Topswara.com -- Maraknya Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah terus mencari cara untuk mengatasinya. Melihat semakin banyak kasus yang melonjak setiap harinya, kini pemerintah memberlakukan PPKM Darurat. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat ini telah diberlakukan sejak 3 Juli kemarin, dan akan berlanjut hingga 20 Juli mendatang. Kebijakan ini berlaku untuk pulau Jawa dan Bali. Sedangkan untuk luar Jawa - Bali akan diberlakukan mulai Senin, 12 Juli 2021.
PPKM Darurat, TKA Mendarat
Ironi, di saat PPKM darurat mulai diberlakukan, TKA justru malah berdatangan masuk ke Indonesia. Lagi-lagi mereka berasal dari Cina. Puluhan TKA Cina ini masuk ke Indonesia, tepatnya Sulawesi Selatan, ketika pemerintah sedang memberlakukan PPKM darurat. Total tercatat ada 46 TKA yang sudah mendarat di Sulawesi. Untuk kesekian kalinya rakyat dibuat kecewa.
Aturan yang benar-benar membingungkan sekaligus membuat geram masyarakat Indonesia. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono juga turut berkomentar dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menindak menteri yang telah menggelar karpet merah kepada puluhan TKA Cina tersebut. Ia mengatakan, jika tidak ada pertanggung jawaban dari Presiden Jokowi, maka terbukti bahwa pemerintahannya tidak memiliki kontrol yang baik terhadap menteri-menteri.
Kasus seperti ini sebenarnya telah terjadi berulang kali. Pada tahun 2020, WNA asal Cina juga pernah masuk ke Sulawesi Tenggara, di tengah larangan masuknya WNA dari seluruh dunia. Pemerintah jelas melarang WNA dari seluruh dunia, lantas mengapa WNA asal Cina masih bisa masuk saat itu? Pada bulan Januari 2021 pun ditemukan sebanyak 153 WNA dari Cina yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten. Apakah WNA lebih dicintai daripada pribumi? Benarkah pemerintah setengah hati dalam mengatasi pandemi? Apakah demi investasi harus mengorbankan nyawa rakyat sendiri?
Sikap pilih kasihnya pemerintah membuat rakyat akhirnya sering melanggar aturan-aturan yang diberlakukan. Rakyat sudah merasa jenuh dengan berbagai macam kebijakan yang ada. Mereka seakan sudah bisa menebak bahwa endingnya tetap saja pihak asing atau para investor yang lebih diutamakan. Tidak heran jika kita melihat masih banyak rakyat yang melanggar protokol kesehatan, juga PPKM darurat yang baru saja diberlakukan.
Masih segar dalam ingatan kita, di tahun 2020 masjid-masjid ditutup sedangkan mall dan pusat perbelanjaan lainnya tetap dibuka. Kini, dalam PPKM darurat, pusat perbelanjaan memang ditutup, namun tempat konstruksi dan lokasi proyek tetap beroperasi 100 persen dengan pengetatan protokol kesehatan.
Pemerintah Tidak Mandiri karena Asing Terus Berinvestasi
Disinyalir bahwa TKA Cina yang masuk ke Sulawesi Selatan adalah dalam rangka uji coba Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Huady Nickel-Alloy. PT Huady Nickel-Alloy ini telah memulai investasinya di Indonesia dalam bidang industri dan pemurnian mineral nikel. Ke depannya, perusahaan ini juga akan investasi dalam proyek stainless steel. Berdasarkan koordinasi dari Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulsel bahwa puluhan TKA tersebut datang dalam rangka uji coba seperti yang telah diatur dalam Perpres 109 Tahun 2020.
Berbagai proyek investasi asing yang ada di negeri ini membuktikan bahwa kebijakan atau peraturan yang dibuat pemerintah tidaklah mandiri. Bukannya mengelola pabrik-pabrik dan perindustrian secara mandiri, pemerintah justru terus-menerus mengandalkan investasi. Seharusnya pemerintah bisa membuat anak bangsa mandiri, diberikan fasilitas yang mencukupi, diasah kemampuannya di bidang yang diminati. Namun justru yang ada, anak negeri digenjot dalam kurikulum pendidikannya agar kelak telah matang untuk dijadikan pekerja dalam perusahaan-perusahaan milik asing tadi.
Dari sini bisa kita lihat bahwa karakteristik sistem kapitalis sekuler memanglah begitu. Penguasa berlepas tangan atas kekayaan milik negerinya dengan menyerahkan semuanya pada swasta maupun asing. Mendapat keuntungan untuk diri dan kelompoknya sudahlah cukup, walau akhirnya rakyat yang dikorbankan karena sulitnya mencari pekerjaan. Semua telah dikuasai oleh TKA. Pun jika ada pekerjaan yang disediakan, gajinya tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan para TKA tadi.
Investasi dalam Islam
Dalam Islam investasi sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam Islam negara tidak boleh membuka celah masuknya investasi di sektor yang terkategori kepemilikan umum, seperti perusahaan nikel yang telah dijelaskan di atas. Maka, mineral nikel seharusnya dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan (dinikmati) rakyat secara keseluruhan. Karena kepemilikan umum adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum Muslim.
Oleh karena itu, negara dilarang menjual komoditas tersebut kepada perusahaan-perusahaan swasta maupun asing, yang kemudian rakyat tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara membeli. Apa yang dilakukan negara yang menganut sistem kapitalis sekuler hari ini telah membuka peluang bagi asing untuk menguasai negeri-negeri Muslim. Padahal Allah telah berfirman yang artinya: "Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin". (TQS. Al-Nisa' [4] : 141)
Negara yang dikatakan berhasil adalah negara yang mandiri, mengatur SDA dan membina SDMnya secara langsung. Bukan sekadar menjadi penonton atau hanya sebagai regulator saja. Negara harus terbebas dari arahan pihak (investor) manapun. Negara seperti ini hanya ada dalam Islam yakni khilafah. Khilafah dengan mekanisme politik ekonomi Islam akan mengatur dan mengelola sepenuhnya aset-aset umum untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, jika negeri ini mau mandiri maka hanya bisa terwujud jika khilafah telah tegak berdiri.
Tidakkah kita rindu dengan kehadiran sistem Islam yang diterapkan secata kaffah? Sistem yang telah terbukti mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh umat.
Wallahu a'lam
Oleh: Zidniy Ilma
(Sahabat Topswara)
0 Komentar