Topswara.com -- Angka pengangguran makin tinggi, baik nasional maupun daerah. Pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja ( PHK) ataupun lulusan baru setiap tahunnya terus bertambah, seperti di Kabupaten Bandung.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Kabupaten Bandung saat ini berada di kisaran 6,2 persen dari total 1,8 juta jiwa usia produktif. Artinya, terdapat sekitar 232.000 orang yang belum terserap lapangan kerja.
Melihat angka pengangguran yang cukup tinggi di Kabupaten Bandung, maka pemerintah Kabupaten Bandung mengadakan tranformasi layanan ketenagakerjaan melalui digitalisasi untuk menekan angka pengangguran.
Layanan Gerai Bursa Kerja (GBK) bedas digital yang di inisiasi langsung oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Bandung bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan. (Kompas.com 8/01/2026).
Dengan platform digital yang terintegrasi ini bekerja dengan sistem yang menghubungkan pencari kerja, perusahaan dan pelatihan secara daring melalui aplikasi "siap kerja" dan gerai kecamatan, serta memfasilitasi data pasar kerja secara real time untuk mempercepat penempatan kerja.
Mengandalkan akses aplikasi untuk meningkatkan informasi. Gerakan Bursa Kerja (GBK) Bedas digital justru memiliki kelemahan akibat keterbatasan akses, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh teknologi digital.
Selain itu, proses rekruitmen pun belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga dapat menyebabkan kesulitan bagi pencari kerja dan perusahaan. Sebenarnya jika di telaah, semua ini hanyalah masalah teknis.
Penggunaan platform digital GBK menunjukkan bahwa solusi menekan angka pengangguran hanya bersifat solusi parsial saja, belum menyentuh hal strategis berupa akar masalah dimana ketersediaan lapangan kerja belum cukup menampung jumlah pencari tenaga kerja yang setiap tahun terus meningkat.
Dalam hal ini, penguasa setempat seolah peduli untuk menekan masalah pengangguran, padahal hal itu tidaklah menyentuh akar masalah sebenarnya. Karena dalam sistem kapitalisme membuat persaingan dan spesifikasi dalam penyaringan tenaga kerja makin ketat.
Sementara ragam kualitas SDM yang di hasilkan juga menjadi bagian yang kompleks dari lingkar ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya di sistem kapitalisme tersebut.
Lain halnya dengan Islam, Islam hadir memberikan solusi dengan pengaturan sistem ekonomi yang berkeadilan, karena bersumber dari hukum Allah SWT. Sehingga masalah pengangguran bisa diatasi dengan mekanisme yang tepat, bukan hanya sebatas solusi parsial.
Dalam Islam pengelolaan sumberdaya alam di kelola oleh negara dan akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Karena negara dalam Islam hadir menunjukkan peran mengurusi urusan rakyat, dengan memberikan pembinaan yang terarah, agar potensi masyarakat dapat tersalurkan dengan benar dan tepat.
Keberhasilan negara dalam meriayah rakyatnya dapat dinilai salah satunya dari kemampuan rakyat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena mereka mempunyai penghasilan atau pekerjaan. Semua itu bisa terwujud jika aturan Islam dalam sistem khilafah di terapkan dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahu'alam Bishawab.
Oleh: Ade Siti Rohmah
Aktivis Muslimah
0 Komentar