Topswara.com -- Wacana demiliterisasi kembali muncul dalam konflik Gaza. Badan internasional yang disebut BoP mendesak Hamas agar melucuti senjata sebagai syarat rencana perdamaian.
Namun, Hamas menolak karena hal itu dianggap bisa mengancam keberlangsungan perjuangan mereka. Di sisi lain, fakta di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata, serangan dari pihak Zionis tetap terjadi dan menewaskan warga sipil hingga saat ini (Antara News, 15 April 2026).
Hamas juga meminta dunia internasional bertindak atas pelanggaran tersebut. Sebaliknya, dunia seakan pura-pura peduli dengan memberikan selemah-lemahnya tanggapan, hanya mengutuk dan mengecam, tak lebih dari itu. Dari sini terlihat bahwa tawaran “perdamaian” yang ada bukan benar-benar solusi, tetapi justru bagian dari kepentingan tertentu.
Jika dicermati, BoP sulit disebut sebagai pihak yang netral. Ia bagian dari sistem global yang selama ini cenderung berpihak pada kepentingan Barat dan sekutunya. Tidak heran jika solusi yang ditawarkan sering kali merugikan rakyat Gaza yang sedang tertindas.
Permintaan untuk melucuti senjata sebenarnya bukan sekadar soal keamanan. Ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menghentikan perlawanan. Bagi pihak yang terjajah, senjata adalah alat bertahan. Jika senjata diserahkan, maka posisi mereka akan makin lemah di hadapan serangan.
Selain itu, ada juga upaya membentuk cara pikir umat. Perlawanan digambarkan sebagai sesuatu yang berbahaya, sementara menyerah dianggap sebagai jalan damai. Narasi seperti ini terus diulang hingga perlahan memengaruhi cara pandang banyak orang.
Padahal, akar masalah Palestina bukan sekadar konflik biasa, tetapi penjajahan. Selama penjajahan masih ada, perlawanan akan tetap muncul. Menghentikan perlawanan tanpa menghapus penjajahan hanya akan memperpanjang penderitaan.
Dalam Islam, umat justru diperintahkan untuk memiliki kesiapan menghadapi ancaman. Allah SWT berfirman: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi..." (QS. Al-Anfal: 60).
Ayat ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan sesuatu yang harus ditinggalkan, tetapi justru dipersiapkan. Karena itu, dorongan untuk melucuti kekuatan dari pihak yang tertindas patut dipertanyakan arah dan tujuannya.
Karena itu, solusi untuk Gaza tidak cukup hanya dengan diplomasi. Banyak perjanjian yang sudah terjadi, tetapi belum mampu menghentikan penderitaan rakyat Palestina. Dalam pandangan Islam, Palestina adalah tanah kaum Muslim yang harus dibebaskan.
Sejarah menunjukkan bahwa pembebasan wilayah tidak dilakukan dengan negosiasi yang melemahkan, tetapi dengan kekuatan yang terorganisir. Dalam hal ini, diperlukan kepemimpinan yang mampu menyatukan kekuatan umat.
Seorang pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab besar sebagai pengurus dan pelindung rakyatnya. Ia harus menjaga keselamatan umat, termasuk melindungi dari penjajahan. Dengan kekuatan yang terarah, pembebasan bukan hal yang mustahil.
Namun, semua itu tidak akan terwujud tanpa peran umat. Sehingga, urgen untuk kita membangun kesadaran umat. Umat perlu memahami bahwa masalah Palestina bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal kepemimpinan dan persatuan.
Karena itu, wacana demiliterisasi tidak bisa diterima begitu saja. Perlu dilihat secara kritis sebagai bagian dari upaya melemahkan perlawanan. Yang lebih utama adalah kesadaran umat pun persatuan. Karena hanya dengan bersatu di bawah komando seorang pemimpin maka kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi kezaliman.
Sebagaimana janji Allah SWT: "Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (QS. Muhammad: 7).
Ayat ini mengandung harapan bahwa pertolongan Allah itu nyata, selama umat mau berjuang dan mengambil peran. Dengan keyakinan inilah, harapan pembebasan tidak hanya menjadi angan, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan. Wallahu a'lam bishawab []
Penulis: Mahrita Julia Hapsari
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar