Topswara.com -- Kecerdasan buatan (AI) berkembang jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Bukan hanya membantu manusia menyelesaikan pekerjaan, teknologi ini mulai diarahkan untuk mengembangkan teknologi AI itu sendiri.
Kondisi inilah yang membuat puluhan peneliti AI, termasuk Geoffrey Hinton dan Yoshua Bengio, mengingatkan pemerintah agar bersiap menghadapi kemungkinan “ledakan kecerdasan”, yakni percepatan kemampuan AI yang dipicu oleh AI itu sendiri (CNN Indonesia, 29/09/2026).
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Jika otomatisasi penelitian berlangsung sangat cepat, kemajuan AI yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun dapat berlangsung dalam hitungan bulan atau bahkan lebih singkat.
Di satu sisi, hal ini berpotensi mempercepat penemuan di bidang sains, kesehatan, dan teknologi. Namun di sisi lain, para peneliti memperingatkan risiko berupa ancaman biologis dan siber, berkurangnya kendali manusia, hingga ketegangan antarnegara akibat ketimpangan penguasaan teknologi.
Di sinilah persoalan sesungguhnya tidak berhenti pada “AI berbahaya atau bermanfaat”. Teknologi hanyalah alat. Persoalan mendasarnya adalah siapa yang mengembangkan, untuk kepentingan apa, dengan standar apa, dan sistem kehidupan seperti apa yang mengendalikan pemanfaatannya.
Sayangnya, pertanyaan ini sulit dijawab secara memadai dalam sistem kapitalisme. Sebab, perkembangan teknologi dalam sistem ini sangat kuat ditarik oleh kepentingan ekonomi, persaingan pasar, dan perebutan keunggulan antarnegara.
Teknologi akhirnya tidak selalu dikembangkan karena paling dibutuhkan manusia, tetapi karena paling menjanjikan keuntungan atau kekuatan.
Kapitalisme juga memisahkan perkembangan ilmu pengetahuan dari nilai ketuhanan. Benar dan salah sering kali dikembalikan pada manfaat material, keuntungan, atau legalitas manusia. Akibatnya, ketika teknologi semakin kuat, standar moral tidak otomatis ikut menguat.
Manusia dapat memiliki kemampuan luar biasa, tetapi tidak memiliki arah yang benar dalam menggunakannya. Inilah yang membuat kemajuan AI sekaligus menyimpan paradoks: semakin canggih alatnya, semakin besar pula dampak ketika alat tersebut berada di tangan pihak yang mengejar kepentingan tanpa batas.
Islam memandang persoalan ini dari titik yang berbeda. Akal adalah karunia Allah yang harus digunakan untuk mengenali kebesaran-Nya sekaligus menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman yang artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.’” (QS al-Baqarah: 30).
Ayat ini menegaskan bahwa manusia bukan penguasa mutlak atas kehidupan. Ia adalah makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena itu, kecerdasan tidak boleh menjadi alasan manusia bertindak seolah-olah bebas menentukan seluruh kehidupan berdasarkan kehendaknya sendiri.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham al-Islam (Peraturan Hidup dalam Islam) menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai sarana teknis pada dasarnya tidak terikat oleh suatu ideologi tertentu.
Negara Islam boleh mengambil dan mengembangkan sarana teknis dari mana pun selama tidak bertentangan dengan hukum syarak. Bahkan beliau memberikan contoh Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang mengadopsi sistem administrasi dari Persia.
Dengan demikian, AI bukan sesuatu yang harus ditolak hanya karena lahir dari perkembangan teknologi modern. AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penelitian obat, membantu diagnosis, meningkatkan pelayanan publik, pendidikan, pertanian, hingga berbagai kebutuhan masyarakat.
Yang menjadi persoalan adalah ketika teknologi tersebut digunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariat atau diarahkan demi kepentingan yang merusak manusia.
Di sinilah Islam tidak sekadar menawarkan “etika penggunaan AI”, tetapi menghadirkan sistem yang mengatur manusia secara menyeluruh. Akidah Islam menjadi landasan berpikir, sedangkan syariat menjadi standar perbuatan.
Negara berfungsi sebagai ra’in, pengurus urusan rakyat, bukan sekadar regulator yang menunggu teknologi menimbulkan masalah lalu membuat aturan baru.
Sejarah kekhilafahan menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memusuhi kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa Abbasiyah, Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan didukung negara, para ilmuwan mengembangkan matematika, astronomi, kedokteran, dan teknologi mekanik.
Bani Musa, misalnya, menghasilkan karya tentang perangkat mekanik dan otomatisasi. Di bidang kesehatan, pemerintahan Islam juga mengembangkan rumah sakit publik dan pendidikan kedokteran; rumah sakit berkembang di Baghdad, Damaskus, Kairo, hingga Andalusia.
Artinya, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk takut terhadap kecanggihan teknologi. Justru negara dalam sistem Islam memiliki dorongan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi demi kemaslahatan umat dan kekuatan negara, sekaligus memastikan penggunaannya berada dalam koridor syariat.
Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar “membatasi AI” setelah bahayanya muncul. Dunia membutuhkan sistem yang sejak awal menempatkan manusia sebagai hamba Allah, ilmu sebagai sarana, dan negara sebagai penjaga kemaslahatan. Sebab secanggih apa pun kecerdasan buatan, ia tetap tidak akan mampu menggantikan kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah.
Teknologi boleh semakin cerdas, tetapi kehidupan manusia tetap membutuhkan wahyu sebagai kompasnya. Wallahu a'lam bishshawab []
Penulis: Mahrita Julia Hapsari
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar