Topswara.com -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 521 titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB menyebutkan luas lahan yang terbakar mencapai 1.332 hektare (detik.com 12/11/2026). Kenaikan titik api tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar 146%.
Akibat dari karhutla ini, BNPB mengembangkan sistem pemantauan karhutla berbasis integrasi data spasial dan perizinan, yang memungkinkan pemetaan titik panas (hotspot), pemantauan luas area terbakar, hingga identifikasi pemegang izin atau pengelola lahan yang wilayahnya terindikasi mengalami kebakaran.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tiga perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran lahan di Papua Selatan. Data tersebut diperoleh melalui penelusuran hotspot dan telah disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti (umj.ac.id 16/11/2026).
Tidak hanya di kawasan hutan dan perkebunan, karhutla juga terjadi di kawasan perizinan pertambangan. Seperti yang terjadi di Puulemo dan Baula, karhutla terjadi seluas 31,68 hektare dan 90 hektare di dalam wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Vale Indonesia dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) (sultra.antaranews.com 23/10/2026).
Dengan adanya fakta karhutla ini, maka hutan dan lahan dipandang sebagai aset ekonomi yang boleh dikuasai siapa saja yang memiliki modal. Tidak heran muncul hotspot secara serempak di wilayah konsensi perusahaan, termasuk kawasan izin pertambangan. Pandangan ini merupakan bagian dari sistem kapitalisme.
Dalam kapitalisme, negara memberikan konsesi lahan dan tambang secara luas kepada perusahaan. Akibatnya, penguasaan lahan lebih berorientasi pada kepentingan bisnis daripada perlindungan rakyat, sehingga kerusakan seperti karhutla terus berulang dan semakin massif.
Kemudian, negara juga lebih berfungsi sebagai regulator pemberi izin dan penengah kepentingan pemodal, bukan sebagai pengurus rakyat. Akibatnya, pengawasan negara terhadap para pemodal ini lemah atau bahkan tidak ada pengawasan yang memicu penegakan hukum tumpul terhadap korporasi dan verifikasi lapangan sering lambat.
Sanksi yang ada pun tidak memberi efek jera. Sanksi atau hukuman yang diberikan hanya anak buah sebagai pelaku pembakaran karhutla, bukan si pemegang modal.
Dalam Islam, negara menjadikan hutan, padang rumput, dan tambang dengan deposit besar sebagai milik umum (milkiyyah ‘ammah). Negara yang mengelola langsung demi kemaslahatan rakyat, bukan menyerahkannya kepada korporasi.
Hal ini tertuang dalam hadis
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار
Artinya: Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Dalam hadis yang lain dinyatakan:
اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمنَهُ حَرَامٌ
Artinya: Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api; dan harganya adalah haram (HR. Ibnu Majah)
Dalam Islam pula, negara seharusnya berperan sebagai pengurus (raa’in) sekaligus pelindung (junnah) dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dari kerusakan. Peran ini diwujudkan melalui penyediaan sarana pencegahan dan pemadaman, serta langkah cepat tanggap tanpa birokrasi yang berlarut-larut saat titik api ditemukan.
Dalam hukum Islam, perusakan lingkungan (fasad fil ardh) yang berdampak buruk bagi keselamatan dan kemaslahatan public dikategorikan sebagai tindak pidana yang sanksinya masuk dalam ranah ta’zir, yaitu hukuman edukatif yang ketentuannya tidak diatur secara rinci dalam Al Qur’an maupun hadis.
Dalam artikel ilmiah “Tindak Perusakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam” karya Asy’ari, dkk, bahwasanya sanksi ta’zir seperti denda, cambuk, penjara, atau bahkan eksekusi harus diciptakan sedemikian rupa untuk menciptakan efek jera, sehingga kejahatan perusakan lingkungan dapat diccegah dan hak-hak masyarakat dapat terlindungi.
Jenis dan batasan ta’zir ditetapkan oleh Khalifah dalam undang-undang atau oleh Qadhi Hisbah jika Khilafah tidak mengadopsi undang-undang ta’zir yang spesifik.
Selain negara memberikan sanksi, negara juga melakukan pembinaan akidah dan ketakwaan individu melalui pendidikan Islam, sehingga ketakutan kepada Allah menjadi pengendali dari berbuat kerusakan hutan dan alam selain hukum negara.
Oleh: Farah Marda Yesica Putri
Aktivis Muslimah

0 Komentar