Topswara.com -- Keputusan Indonesia menandatangani Board of Peace (BoP) diklaim pemerintah sebagai langkah strategis demi mendorong perdamaian Palestina. Menurut pemerintah, keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah kontribusi nyata untuk menghentikan konflik di Gaza.
Namun, ketika fakta-fakta yang sebenarnya terkuak, narasi damai itu justru menutupi agenda lain yang jauh dari kepentingan rakyat Palestina.
Faktanya, Indonesia telah menyetujui keikutsertaan dalam BoP yang digagas oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Untuk status keanggotaan tetap, Indonesia harus menyetorkan kontribusi sekitar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun (CNBC Indonesia, 29/01/2026).
BoP sendiri ditandatangani pertama kali di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 (setkab.go.id, 22/01/2026).
Namun, pengaturan arah dan kebijakan BoP dikendalikan oleh Trump dengan hak veto penuh, sehingga forum ini tidak mencerminkan forum perdamaian yang inklusif.
Tak mengherankan, sebagian besar negara Uni Eropa menolak BoP dan menilainya sebagai langkah sepihak bernuansa neokolonial yang mengabaikan hukum internasional.
Negara-negara besar seperti Prancis, Jerman, dan Inggris menilai kewenangan absolut Trump dalam BoP berpotensi menyingkirkan peran PBB serta mengabaikan realitas kemanusiaan di Gaza.
Bahkan Ukraina mempertanyakan konsistensi AS ketika BoP membuka ruang kolaborasi dengan Rusia dan Belarus, meski Rusia sendiri hanya berperan sebagai donor dana.
Masalah paling fundamental adalah BoP sejak awal tidak dibentuk untuk membela Palestina. Rakyat Palestina tidak dilibatkan dalam perumusan agenda apa pun. Sebaliknya, BoP menjadi alat politik dan ekonomi AS untuk mendesain ulang Gaza sesuai tujuan strategis mereka.
Trump secara terbuka ingin menguasai Gaza, menggusur penduduknya, lalu membangun “Gaza Baru” berupa kawasan wisata pantai, pelabuhan, bandara, gedung pencakar langit, dan kompleks apartemen sebuah proyek yang tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi menghapus identitas Palestina.
Dengan demikian, BoP bukanlah instrumen perdamaian, melainkan alat legalisasi pengusiran rakyat Palestina dari tanahnya sendiri. Keberadaan negara-negara Muslim termasuk Indonesia hanya berfungsi sebagai legitimasi diplomatik atas agenda itu.
BoP menjadi kendaraan untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza, yang ujungnya adalah ketiadaan hak Palestina atas tanahnya sendiri. Karena itu, keikutsertaan negeri-negeri Muslim dalam BoP adalah pengkhianatan terhadap perjuangan Muslim Gaza yang hingga kini masih hidup di bawah blokade dan ancaman militer.
Dari sudut pandang Islam, Palestina tidak membutuhkan BoP atau rencana damai versi penjajah. Yang dibutuhkan Palestina adalah pembebasan total dari pendudukan Zionis.
Selama penjajahan masih bercokol, perdamaian sejati mustahil terwujud. Islam memandang penjajahan sebagai fitnah — kerusakan yang menghancurkan agama, jiwa, dan kehormatan umat.
Allah Taala berfirman: "Perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu…” (QS. Al-Baqarah: 191).
Perintah “usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu” menunjukkan kewajiban kaum Muslim untuk menghapus penjajahan dan merebut kembali tanah yang dirampas. Islam tidak mengenal damai abadi dengan penjajah di atas penderitaan umat.
Allah SWT juga berfirman: “…telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizalimi” (QS. Al-Hajj: 39).
Dan Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya imam (khalifah) adalah perisai: orang-orang berperang di belakangnya…” (HR. Muslim).
Hadis ini menjelaskan bahwa jihad pembebasan hanya dapat dijalankan oleh institusi kepemimpinan yang sah dan kuat yaitu khilafah. BoP tidak menyediakan itu, justru memperpanjang dominasi penjajah.
Islam juga melarang umat berserah atau bersekutu dengan negara kafir yang memerangi Muslim. Allah SWT berfirman:
“Dan Allah tidak akan memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman” (QS. An-Nisa’: 141).
Amerika Serikat adalah negara kafir harbi fi’lan yang mendukung dan membiayai penjajahan Zionis. Bersekutu dengannya melalui BoP bukan jalan menuju kemuliaan, tetapi bentuk ketundukan dan pengkhianatan.
Karena itu, alih-alih bergabung dalam BoP, negeri-negeri Muslim seharusnya bersatu menolak dominasi penjajah dan segera menegakkan khilafah sebagai qadhiyah masiriyah agenda utama umat. Dengan tegaknya khilafah, pembebasan Palestina akan menjadi kewajiban negara, bukan sekadar jargon diplomatik. []
Oleh: Zahida Ar-Rosyida
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar