Topswara.com -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung hingga bulan November ini. Meskipun di beberapa daerah kondisinya ada yang membaik dikarenakan telah turun hujan beberapa kali.
Berdasarkan data dari Sipongi Kemenhut, luas hutan dan lahan yang terbakar sejak Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,3 ha. Dengan luas terbesar di wilayah Kalimantan dan Papua Selatan. Hingga saat ini, luas lahan yang terbakar masih terus bertambah.
Api tidak hanya menghanguskan hutan dan pepohonan, tetapi juga membakar permukiman warga, hingga satwa yang hidup di dalamnya. Paparan asap meluas dan mengakibatkan lebih dari 12,5 juta orang terpapar kabut asap. Bahkan, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan mencapai 113.336 jiwa per 9 September lalu (iqair.com-07/11/2026).
Polusi udara yang ditimbulkan tidak hanya di wilayah sekitar karhutla. Beberapa negara tetangga juga ikut terdampak paparan kabut asap, seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara di wilayah ASEAN.
Tidak hanya itu, karhutla tahun ini juga mengakibatkan kematian akibat polusi udara. Pada bulan September lalu, total ada 5.310 jiwa yang meninggal akibat polusi udara karhutla.
Sektor ekonomi juga terdampak, dikarenakan kabut asap yang berbahaya menjadikan masyarakat terpaksa mengisolasi diri di rumah sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan bagi pekerja informal.
Sektor pendidikan pun tidak dikecualikan, sekitar 40 ribu lebih sekolah harus ditutup paksa karena kondisi udara yang berbahaya bagi masyarakat. Tentu ini juga berpengaruh terhadap pendidikan generasi.
Karhutla yang terjadi menyisakan kerugian yang luar biasa besar yang harus ditanggung oleh masyarakat. Mirisnya, penanganan yang dilakukan pemerintah seakan tidak serius, bahkan beberapa bukti menunjukkan penyebab kebakaran adalah oknum yang sengaja membakar di lahan yang memang telah mendapatkan izin untuk dikonsesi perusahaan tertentu.
Bahkan, di tengah rakyat yang berjuang untuk hidup di tengah karhutla, dana yang seharusnya ditujukan untuk penanganan karhutla justru dikorupsi oleh pejabat.
Karhutla Berulang Akibat Penerapan Sistem Kapitalisme
Karhutla yang terjadi di tahun 2026 memang bukan kali pertama. Kejadian ini terjadi sejak tahun 1997 dengan luas lahan yang terbakar sekitar 19,7 juta hektar. Di tahun 2015 juga terjadi di Sumatera dan Kalimantan menghanguskan 2,61 juta hektar lahan.
Tahun 2019 karhutla menghanguskan 1,6 juta hektar, dan tiga tahun lalu di tahun 2023 karhutla menghanguskan sekitar 1,1 juta hektar (Sipongi). Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran senantiasa berulang.
Beberapa ahli menyampaikan bahwa sebagian besar titik api yang muncul berada di daerah yang telah diberikan izin oleh pemerintah untuk dikonsesi para pengusaha. Maka kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lahan yang bertumpu pada prinsip kapitalisme sekuler.
Dalam penerapannya, sistem kapitalisme memiliki tujuan mencari untung sebanyak-banyaknya. Untuk meraih tujuan inilah segala cara dilakukan meski merugikan dan berdampak negatif bagi masyarakat.
Dalam pandangan kapitalisme, hutan adalah komoditas strategis yang bernilai ekonomi tinggi. Membayangkan luas hutan Indonesia sebanyak itu, siapa pun yang berwatak kapitalis pasti menganggapnya sebagai “lahan basah” demi meraih cuan.
Akibatnya, lahan hutan bukan lagi dipandang sebagai penjaga alam dan keberlangsungan hidup manusia, tetapi komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Sistem kapitalisme memiliki prinsip kebebasan kepemilikan. Imbasnya, lahirlah kebijakan liberalistik yang membolehkan hutan dijadikan komoditas ekonomi. Alhasil, pembukaan lahan hutan pun dilegalisasi dengan izin konsesi kepada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki modal besar.
Hutan yang semestinya dijaga beralih fungsi menjadi perkebunan atau kawasan industri. Ketika orientasi keuntungan menjadi faktor dominan, aspek kelestarian lingkungan dikesampingkan apabila menghambat produktivitas dan keuntungan ekonomi.
Konsekuensi berikutnya bukan hanya kerusakan ekosistem, tetapi juga meningkatnya risiko kebakaran lahan dalam skala besar. Masyarakat akhirnya menjadi pihak yang menanggung dampak paling berat, mulai dari hilangnya kualitas udara, meningkatnya ISPA, terganggunya aktivitas pendidikan, dan ekonomi masyarakat.
Dari penjelasan tersebut, karhutla jelas tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi yang memberi ruang sangat besar bagi eksploitasi SDA. Ketika hutan dipandang sebagai sumber keuntungan dibandingkan amanah yang harus dijaga, kerusakan lingkungan akan terus berulang dengan berbagai bentuknya.
Paradigma ini sangat berkebalikan dengan perspektif Islam. Islam memandang hutan sebagai kepemilikan umum yang dapat dimanfaatkan oleh siapa pun. Akan tetapi, pemanfaatannya tidak boleh diprivatisasi oleh individu atau swasta sehingga menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya.
Hal ini disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam sabda beliau, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput dan api." (HR. Abu Dawud No. 3477)
Maka pengelolaan hutan itu mutlak ada di tangan negara, dan hasil pemanfaatannya harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, sumber daya alam yang melimpah di dalam hutan seperti tambang membutuhkan peran negara untuk mengelolanya dan tidak dapat diserahkan kepada individu maupun kelompok tertentu.
Paradigma kepemilikan ini tentunya didukung dengan sistem pendidikan Islam yang melahirkan pemimpin yang amanah yang mau menerapkan aturan Islam secara menyeluruh untuk meriayah rakyat. Serta sistem pemerintahan Islam yang mendukung pemimpin negara untuk menjalankan aturan Islam.
Standar kebijakan yang dikeluarkan tidak memihak kepada kepentingan individu maupun pemilik modal, tetapi disesuaikan dengan aturan Allah yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Pengelolaan hutan yang tepat dan menjaga keberlangsungan hutan tanpa menzalimi rakyat, hanya dapat diwujudkan ketika aturan yang diterapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam lingkup khilafah.
Nur Farihatul L
(Komunitas Setajam Pena)
0 Komentar