Topswara.com -- Aksi premanisme makin meresahkan dan membahayakan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak dimulai pada 1 Mei 2025.
Operasi ini menyasar praktik premanisme yang kian marak dan dianggap meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. (rri.co.id, 9-5-2025)
Kepolisian Daerah Jawa Timur mengklaim telah menangani 1.198 kasus premanisme sejak 1 Mei hingga 10 Mei 2025. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan sebanyak 1.475 orang telah ditetapkan tersangka kasus premanisme. (tempo.co, 13-6-2025)
Bentuk premanisme makin kreatif, dulu individual, sekarang berkelompok, bahkan dibungkus melalui ormas. Aksi premanisme berkedok ormas terjadi saat menjelang hari raya idulfitri, sejumlah pengusaha dibuat resah karena tindakan premanisme ormas seperti meminta Tunjangan Hari Raya (THR) hingga jatah proyek.
Bahkan aksi premanisme kian menjadi, seperti aksi tawuran yang menggunakan senjata tajam yang sangat membahayakan warga dan belakangan ini marak terjadi di Jakarta, bahkan di lingkungan rumah.
Premanisme juga tidak menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Praktik kriminal seperti pemerasan, intimidasi, dan kekerasan dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan investasi.
Premanisme merupakan jalan pintas seseorang untuk mendapatkan uang. Himpitan ekonomi, kesulitan mencari nafkah, lapangan kerja sempit, harga bahan pokok naik, pajak mencekik, layanan publik naik, menjadi pemicu aksi premanisme dan kriminalitas kian merajalela.
Di sisi lain, kurang optimalnya peran negara dalam melakukan pengamanan dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Aksi premanisme terkadang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil tapi juga aparat hukum.
Contoh kasus sengketa tanah yang tidak mengedepankan dialog dan pendekatan humanistis hingga melibatkan aparat hukum sampai melakukan tindak kekerasan, semisal pemukulan rakyat sipil. Aksi pemukulan tersebut juga bisa disebut tindakan premanisme.
Negara harus tegas pada siapa saja yang melakukan tindak kekerasan dan melanggar hukum, tidak hanya pelaku individu dan ormas tapi juga aparat penegak hukum.
Saat ini premanisme sulit dituntaskan karena cengkraman sistem kehidupan sekuler kapitalisme. Menimbulkan kemiskinan dan kriminalitas tinggi karena kebijakan negara yang tidak memihak kepentingan rakyat.
Fungsi negara dalam sistem sekuler kapitalisme hanya sebatas regulator dan fasilitator bagi kepentingan pemilik modal. Kebijakan yang dibuat kebanyakan prokapitalis bukan mengedepankan kemaslahatan rakyat.
Seharusnya, negara berperan sebagai pengurus urusan rakyat yang menjamin kehidupan rakyat. Tidak hanya sekedar memberikan jaminan berupa bantuan sosial saja tetapi memberikan kemudahan akses dan layanan untuk memenuhi kehidupan rakyat, seperti harga bahan pokok murah, tempat tinggal layak, pendidikan dan kesehatan gratis, lapangan pekerjaan banyak.
Namun, saat ini negara tidak melaksanakan kewajibanya sehingga timbul kriminalitas seperti budaya premanisme dan aksi kekerasan.
Berbada halnya dengan sistem Islam, mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dimulai dengan membangun ketakwaan individu dan masyarakat dengan sistem pendidikan bernasisi akidah Islam.
Tujuan pendidikan membentuk karakter islam berupa pola pikkr dan pola sikap islam maka jika ada masalah akan diselesaikan dengan cara pandang Islam.
Mewujudkan budaya amar makruf nahi mungkar. Kebiasaan saling menasihati dalam kebaikan dan saling mengingatkan atau menegur jika ada pelanggaran syariat Islam.
Kemudian, menegakkan sistem sanksi Islam. Memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi dalam islam juga menbuat jera pelaku dan mencegah pelanggaran hukum yang sama terjadi.
Serta mengoptimalkan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Begitulah sistem Islam mengatasi masalah premanisme sacara tuntas.
Puput Weni R.
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar