas untuk mewujudkan keadilan tersebut.
Sudah saatnya pengelolaan hutan dikembalikan pada ketentuan Allah Swt., sehingga kekayaan alam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh rakyat, bukan sumber keuntungan bagi segelintir orang.
Oleh: Ema Darmawaty
Praktisi Pendidikan
0 Komentar