Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Menyoal Peran Negara dalam Menyelesaikan Separatisme

Topswara.com -- Polri dan TNI berbeda pendapat tentang pergantian penyebutan Separatis di Papua dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pergantian istilah ini digagas oleh Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto. Dia memutuskan untuk mengembalikan istilah OPM. Sementara itu Polri masih menggunakan KKB, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz. 

Sebelumnya kelompok separatis berdiri di tanah Papua sejak 1965, menamakan diri OPM. Kelompok itu ingin melepaskan daerah yang dulu bernama Irian Jaya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seiring berjalannya waktu pemerintah mengganti istilah OPM menjadi KKB. 

Pemerintah juga menetapkan kelompok tersebut sebagai teroris. "Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang- orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris", kata Menkopolhukam Mahfud MD dalam Konferensi Pers di Jakarta, 29 April 2021 (cnnndonesia.com Jumat 12 April 2024)

Pemberontakan yang terjadi di Papua terus berlangsung, bahkan banyak sekali warga sipil dan aparat menjadi korban dari gerakan pemberontakan ini. Dengan mengganti nama organisasi ini bukan lah solusi yang berarti. 

Karena mau apapun namanya organisasi ini sama-sama bertujuan ingin memberontak dan melakukan kejahatan. Begitupun dengan perlawanan senjata yang akhirnya banyak menelan korban. 

Seharusnya yang dilakukan oleh negara adalah mencari apa akar dari permasalahan terjadinya separatis ini dan melakukan tindakan yang tegas dan keras untuk menghentikannya. Namun sampai saat ini belum ada solusi yang betul-betul bisa menyelesaikannya. 

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi adanya gerakan separatisme ini. Salah satunya adalah minimnya kesejahteraan masyarakat Papua. Padahal, lokasi Papua Barat ini kaya akan sumber daya alam seperti hutan, mineral, kelautan, minyak serta gas bumi. 

Namun kita lihat sendiri bagaimana masyarakat di Papua yang masih banyak terkurung kemiskinan, kelaparan bahkan tidak adanya jaminan kesehatan, dan pendidikan yang layak seperti wilayah lain di Indonesia. Itu semua membuktikan bahwa di Papua sangat minim kesejahteraan. Inilah salah satu faktor munculnya gerakan separatisme.

Selain itu, sistem ekonomi yang di anut negara saat ini adalah sistem kapitalisme sekular tentu saja banyak ketimpangan. Karena paradigma dari sistem ekonomi kapitalisme adalah siapa yang memiliki modal itulah yang akan menang. 

Belum lagi pada sistem ini adanya jaminan kebebasan dalam kepemilikan sumber daya alam, membuat rakyat makin miskin. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara dan hasilnya diberikan kepada rakyat guna memenuhi kebutuhan rakyat malah dikelola oleh individu atau pihak asing.

Tentu saja ini membuat rakyat jauh dari kata sejahtera bahkan dimiskinkan secara sistemis, rakyat sulit mencari pekerjaan ditengah-tengah kebutuhan hidup yang makin meningkat. Ketika pun mendapat pekerjaan, maka upah yang didapat tidak sesuai bahkan jauh dari kata mencukupi.

Maka disini peran negara begitu sangat besar, karena permasalahan separatisme ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan gencatan senjata saja. Solusi dari gerakan separatisme ini adalah menerapkan sistem Islam secara keseluruhan dalam segala aspek kehidupan. 

Islam adalah solusi yang benar-benar bisa menuntaskan persolan ini. Dalam sistem Islam negara akan memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat, individu per individu akan dipastikan semuanya terpenuhi secara adil. 

Sumber daya alam betul-betul dikelola oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan dan keamanan rakyat. Juga tersedia fasilitas-fasilitas publik yang memadai dan terjangkau oleh semua orang. 

Ketika sumber daya alam dikelola negara maka itu akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak sehingga rakyat tidak sulit lagi dalam mencari pekerjaan. Upah yang diberikan pun sesuai dengan apa yang dikerjakan maka rakyat pun bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu dalam Islam pemberian sanksi sangat tegas dan keras bagi orang atau kelompok yang memberontak apalagi disertai dengan tindakan kekerasan, pelecehan dan pembunuhan, akan meminimalisir dan mencegah terjadinya pemberontakan.

Wallahu a'lam bish shawwab.


Oleh: Iske
Aktivis Muslimah 
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar