Topswara.com -- Kebakaran hebat yang melanda sejumlah daerah di Indonesia belum bisa sepenuhnya padam. Padagal ini sudah lebih dari 4 bulan berjalan. Bahkan, dampaknya juga sempat dirasakan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Kalimantan, dimana terjadi kebakaran hutan terparah, sudah hampir dua bulan hidup dalam kepungan asap.
Belasan juta warga Indonesia merasakan dampak dari kebakaran hutan tahun ini. Ratusan ribu warga Kalimantan mengalami ISPA dan masalah kesehatan lainnya. Bukan itu saja, aktivitas ekonomi warga juga terganggu akibat kabut asap kebakaran hutan.
Abdul Hadi Lubis (Koordinator Desk Disaster Riau) menegaskan bahwa pemadaman bukanlah penyelesaian selama kerusakan tata air dan fungsi ekologis gambut belum dipulihkan. Ini beliau sampaikan dalam diskusi publik “Orang Muda Pulihkan Indonesia: Karhutla Berulang, Keadilan Ekologis Dipertaruhkan” (walhi.or.id 10/11/2026)
Kebakaran hutan sebenarnya bukan kejadian baru di Indonesia. Hampir tiap tahun terjadi dengan skala kebakaran yang berbeda-beda. Kasus kebakaran hutan dalam skala besar tercatat terjadi sejak tahun 1982-1983 yang melanda Kalimamtam Timur.
Kebakaran hutan kembali terjadi lagi tahun 1998 dan tahun 2015. Dari berbagai kejadian ini eharusnya Pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif dan merancang mitigasi bencana sehingga kebakaran hutan tidak terjadi dan dampaknya bisa diminimalisir.
Sayangnya respon Pemerintah bisa dikatakan lambat. Hingga saat ini kebakaran hutan belum bisa diatasi secara tuntas, bahkan dampaknya semakin meluas. Respon pejabat negara justru terkesan tidak serius menanggapi keluhan warga korban kebakaran hutan. Bahkan terjadi pengurangan anggaran untuk penanggulan bencana
Kapitalisme Perusak Alam
Ditengah penderitaan korban kebakaran hutan, tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan beredarnya beberapa video amatir yang menunjukkan adanya aktivitas penanaman bibit sawit di daerah bekas kebakaran hutan.
Fenomena ini makin menguatkan dugaan bahwa kebakaran hutan yang terjadi saat ini bukanlah akibat bencana alam semata, ada kesengajaan dibakar untuk pembukaan dan perluasan perkebunan sawit.
Sebagaimana diketahui, sawit, secara keekonomian memang memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi. Permintaan pasar terhadap CPO terus meningkat. Sehingga adanya pembukaan lahan sawit besar-besaran akan menguntungkan konglomerat sawit.
Sementara itu pembukaan lahan dengan dibakar jauh lebih mudah dan ekonomis, yang lagi-lagi menguntungkan konglomerat sawit. Inilah wujud kapitalisasi sumber daya alam kapitalistik.
Dalam pandangan kapitalis, seluruh sumber daya alam termasuk hutan akan lebih bernilai guna jika digunakan sebagai modal industri. Kapitalisme tidak pernah berfikir tentang dampak kapitalisasi tersebut pada kelestarian lingkungan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Satu-satunya yang menjadi pertimbangan adalah keuntungan semata.
Para konglomerat sawit tentusaja berpegang pada prinsip, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka tidak peduli pada dampak kebakaran hutan, yang mereka pedulikan adalah mereka mendapatkan lahan yang siap ditanami sawit.
Dalam demokrasi kapitalisme, negara hanya bertindak sebagai regulator yang membuat aturan-aturan termasuk aturan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa aturan yang dihasilkan justru berpihak pada pemilik modal, Ini terlihat jelas dalam penerapan aturan tentang pengelolaan lahan untuk eksploitasi.
Korporat diberikan keleluasaan untuk melakukan ekploitasi sumber daya alam tanpa batas, bahkan di kawasan cagar alam. Dengan dalih peningkatan ekonomi maka keran investasi dibuka seluas-luasnya, dengan persyaratan longgar yang seringkali merugikan masyarakat. Ironisnya lagi, ketika perusahaan-perusahaan tersebut melanggar aturan, tidak ada sanksi tegas, tidak ada pencabutan ijin usaha.
Perusahaan hanya diminta untuk membayar denda sekian rupiah untuk bisa beroperasi kembali. Sementara rakyat dan generasi berikutnya harus menanggung dampak kerusakan ekosistem akibat kerusakan alam.
Oleh karena itu, persoalan kebakaran hutan akan terus terjadi selama sistem demokrasi kapitalisme diterapkan dalam kehidupan. Demikian juga kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Karena dalam sistem kapitalisme,
Islam Menuntaskan Persoalan Karhutla
Dalam Islam dunia dan isinya adalah rahmat dari Allah SWT yang diberikan pada manusia untuk dikelola demi memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi dalam pengelolaannya ada hukum syariat yang harus ditaati.
Sumber daya alam, termasuk hutan, yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik umat, bukan milik individu atau negara.
Hal ini sesuai dengan hadis
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yakni air, padang rumput, dan api.” HR Ibnu Majah dan Ahmad
Sehingga negara/daulah tidak berhak memberikan ijin kepada pihak swasta (asing atau nasional) untuk mengelolanya. Daulah Islam akan mengelola hak milik umat tersebut untuk kemaslahatan umat.
Daulah akan menjaga harta umat ini dengan sebaik-baiknya. Daulah juga akan menindak tegas setiap pihak yang melakukan pengrusakan terhadap sumber daya alam termasuk hutan.
Di sisi lain, daulah juga mendidik masyarakat dengan keimanan melalui kurikulum pendidikan Islam. Dari sini akan terbentuk masyarakat yang bertakwa yang menjaga lingkungan hidup mereka.
Masyarakat yang paham bahwa jika mereka berbuat kerusakan akan mengakibatkan murka Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 41
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”
Maka tidak ada solusi lain untuk masalah karhutla dan persoalan kerusakan alam lainnya kecuali dengan sistem Islam. Karena hanya sistem Islam yang mengatur secara rinci tentang pengelolaan sumber daya alam tanpa merusaknya. Islam akan mengelola sumber daya alam secara optimal tanpa menimbulkan kerusakan. Wallahu alam.
Oleh: Atik
Aliansi Penulis Rindu Islam

0 Komentar