Topswara.com -- Asap pekat masih membumbung tinggi, api telah melalap hutan yang menjadi penyumbang oksigen di bumi. Di atas tanah adat Papua yang dipercaya memberi perlindungan dan kehidupan bagi generasi.
Nyatanya, tak mampu menggoyahkan ego dan keserakahan para korporasi. Dengan berlandaskan atas asas kepentingan, nyawa hewan, hutan dan juga kesehatan manusia yang hidup di sekitarnya dengan mudah dikesampingkan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) per Agustus 2026, telah menghanguskan area seluas lebih dari 3.317,56 hektare di Papua Barat, yang tersebar di tujuh kabupaten. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah ter dampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Selain itu, Kebakaran lahan secara masif juga melanda Kabupaten Kaimana.
Titik api terpantau membakar kawasan Distrik Arguni Atas sejak September, disusul kebakaran di sekitar permukiman warga suku Mairasi yang mencakup Kampung Lobo, Jarati, Faranyau, dan Werua.
Pemerintah daerah Kabupaten telah mendistribusikan bantuan tangki air, selang, serta mesin pompa agar warga setempat dapat melakukan pemadaman api secara mandiri (metrotvnews.com, 04-11-2026).
Hingga kini, belum ada penanganan serius dan masif untuk mengatasi karhutla yang terus meluas. Jika hal ini terus dibiarkan, maka api akan merambat ke pemukiman warga. Asap dari karhutla juga telah menyusup ke dalam paru-paru manusia.
Sehingga banyak rakyat menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain itu, hutan yang terbakar tentu tak bisa lagi menampung air hujan apabila musim hujan tiba nantinya. Tentu ini menjadi polemik yang berkepanjangan jika tak ada mitigasi yang tepat dari negara.
Sejatinya karhutla di Papua bukan hanya bencana ekologi semata. Tapi juga menyiratkan wajah kepemimpinan sistem kapitalisme-sekuler yang rakus dan jahat.
Bencana ini diduga tidak serta merta ada tanpa sebab. Melainkan dipicu adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti food estate, perkebunan sawit, hingga kebun tebu bioetanol. Sehingga bagi korporasi, adanya kebakaran hutan ini akan memuluskan proyek tersebut.
Padahal asap karhutla telah membuat sesak dada rakyat. Namun rakyat terus dipaksa untuk menerima ketidakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak ketidakbijakannya.
Rakyat Papua harus menderita, melawan api hanya dengan bermodalkan daun, ranting dan air yang diangkut jerigen butut. Sementara penguasa terus berdalih kebakaran ini sulit ditaklukkan dan terus meluas karena faktor cuaca, medan dan minimnya peralatan.
Dengan adanya lonjakan kasus karhutla ini membuktikan adanya kelalaian dalam tata kelola bencana. Hingga kini penguasa enggan menaikkan kasus karhutla sebagai bencana nasional.
Inilah dampak sistem sekularisme yang telah mengikis rasa tanggung jawab kepemimpinan. Akibatnya, keselamatan dan kesehatan rakyat dikorbankan demi menjaga citra. Sedangkan kasus ISPA yang kini tembus 401.586 kasus, hanya dianggap angka.
Islam Solusi Karhutla
Dalam paradigma Islam, seorang pemimpin bertugas sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Ia bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesehatan rakyatnya. Termasuk menjaga hutan dari cengkeraman korporasi, bukan malah memberi 'karpet merah' demi kepentingannya.
Seorang pemimpin Islam harus hadir dengan tindakan nyata, pengawasan tegas dan pengelolaan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Karena menjaga hutan sama halnya menjaga kehidupan rakyat.
Dalam sistem Islam, hutan merupakan milik umum yang hanya dikelola oleh negara demi kemaslahatan rakyat, bukan dibagi-bagi pada korporasi.
Sebab pemberian konsesi lahan oleh negara kepada korporasi adalah pangkal kerusakan lahan hari ini. Banyak korporasi yang mengeksploitasi hutan dengan bebas hingga rusak.
Bahkan menggunakan cara membakar hutan dengan alasan ongkosnya lebih murah. Sehingga, bencana ini akan terus berulang jika sistem kapitalisme-sekuler tetap dipertahankan.
Apakah hingga kini kita masih meragukan Islam sebagai sistem yang bisa menyelesaikan persoalan rakyat? Padahal sejatinya Islam adalah Rahmatin lil'alamin (rahmat bagi semesta alam), yang mampu meminimalisir kejahatan dan kerusakan dalam segala aspek kehidupan.
Olehnya, sangat penting adanya dakwah untuk membangun kesadaran umat atas urgensi adanya sistem kepemimpinan Islam. Melanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah naungan Daulah Islam.
Wallahu A’lam bish-sawwab.
Oleh: Watini, S.Pd.
Pegiat Literasi

0 Komentar