Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Harga BBM Melangit Rakyat Menjerit


Topswara.com -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami bila pembagian bantuan langsung tunai ( BLT) subsidi ada yang tidak tepat sasaran. Mengingat, jumlah BLT yang disebar sangat banyak, untuk 20,65 Juta warga Indonesia.

Kepala negara meyakini bila ada beberapa batu yang tidak sampai target. Sebab jumlah yang dibagikan sangat banyak. Pada hari Sabtu (3/9) Presiden Jokowi membagi kan BLT BBM di P rovinsi Lampung. Sebelumnya, ia telah membagi kan BLT di daerah Papua dan Maluku. Merdeka.com (3/9/2022)

Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi ekonomi rakyat. Dikarenakan kenaikan BBM dapat mendorong inflasi hingga 7 persen. Akibat salah tata kelola penguasa dalam menetapkan kebijakan, alhasil semakin sulit kesejahteraan diwujudkan. 

Akibatnya terjadi krisis ekonomi global. Ekonomi ini tergambar dari sejumlah indikator atau petunjuk seperti merosot nya tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP atau PDB) dalam dua kwartal berturut-turut yang kemudian disebut resesi (inflasi ringan hyperinflantion), hingga meledaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan. 

Efek kenaikan BBM, sebenarnya jauh lebih besar ketimbang bantuan sosial yang nilainya tidak seberapa dan tidak banyak berkontribusi meringankan beban hidup masyarakat. BLT Rp150 ribu /bulan, tidak akan sebanding dengan berbagai kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Serta, BLT sifatnya temporal.

Sedangkan kehidupan masyarakat tidak hanya sebulan dua bulan, tetapi jangka panjang. Tentu saja hal ini akan membuat kesejahteraan rakyat makin jauh dan angka kemiskinan semakin meningkat.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tentu amat zalim. Karena korbanya adalah rakyat dan kebanyakan mereka adalah kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya ratusan orang terutama para pengendara bermotor roda dua, termasuk ojol juga kendaraan umum seperti angkot dan angkutan. 

Harga BBM di luar negeri justru sedang anjlok. Karena banyak negara malah ramai dengan menurunkan harga BBM untuk rakyatnya tetapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada saat banyak negara lain harga BBM menurun ini sangat aneh.

Ditengah tengah kehidupan rakyat yang merasa sulit pemerintah tetap menaikkan melanjutkan proyek bersuar yang sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dan contohnya proyek ibukota.

Kompensasi dalam bentuk BLT BBM yang diberikan pemerintah kepada rakyat sangatlah kecil dan pemerintah sepertinya tidak pernah serius, bahkan pengelolaan tak pernah berminat sama sekali untuk melakukan efisiensi anggaran.

BBM dalam pandangan Islam adalah bentuk kepemilikan umum adalah milik rakyat, juga segala sumber daya alam yang depositnya melimpah. Pemerintahnya mengelola semuanya milik rakyat untuk kebutuhan rakyat dengan memberi pelayanan harga BBM murah harganya. 

Ketentuan syariah berdasarkan ketentuan syariat Islam BBM energi dan sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak hakikatnya milik rakyat berdasarkan pada sejumlah hadis. Diantaranya Ibnu Abbas ra. yang menuturkan

bahwa Rasulullah pernah bersabda

 المسلمون شركاء فى  ثلاث فى الماء و الكلاء والنار وثمنه حرام

Kaum Muslim berserikat (memilili hak yang sama) dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api.Harganya adalah haram (HR.Ibnu Majah dan ath Thabarani)

Negara pemimpin atau penguasa dalam sistem Islam itu disebut Imam atau khalifah harus memberikan akses atas kepemilikan umum ini kepada semua rakyatnya, baik miskin atau kaya. 

Karena itu klaim pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini salah sasaran karena banyak dinikmati oleh orang-orang kaya adalah alasan yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Sebabnya baik miskin atau kaya, memiliki hak yang sama untuk menikmati semua sumber daya alam milik umum (yang menguasai hajat hidup orang banyak). Jadi kepemilikan umum ini dikelola oleh negara untuk kepentingan publik.

Negara boleh memberikan kepada rakyat secara gratis atau menetapkan harga murah yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Ini karena negara hanya mewakili umat untuk barang BBM adalah termasuk kepemilikan umum yang mengelola negara dan negara mengelolanya untuk kepentingan rakyat.

Wallahu ‘alam bi ash shawwab


Oleh: Kania Kurniawaty
Aktivis Muslimah Ashabul Abrar Kayumanis Bogor 
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar