Topswara.com -- Spanduk bertuliskan hutan bukan milik oligarki, alam harus dilindungi, perusak harus diadili dibentangkan mahasiswa saat menggelar demonstrasi di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026) dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan (JawaPos.com, 28 Oktober 2026).
Aksi tersebut menjadi gambaran keresahan masyarakat terhadap pengelolaan hutan yang dinilai lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.
Jutaan hektare hutan di Indonesia berada dalam penguasaan berbagai pihak melalui konsesi lahan. Eksploitasi hutan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serius.
Dampaknya bukan hanya hilangnya kawasan hutan, tetapi juga bencana banjir bandang, tanah longsor, kabut asap, gangguan pernapasan, bahkan korban jiwa. Ironisnya, keuntungan ekonomi dinikmati segelintir pihak, sedangkan masyarakat harus menanggung dampak kerusakannya.
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan mengganti pejabat atau memberikan sanksi kepada pelaku tertentu. Ada persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan sumber daya alam.
Kapitalisme memberikan ruang luas bagi kepemilikan dan penguasaan modal, sehingga sumber daya alam berpotensi dikelola berdasarkan kepentingan keuntungan. Ketika kepentingan ekonomi lebih dominan, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan dapat terabaikan.
Dalam sistem demokrasi sekuler, aturan kehidupan bersumber dari pemikiran dan kepentingan manusia. Akibatnya, kebijakan dapat dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu.
Negara yang seharusnya menjadi pengurus (ra'in sekaligus pelindung (junnah) bagi rakyat berisiko kehilangan fungsi tersebut ketika kebijakan lebih berpihak kepada pemilik modal.
Dengan demikian, persoalan kerusakan hutan bukan semata-mata persoalan individu atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, melainkan juga berkaitan dengan sistem yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.
Islam Mengatur Kepemilikan dan Melindungi Alam
Islam memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Hutan yang termasuk sumber daya alam dengan fungsi dan manfaat umum masuk dalam kategori kepemilikan umum. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada individu atau korporasi untuk kepentingan pribadi.
Negara bertanggung jawab mengelola kepemilikan umum dan memastikan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan tersebut tidak boleh berorientasi pada keuntungan segelintir pihak, tetapi harus memperhatikan kebutuhan rakyat serta kelestarian lingkungan.
Islam juga melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf: 56).
Ayat ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Karena itu, eksploitasi yang merusak lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat tidak boleh dibiarkan.
Dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Negara wajib memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai syariat, mencegah kerusakan, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa persoalan hutan tidak cukup diselesaikan dengan pergantian penguasa atau kebijakan tambal sulam. Diperlukan perubahan mendasar menuju sistem yang bersumber dari aturan Sang Pencipta. Sebab, Allah Swt. bukan hanya menciptakan manusia dan alam semesta, tetapi juga menurunkan aturan terbaik untuk mengatur kehidupan.
Dengan penerapan Islam secara kaffah, pengelolaan hutan diharapkan benar-benar menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan, bukan ladang keuntungan bagi segelintir orang. Inilah jalan menuju terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.
Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Peni Hendayani
Aktivis Muslimah
0 Komentar