Topswara.com -- Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menekankan kebebasan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pasar. Dalam praktiknya, sistem ini sering dikritik karena menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan.
Menurut laporan Oxfam (2024), 1 persen orang terkaya di dunia memiliki hampir separuh kekayaan global, sedangkan setengah penduduk dunia hanya menguasai kurang dari 2 persen kekayaan. World Bank (2023): Sebanyak 8,4 persen penduduk dunia (sekitar 685 juta orang) masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional ($2,15 per hari).
Dalam sistem kapitalisme, akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan seringkali sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi individu, sehingga memperparah jurang kemiskinan. Sebab mendasar adalah prinsip sistem kapitalisme, Negara tidak berfungsi untuk mengurusi urusan rakyat atau tidak boleh ada untuk rakyat tapi untuk para elit.
Indonesia sebagai negara pengadop ekonomi kapitalis berada pada dampak pusarannya. Berdasarkan data pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,90 juta orang, yang setara dengan 9,36 persen dari total penduduk Indonesia. Salah satu penyumbang kemiskinan adalah pengangguran, data pengangguran tidak jauh berbeda dengan kondisi angka kemiskinan.
Pada Februari 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang. Angka tersebut setara dengan 5,45% dari total angkatan kerja nasional. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka ini mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 5,83 persen.
Lebih miris lagi berdasarkan data Pada Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas atau sarjana (S1) di Indonesia tercatat sebesar 5,63 persen. Jumlah ini setara dengan sekitar 746 ribu orang dari total angkatan kerja lulusan universitas.
Data ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki pendidikan tinggi, tidak sedikit lulusan sarjana yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmu atau keahlian mereka.
Fenomena ini menandakan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia. Penyebabnya beragam, mulai dari ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, hingga terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Negara punya peran besar dalam hal menyiapkan lapangan kerja, karena itu merupakan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya. Negara bukan hanya sebagai fasilitator dan regulator, sementara penciptaan lapangan kerja sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar dan sektor swasta.
Kondisi ini menyebabkan angka pengangguran, termasuk di kalangan lulusan perguruan tinggi, tetap tinggi dan menjadi persoalan yang berkelanjutan.
Akar permaslahan yang sebenarnya adalah kita masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis, yang secara prinsip bukan untuk kesejahteraan masyarakat tapi elit kapital. Indonesia sudah saatnya mengalihkan sistem kepada sistem yang secara nyata dan terbukti dalam sejarah mampu mensejahterakan.
Tawaran solusi untuk ini adalah sistem Islam. Islam memandang kesejahteraan sebagai hak setiap individu, bukan hak eksklusif kelompok tertentu. Sistem Islam menawarkan solusi yang lebih adil dan menyeluruh.
Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab memastikan seluruh rakyat mendapat akses terhadap pendidikan, kesehatan tanpa memandang status ekonomi mereka. Selain itu, negara juga wajib menyediakan lapangan kerja dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat agar setiap individu mampu bekerja dan mencukupi kebutuhannya secara mandiri dan bermartabat.
Sistem ekonomi Islam memandang pengangguran sebagai persoalan serius yang harus diselesaikan oleh negara. Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin lapangan kerja untuk rakyatnya. Islam menegaskan bahwa negara harus aktif dalam membuka dan menyediakan lapangan kerja.
Upaya seperti : negara wajib menyediakan lapangan kerja melalui pengelolaan sumber daya alam secara langsung oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja di sektor-sektor strategis. Pengembangan sektor pertanian, industri, dan jasa dengan kebijakan yang adil dan pro-rakyat, sehingga tercipta peluang kerja yang luas.
Pendistribusian lahan produktif kepada masyarakat yang mampu mengelolanya (misal: program pemberian tanah kepada petani yang tidak memiliki lahan). Mendorong kewirausahaan dan ekonomi riel, Islam mendorong umat untuk berwirausaha dan mengembangkan ekonomi riel (nyata), bukan spekulasi, pengurangan hambatan birokrasi, pelatihan keterampilan kerja.
Dalam sistem Islam, pengangguran bukan hanya masalah individu, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat. Dengan pengelolaan sumber daya yang adil, distribusi kekayaan, fasilitasi usaha produktif, serta dukungan pendidikan, sistem Islam bertujuan meniadakan pengangguran dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Wallahu’alam min sawab.
Oleh: Enda Silvia Putri
Mahasiswi Doktoral di Pasca IPB University
0 Komentar