Topswara.com -- Mata ini dipaksa harus terbiasa melihat pemandangan di beberapa daerah yang pemukimannya terendam air pada saat musim penghujan tiba, disebabkan curah air hujan yang tinggi. Seolah-olah ini menjadi langganan tanpa solusi tuntas.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mendata sebanyak 41 rukun tetangga (RT) dan tiga ruas jalan di Jakarta masih terendam banjir sejak Kamis (29/1/2026) hingga Jumat (30/1/2026) (kompas.com, 30/01/2026)
Situasi seperti ini tidak hanya terjadi di kawasan Jakarta tetapi beberapa wilayah kota-kota besar pun mempunyai pemandangan yang sama, air hujan merendam pemukiman.
Tidak bisa dipungkiri, walaupun telah banyak solusi yang dilakukan, namun banjir Jakarta dan wilayah perkotaan merupakan masalah klasik yang berulang. Penyebab utama bukan hanya karena tingginya curah hujan melainkan kekeliruan tata ruang dimana lahan sudah tidak mampu menyerap air.
Aliran air hujan yang deras tidak mempunyai tempat lagi, dikarenakan daerah serapan air semakin tergerus dan menyempit yang akhirnya air menyelinap masuk ke dalam pemukiman warga. Mengapa demikian? Karena berasal dari paradigma kapitalistik yang membuat kebijakan dalam tata kelola lahan tidak lagi memperhitungkan dampak lingkungan.
Banyaknya hutan yang berubah fungsi, illegal logging, gunung dikeruk menjadi rata kemudian tanah dan batunya di jual, lahan yang sudah datar dijadikan pemukiman warga atau villa elit, diperparah lagi memberikan ijin pembangunan di daerah rawan longsor dan bantaran sungai.
Tanah dan sumber daya alam dimata sistem kapitalisme dijadikan sebagai sebuah komoditas yang bisa diambil manfaat dan keuntungannya. Sistem ini juga tidak memperhatikan tata kelola lingkungan dan mengabaikan kelestarian ekosistem yang ada.
Sistem kapitalisme menjadikan negara dan oligarki bergandeng mesra. Negara hanya sebagai fasilitator bagi pihak oligarki, kebijakan-kebijakan yang dibuat negara berpihak untuk memuluskan tujuan mereka.
Kerakusan pihak oligarki memanfaatkan lahan tanah dan sumber daya alam untuk mengeruk keuntungan yang berujung menciptakan kerusakan lingkungan. Pada akhirnya yang merasakan bencana berupa banjir atau pun longsor adalah masyarakat luas.
Berbeda dengan Islam, Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Alam boleh dikelola dan dimanfaatkan, tetapi tidak boleh sampai berdampak pada kerusakan lingkungan.
Tata ruang pembangunan pemukiman, pembangunan industri, pengelolaan sumber daya alam mempertimbangkan kemaslahatan umat jangka panjang, menjaga eksistensi ekosistem, menghindari perusakan habitat secara berlanjut.
Memberikan dan menyediakan lahan pemukiman yang layak dan aman serta membangun berbagai infrastruktur harus memperhatikan aspek kemaslahatan tidak hanya manusia melainkan untuk seluruh makhluk hidup.
Karena dalam Islam, negara mempunyai bertanggung jawab penuh terhadap alam, masyarakat dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang, tanpa harus merusak tatanan alam dan tidak akan menimbulkan bencana bagi masyarakat kedepannya.
Islam memandang bahwa lahan dan sumber daya alam tidak bisa diprivatisasi oleh oligarki, melainkan menjadi kepemilikan umum yang harus diatur oleh negara, negara mempunyai kedaulatan penuh untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan Allah SWT yang mengutamakan kemaslahatan umat dan mencegah eksploitasi alam yang dapat merusak.
Maka bencana alam khususnya banjir tidak akan hadir jika negara ini diatur oleh Islam dalam segala aspek kehidupan, karena solusi yang ditawarkan Islam mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan.
Wallahu a'lam bishawab
Oleh: Irma Legendasari
Aktivis Muslimah
0 Komentar