Topswara.com -- Kembali sistem jaminan kesehatan BPJS menuai masalah. Kali ini, terjadi penonaktifan yang menimpa ratusan ribu warga penerima bantuan iuran (BPJS PIB) di Kabupaten Bandung. Adanya reaktivasi kepesertaan dalam bidang kesehatan.
Prioritas utama, yaitu pada data penonaktifan sekitar 147.000 peserta, yang Tercatat saat ini penerima PBI dari APBN berjumlah 1.379.586 jiwa. Untuk penerima PBI dari APBD, berjumlah 510.907 jiwa.
Bupati Bandung Dadang Supriatna memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengontrol dan memastikan calon penerima calon lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Hal itu merupakan respons atas penonaktifan 147.000 PBI JK di Kabupaten Bandung selepas pemberlakuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pikiran rakyat 9 juli 2025.
Kisruh ini sebenarnya tidak akan terjadi jika pemerintah benar-benar hadir dalam menjamin kebutuhan kesehatan warganya.
Di dalam sistem sekuler kapitalisme, kesehatan merupakan suatu komoditas usaha yang mengiurkan, sehingga para kapitalis (pemilik modal) akan berlomba-lomba dalam menyediakannya, dengan harga yang mahal demi mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Terjadilah kapitalisasi kesehatan hingga muncul ungkapan “orang miskin dilarang sakit”.
Adanya BPJS bukan memberikan solusi hakiki, senyatanya ini hanyalah upaya tambal sulam yang dilakukan oleh pemerintah, untuk menutupi boboroknya liberalisasi dalam sektor kesehatan di negeri ini.
BPJS digambarkan sebagai "dewa penolong", di tengah mahalnya biaya kesehatan. Namun, semua itu hanya upaya setengah hati, terbukti dari tahun ke tahun, termasuk saat ini, BPJS selalu menimbulkan permasalahan.
Alih-alih meringankan masyarakat dengan adanya bantuan, nyatanya setiap program yang di gagaskan selalu menuai korban. Tentu ini tidaklah aneh dalam sistem Kapitalisme karena apapun bisa di halalkan demi menghadirkan cuan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa penguasa/negara di negeri ini yang mengemban sistem kapitalisme hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam segala aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam urusan kesehatan.
Penguasa saat ini tidak memastikan dengan sungguh-sungguh pada tiap-tiap rakyatnya yang bisa mengakses layanan kesehatan. Penguasa sudah merasa cukup memberikan jaminan kesehatan dengan membentuk BPJS Kesehatan dan mengabaikan rakyat dengan membiayai layanan kesehatannya sendiri berupa membayar iuran yang terus naik hingga memberatkan masyarakat.
Negara yang seharusnya ada di garda terdepan dalam menjaga masyarakatnya justru membuka pintu lebar-lebar bagi para kapitalis (swasta) untuk menguasai sektor kesehatan, mulai dari industri obat, alat kesehatan, hingga jaringan apotek dan rumah sakit.
Islam agama yang sempurna dan merupakan ideologi yang shohih memosisikan kesehatan sebagai kebutuhan pokok yang mendasar. Hanya Khilafah dengan syariahnya yang agung yang benar-benar hadir untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.
Khilafah akan menjamin penuh kebutuhan kesehatan masyarakat tanpa "kastaisasi", tidak setengah hati serta bertanggung jawab penuh atas kemaslahatan umatnya, karena pemimpin wajib menjadi raa’in (pengurus) terhadap urusan rakyat.
Sabda Rasulullah SAW” Setiap kalian adalah pemimpin (raa’in/pengurus) dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
Pelayanan kesehatan yang sempurna hanya ada dalam sistem khilafah, pemimpin yang lahir dari sistem shohih inilah yang benar-benar menjalankan amanahnya dengan baik atas dasar keimanan kepada Allah SWT, yang menyakini bahwa ada hisab yang berat kelak di yaumil akhir untuk pertanggung jawaban atas amanahnya yang di embannya.
Wallahu’alam bishawab.
Oleh: Eke Suryani
Aktivis Muslimah
0 Komentar