Topswara.com -- Merasa terheran-heran dengan kabar terbaru dari laman resmi di kementrian kehutanan yang mengabarkan bahwa ada bentuk kerja sama keberhasilan Indonesia dalam mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Seperti yang dikutip dari kehutanan.go.id (12/11/2026)_Indonesia dan Norwegia mengumumkan kontribusi berbasis hasil tahap kelima (Results-Based Contribution atau RBC 5) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31).
Melalui kontribusi ini, Norwegia mengakui capaian Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Indonesia mendapatkan bantuan sebesar USD 100 juta dari Norwegia—yang melengkapi dukungan sebelumnya sebesar USD 216 juta—sebagai wujud kepercayaan atas capaian penurunan emisi terverifikasi Indonesia.
Bantuan kerja sama dari Norwegia dalam bentuk santunan dana yang cukup besar ini adalah untuk upaya kelestarian hutan dengan menekan pembukaan lahan hutan, sehingga mampu melindungi ekosistem hutan, dan penjagaan iklim global.
Tetapi yang anehnya pembukaan lahan dengan diberlakukannya hak pembukaan lahan yaitu hak konsesi hutan menjadi semakin marak tampak beberapa bulan ini. Apalagi banyak perusahaan yang terlibat dalam pembukaan lahan dengan membakar kawasan hutan. Mulai dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi bahkan hingga Papua.
Pembukaan lahan besar-besaran ini dapat mengakibatkan hilangnya sumber hidup manusia secara alami. Apalagi bagi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil hutan. Satwa sampai keanekaragaman hayati hilang secara besar-besaran bahkan dampak kenaikan emisi karbon sangat mengkhawatirkan.
Korban tidak sedikit yang berjatuhan akibat asap karhutla. Belum lagi, dampak bencana alam banjir bandang ketika hujan yang cukup deras kedepannya menjadi bayang-bayang yang tidak dapat terelakkan. Apakah ini yang dinamakan kesungguhan upaya penjagaan hutan, kelestarian hutan, menjaga iklim dunia.
Bantuan dana yang cukup besar tersebut tidak dibarengi dengan kesungguhan fakta di lapangan. Seolah hanya tertulis di atas kertas. Tetapi nyatanya nol besar. Bagaiman pertanggungjawaban kepada jutaan masyarakat yang melihatnya. Jangan sampai bantuan dana yang didapat besar. Tetapi bentuk kesungguhan untuk menerapkannya tidak ada.
Bukankah ini bentuk pengkhianatan kepada umat manusia. Pengkhianatan kepada alam. Penguasa dengan segenap jajaran harusnya menjadi contoh nyata. Tetapi yang ada hari ini terheran-heran. Antara ucapan dan fakta tidak sejalan. Inilah bentuk ketidakamanahan yang ada di dalam sistem kapitalisme.
Sistem hari ini, hanya cantik di atas kertas. Tetapi sangat buruk fakta di lapangan. Kita melihat hutan rusak dan punahnya keanekaragaman hayati di negeri ini. Tetapi masih saja mengatakan bahwa masih usaha dalam menjaga hutan.
Banyaknya polisi hutan, jika tidak dibarengi aturan yang melarang merusak dan membuka hutan secara besar-besaran, itu hanyalah isapan jempol. Sebenarnya menjaga hutan atau menjaga keamanan para penjarah hutan tetap membuka hutan atas nama pembangunan.
Inilah urgensi penerapan syariat islam, yang tegas dan tidak plinplan dalam menjaga kelestarian hutan. Hutan dalam islam adalah kepemilikan umum. Tidak boleh dijual kepada pihak pengusaha. Negara hanya berhak untuk melindunginya bukan menyerahkannya kepada individu baik swasta maupun asing.
Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa Islam sangat menjaga kelestarian hutan. Karena menjaga hutan sama dengan menjaga bumi tetap lestari dan menjadi penjaga paru-paru dunia tetap bersih.
Sudah semestinya umat sadar, bahwa hanya dengan penerapan Islam, maka akan lahir aturan yang tegas dan bukan mengikuti hawa nafsu manusia yang serakah. Islam adalah kebutuhan manusia hari ini. Sudah saatnya kita kembali kepada aturan Allah yang Maha Sempurna.
Wallahu a'lam bishshawwab.
Oleh: Eni Yulika
Aktivis Muslimah
0 Komentar