Topswara.com -- Ketika nama New Gaza mulai mencuat di media internasional, banyak pihak menyangka bahwa ini adalah awal dari pemulihan setelah konflik berkepanjangan.
Namun ketika kita menyelami lebih dalam, yang ada bukanlah upaya tulus untuk menyembuhkan luka rakyat palestina, melainkan upaya politik untuk menyusun ulang kendali atas tanah dan kehidupan mereka.
Di balik kata-kata “damai” dan “rekonstruksi”, tersimpan kepentingan kekuatan besar terutama Amerika Serikat dan sekutunya, untuk memastikan pengaruh mereka tetap dominan di kawasan yang strategis ini.
Fakta yang sangat menyayat hati sekaligus membuka mata adalah pernyataan seorang pejabat tinggi Israel yang secara terbuka menyerukan penghancuran penuh kawasan Gaza serta pengusiran paksa rakyatnya dari tanah leluhur mereka.
Pernyataan seperti ini bukan hanya retorika kosong, tetapi ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup jutaan manusia yang telah lama menderita akibat penindasan dan blokade. Ketika suara semacam ini terdengar keras dari pihak yang berkuasa, jelas bahwa aspirasi rakyat Palestina sekadar diabaikan.
Di tengah situasi itu, Amerika Serikat mempromosikan rencana pembangunan ulang wilayah tersebut dengan label New Gaza. Tujuannya diklaim sebagai pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial setelah masa perang.
Namun kita perlu bertanya: siapa yang benar-benar akan menentukan arah pembangunan itu? Siapa yang memegang kendali atas sumber dana dan kebijakan politiknya? Dalam praktik geopolitik modern, seringkali skema “pembangunan” semacam ini justru menjadi pintu masuk bagi dominasi kekuatan besar atas wilayah yang tengah rapuh.
Untuk memperkuat posisi politiknya dalam kerangka itu, Amerika Serikat membentuk yang disebut Dewan Perdamaian Gaza. Sebuah forum multilateral yang diklaim akan memandu rehabilitasi dan masa depan Gaza.
Di ajang internasional, tampak beberapa pemimpin negeri muslim ikut memberikan dukungan atau bahkan ikut menandatangani piagam keanggotaan dewan tersebut. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam forum internasional di Davos dan menjadi bagian dari mekanisme itu (ANTARA News, 26/01/2026).
Selain Indonesia, negara-negara seperti Turki, Mesir, Yordania, Qatar, dan Saudi Arabia juga dilaporkan terlibat dalam struktur Dewan Perdamaian Gaza, meskipun keterlibatan itu memicu pro dan kontra.
Bahkan ada pengamat yang menekankan pentingnya meninjau kembali komitmen tersebut agar aspirasi rakyat Palestina tidak justru hilang di bawah agenda negara kuat.
Ketika beberapa negeri muslim bersedia mengikatkan diri pada Dewan Perdamaian yang digagas oleh pihak luar, termasuk menyetorkan kontribusi finansial dan politik, kita harus memikirkan siapa yang sebenarnya diuntungkan.
Apakah ini benar-benar usaha untuk mengangkat harkat rakyat Gaza, atau justru cara baru bagi kekuatan besar untuk mengamankan pengaruhnya? Jika suara rakyat Palestina tidak menjadi pusat perencanaan, dan jika keputusan akhir tetap berada di tangan pihak yang berkepentingan secara geopolitik, maka ini bukanlah perdamaian. Itu hanyalah kontrol baru yang dibalut bahasa diplomasi yang ramah.
Dari perspektif Islam, persoalan ini jauh lebih dalam daripada sekadar persengketaan wilayah. Palestina dan khususnya Gaza adalah bagian dari tanah umat Islam yang telah dirampas melalui penindasan dan kekerasan. Allah SWT sangat menekankan keadilan dan larangan terhadap penindasan terhadap kaum yang tertindas.
Ketika upaya perdamaian justru diperankan oleh kekuatan yang terlibat langsung dalam penjajahan atau memiliki kepentingan untuk mempertahankan dominasi, umat Islam tidak boleh tunduk begitu saja.
Islam mengajarkan bahwa loyalitas utama seorang mukmin hanya kepada Allah SWT dan kepada prinsip keadilan. Ketundukan pada kekuatan yang memperkuat penjajahan atau mereduksi hak rakyat tertindas adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip itu.
Umat Islam tidak boleh menyerahkan masa depan saudara-saudaranya kepada struktur yang dibentuk untuk mengekang kebebasan dan kedaulatan mereka.
Solusi hakiki bagi Gaza tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik semata, tetapi pemulihan penuh hak, martabat, dan kedaulatan. Ini harus melampaui arena diplomasi yang dikendalikan oleh kekuatan besar.
Ini berarti usaha kolektif umat Islam untuk menuntut pengembalian tanah yang dirampas, memastikan suara rakyat Palestina didengar dalam setiap keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka, dan menolak bentuk perdamaian yang menguatkan dominasi asing.
Umat Islam perlu menyatukan suara politik yang menolak skema yang memperkuat kontrol luar atas tanah umat, dan ini harus diikuti dengan aksi nyata di arena internasional. Perjuangan untuk Gaza harus menjadi agenda bersama, bukan sekadar slogan.
Dalam kerangka ideologis Islam, upaya ini bukan semata soal mendukung satu kelompok atau rezim tertentu, tetapi soal menegakkan keadilan dan melindungi saudara-saudara yang tertindas.
Gaza tidak butuh “New Gaza” yang ditentukan oleh kekuatan luar. Gaza membutuhkan kebebasan, hak, dan masa depan yang ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Dan umat Islam, baik pemimpin maupun rakyat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan perjuangan ini berjalan dengan tegak dan adil.
Wallahu a'lam bishawab []
Penulis: Mahrita Julia Hapsari
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar