Topswara.com -- Karhutla yang terjadi di beberapa titik di Indonesia, diantaranya Kalimantan, Sumatera, dan Papua menghasilkan asap yang berdampak buruk pada kualitas udara dan pernapasan.
Asap tersebut mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan warga karena kandungannya yang berbahaya. Asap tersebut menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan gangguan paru-paru yang lebih serius.
Berdasarkan Kompas (29/10/26) kematian akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan yang meningkatkan paparan asap beracun di sejumlah wilayah. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla.
Jumlah pasien yang datang ke rumah sakit pun bertambah hingga tiga kali lipat di Kalimantan Tengah. Di sisi lain, Karhutla juga berdampak pada ekonomi warga. Pemasukan warga berkurang karena karhutla menyebabkan penurunan keuangan rumah tangga.
Aktivitas produksi, ketenagakerjaan, perdagangan, kepercayaan pembeli, hingga dukungan lembaga keuangan terganggu akibat adanya karhutla.
Banyaknya dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi menunjukkan bahwa ada yang salah dari tata kelola hutan dan lahan. Negara saat ini justru menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawabnya dalam melindungi rakyat dengan lambatnya penanganan karhutla hingga terjadi dalam waktu panjang.
Slogan rakyat bantu rakyat terjadi disini akibat tidak adanya penanganan dari pemerintah. Sekadar untuk memadamkan api pun dilakukan oleh relawan secara manual di tengah luasnya lahan yang terbakar. Solidaritas antarmasyarakat tersebut menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung rakyat.
Semua permasalahan tersebut didasari dengan diterapkannya sistem yang rusak, yaitu sistem kapitalis. Sistem kapitalisme menjadi pangkal masalah karhutla karena kapitalisme memosisikan hutan sebagai komoditas yang harus menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga.
Pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Kapitalisme meminimalkan peran negara, terbatas pada pembuatan regulasi. Namun, regulasi yang dibuat justru menguntungkan para pemilik modal.
Kebijakan pengelolaan sumber daya alam cenderung lebih mengakomodasi kepentingan pemilik modal dibandingkan kepentingan masyarakat.
Dalam Islam negara adalah raa'in (pemimpin) dan junnah (pelindung) yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat sengsara karena sulit bernapas.
Apabila negara membiarkan rakyat terus berada dalam kondisi dharar (bahaya yang mengancam keselamatan jiwa) akibat karhutla, hal tersebut merupakan bentuk kezaliman terhadap rakyat.
Negara harus secara tegas mengatur sistem kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Islam, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Islam mengatur bahwa hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi.
Pengelolaan hutan tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta keselamatan rakyat. Negara bertanggung jawab mencegah eksploitasi yang menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat.
Pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan kerusakan lingkungan harus mendapatkan sanksi tegas tanpa memandang kedudukan dan jabatannya.
Pengawasan terhadap kawasan hutan juga perlu dilakukan secara berkala dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendeteksi serta menangani titik api sejak dini. Hutan yang telah terbakar juga harus dipulihkan melalui rehabilitasi lingkungan agar ekosistem dapat kembali berfungsi.
Upaya ini penting agar kerusakan yang sama tidak terus berulang dan mengancam kehidupan masyarakat.
Selain itu, negara seharusnya menanggulangi masalah kesehatan dan ekonomi yang merupakan dampak karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga sehingga rakyat mudah untuk mendapatkan pengobatan.
Membangun posko kesehatan di lokasi yang terdampak agar mempermudah dan mencegah kemungkinan terburuk dari kondisi yang darurat. Negara perlu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, memberikan bantuan kepada petani yang mengalami kerugian, serta memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bantuan juga perlu diberikan kepada warga yang kehilangan mata pencaharian agar mereka dapat kembali memenuhi kebutuhan hidupnya.
Karhutla tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan musiman yang hanya ditangani ketika api mulai membesar. Keselamatan rakyat, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi negara.
Jangan sampai rakyat terus menjadi korban akibat pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan keuntungan dibandingkan kemaslahatan.
Sudah saatnya pengelolaan alam dikembalikan pada aturan yang mampu menjamin keadilan dan melindungi kehidupan manusia, sebagaimana yang diatur dalam Islam.
Oleh: Nuza Ruhana
Aktivis Muda
0 Komentar