Topswara.com -- Lagi dan lagi, penguasa kembali memberikan kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Harga bahan bakar minyak kembali naik. Pertalite yang semula Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, solar naik 32 persen bahkan Pertamax yang jelas tidak disubsidi pun naik 16 persen.
Kenaikan ini dilakukan dengan alasan karena subsidi yang diberikan pada rakyat ini telah sangat membebani APBN. Hal ini yang memicu protes berbagai kalangan termasuk para ekonom karena faktanya dari total subsidi energi Rp208,9 triliun, hanya Rp149,4 triliun saja yang dialokasikan untuk BBM.
Bahkan pembayaran utang menjadi anggaran terbesar yang harus ditunaikan yaitu sebesar Rp404 triliun, sekitar 20 persen dari APBN. Namun anehnya tidak pernah sedikit pun dianggap sebagai beban. Bahkan konon dengan produksinya minyak mentah Indonesia yang mencapai 611 ribu barel per hari, dengan harga minyak yang ada saat ini, pendapatan negara masih terhitung surplus.
Inilah wajah sebenarnya kepemimpinan di negeri ini. Kebijakan penguasa yang menaikkan harga BBM jelas akan menambah beban berat bagi rakyat. Sebab, setiap kali terjadi kenaikan harga BBM, pasti akan diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Karena sektor ini menjadi salah satu urat nadi ekonomi. Padahal, belum lama berselang, pemerintah telah menaikkan tarif dasar listrik, memperluas dan menaikkan pajak, menaikkan iuran BPJS dan lain-lain.
Semua kebijakan yang menambah berat beban rakyat tidak lebih merupakan bentuk kezaliman. Parahnya, hal itu dilakukan oleh penguasa yang dipercaya untuk mengurusi urusan rakyat, namun sayangnya yang terjadi justru menyusahkan rakyat.
Berbagai ketetapan yang dibuat oleh penguasa terus menyusahkan rakyat. Hal ini terjadi secara sistematis sebagai akibat dari diterapkannya sistem kapitalisme liberal. Sistem ini mengharuskan segala urusan diserahkan kepada mekanisme pasar. Pengelolaan SDA termasuk migas yang sejatinya merupakan milik rakyat, diserahkan kepada swasta dan asing.
Seorang pemimpin harusnya berperan sebagai pelayan rakyat dan selalu mengutamakan kemaslahatan serta mengurusi urusan rakyat. Ia tidak boleh menyusahkan bahkan membahayakan dan menyengsarakan rakyat. Karena kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi kewajibannya tersebut. Rasulullah SAW. bersabda:
"Pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus" (HR Muslim).
Pemimpin yang memposisikan diri sebagai pelayan rakyat tentu sangat diidamkan oleh semua lapisan masyarakat. Namun sosok semacam itu hanya akan terwujud jika sistem pemerintahan Islam tegak atau syariah Islam kaffah diterapkan dalam naungan negara. Seorang penguasa Muslim tidak akan pernah mau melayani kemauan dan kepentingan para oligarki.
Rasulullah SAW. mencela pemimpin atau penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya, terlebih mereka yang sering bertindak zalim terhadap mereka, sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Oleh karenanya, adalah kewajiban kita untuk mewujudkan kembali kepemimpinan Islam yang akan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di setiap aspek kehidupan. Wallahu a'lam Bishawwab.
Oleh: Siti Rofiatin
Pegiat Dakwah
0 Komentar