Topswara.com -- Koperasi Merah Putih kembali menyedot perhatian publik. Pembangunannya yang kontroversi dan diperkuat dengan berbagai kebijakan tangan besi telah membuat rakyat kembali gigit jari.
Kebijakan Kontroversi
KopDes Merah Putih telah menelan dana publik sebesar Rp 34,57 Trilyun dari total dana desa Rp 60, 57 Trilyun (kumparan.com, 22-3-2026). Dampaknya fatal, tak kurang dari Rp 200 hingga 300 juta dana desa tidak bisa digunakan untuk kebutuhan prioritas desa. Salah satunya layanan kesehatan masyarakat.
Layanan posyandu, skrining TB dan layanan perbaikan gizi desa kian terancam. Tidak cukup sampai di situ, menjamurnya pembangunan KopDes di desa-desa juga menelantarkan pembangunan infrastruktur desa. Termasuk infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
Sejak penetapan pembangunan KopDes, pemerintah secara sepihak menggunakan dana desa sebagai sumber operasional koperasi. Mau tak mau, desa harus menaati.
Nahasnya lagi, modal koperasi juga dibiayai dari pinjaman bank negara, Himbara, dan cicilannya dibayar menggunakan dana desa. Pemerintah pun menetapkan kebijakan agar para kepala desa menyetujui skema tersebut.
Faktanya, sejumlah 76 persen kepala desa menolak keputusan tersebut. Skema yang ditetapkan pemerintah beresiko membuat dana desa makin amburadul. Utang bertambah, kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat makin berkurang. Aparat desa dipaksa menjadi tumbal program KopDes yang diklaim mampu mendongkrak ekonomi desa.
Saat konsep pengaturan urusan rakyat tidak ditempatkan sebagai bagian dari prioritas layanan, kepentingan rakyat akan selalu dilalaikan. Karena rakyat tidak pernah dipandang sebagai amanah yang wajib diurusi. Justru sebaliknya, kebijakan dan program yang ada, dimanfaatkan untuk bisnis para oligarki pengusaha.
Inilah wajah sistem kapitalisme yang sekuler. Sistem pengaturan rakyat yang hanya mementingkan keuntungan materi. Setiap kebijakan diarahkan untuk mengisi pundi-pundi keuntungan pengusaha yang juga penguasa.
Memang miris, saat nasib rakyat terus terpuruk, padahal negeri ini memiliki kekayaan melimpah ruah. Kekeliruan tata kelola menjadikan negeri ini menderita.
Menyoal masalah KopDes, negara memiliki tujuan mendongkrak perekonomian demi memperbaiki dan meningkatkan potensi wilayah. Namun ternyata tata kelola yang keliru melahirkan masalah lain yang mengorbankan kepentingan rakyat. Inilah ketimpangan solusi ala sistem destruksi. Konsepnya tak mampu lahirkan solusi pasti.
Solusi Adil
Islam memiliki perspektif yang sempurna dalam memandang masalah. Terlebih masalah ekonomi yang membutuhkan mekanisme adil dan bijaksana.
Negara menjadi satu-satunya wadah yang wajib mengurusi setiap urusan individu rakyatnya.
Rasulullah SAW. bersabda: “Imam adalah pemelihara (pengurus) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhori Muslim)
Negara dalam tatanan Islam memiliki konsep yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai satu-satunya prioritas layanan. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki strategi dan mekanisme yang khas dalam menanggulangi setiap masalah, terlebih masalah ekonomi yang berhubungan dengan urusan umat.
Salah satunya, optimasi tata kelola setiap sumberdaya yang dimiliki negara. Tata kelola dilakukan mandiri tanpa menyerahkannya kepada pihak swasta atau asing. Tidak hanya itu, negara juga menetapkan kebijakan yang utuh dan menyeluruh.
Penetapan strategi ekonomi yang stabil diterapkan di setiap wilayah dengan pengawasan langsung dari negara. Setiap pelanggaran dikenakan sanksi tegas dan mengikat. Sehingga kepentingan rakyat tidak dilalaikan.
Negara yang menerapkan sistem Islam menyeluruh memiliki pos-pos pendapatan yang melimpah. Diantaranya dari pos kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, dan pos-pos lain yang ditetapkan hukum syarak. Dengan anggaran tersebut, negara mampu memfasilitasi setiap kebutuhan rakyat tanpa harus mencari sumber keuangan ribawi.
Mekanisme tata kelola sumberdaya alam yang amanah melahirkan pengurusan rakyat yang terstruktur dan terukur. Tak hanya pengurusan ekonomi, urusan kesehatan, pendidikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur pun merata di setiap wilayah, baik desa maupun kota.
Pengelolaan yang bijaksana melahirkan kekuatan umat. Optimasi potensi setiap wilayah pun mampu diwujudkan tanpa melahirkan masalah baru.
Islam-lah satu-satunya solusi adil. Hanya dengannya kepentingan rakyat terjaga dan terwujud kehidupan sejahtera.
Wallahu'alam bishhawab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar