Topswara.com -- Konflik bersenjata antara Iran melawan poros Israel-Amerika Serikat yang tak kunjung usai telah menjadi "kambing hitam" sempurna bagi rapuhnya ketahanan domestik. Per 1 April 2026, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Pemerintah Indonesia merilis delapan kebijakan hemat energi sebagai respons atas dinamika global. (Kumparan.com, 31/03/2026).
Namun, jika kita melihat dengan jernih, rangkaian kebijakan ini bukanlah strategi kemenangan, melainkan manifestasi dari ketidakberdayaan sebuah negara yang terjebak dalam sistem kapitalisme sekuler.
Efisiensi yang Salah Sasaran: Menghimpit Ruang Gerak Rakyat
Kebijakan pertama hingga keempat yang menitikberatkan pada Work From Home (WFH) dan pembatasan mobilitas ASN serta swasta adalah kebijakan yang paradoks. Di satu sisi, pemerintah ingin menekan konsumsi BBM fosil.
Di sisi lain, pemerintah seolah menutup mata bahwa ekonomi nasional justru berputar dari mobilitas rakyat. Membatasi gerak ASN dan mendorong swasta melakukan hal serupa tanpa dibarengi dengan penurunan biaya hidup (seperti tarif listrik dan pangan) adalah resep jitu menuju stagnasi ekonomi.
Pemangkasan perjalanan dinas hingga 70% dan pengurangan fasilitas kendaraan dinas non-listrik memang tampak sebagai "prihatin" birokrasi.
Namun, publik patut bertanya: Mengapa efisiensi ini selalu bersifat reaktif? Mengapa gaya hidup mewah pejabat baru dipangkas saat cadangan devisa terancam? Ini membuktikan bahwa dalam sistem sekuler, keberpihakan pada rakyat hanya muncul sebagai opsi terakhir saat negara sudah terdesak oleh kepentingan global.
B50 dan MBG: Antara Janji Manis dan Beban Fiskal
Implementasi B50 per 1 Juli 2026 digadang-gadang sebagai penyelamat devisa dengan potensi penghematan 4 juta kiloliter BBM fosil setahun. Namun, dalam logika kapitalisme, biodiesel tetaplah komoditas pasar.
Ketergantungan pada sawit justru menempatkan rakyat pada posisi rentan: berebut pasokan minyak sawit antara tangki bahan bakar atau penggorengan di dapur. Alih-alih mandiri, kita justru terperangkap dalam "penjajahan" korporasi sawit yang memegang kendali atas harga energi domestik.
Demikian pula dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengarahkan program ini di tengah krisis energi adalah langkah yang penuh kontradiksi. Bagaimana mungkin pemerintah menjamin gizi gratis di satu sisi, sementara di sisi lain kebijakan energinya justru memicu inflasi yang melambung?
Program MBG dalam konteks ini tak lebih dari "pemadam kebakaran" sosial yang bersifat kosmetik. Ia bukan solusi atas kemiskinan, melainkan alat untuk meredam potensi ledakan amarah rakyat yang sudah muak dengan segala kesulitan hidup.
Akar Masalah: Syahwat Politik Sekuler dan Hegemoni Global
Dinamika hari ini menegaskan satu hal, selama aturan bernegara bersandar pada kapitalisme sekuler, krisis akan selalu menjadi tamu rutin. Perang Iran-Israel hanyalah pengingat betapa lemahnya negara yang tidak memiliki kemandirian ideologis.
Pemerintah, yang seharusnya menjadi pelindung, justru beralih fungsi menjadi pengelola yang membebankan setiap risiko global kepada rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang mencekik.
Kondisi masyarakat Indonesia yang sudah memprihatinkan sejak sebelum perang pecah adalah bukti otentik kegagalan sistem ini. Kekayaan alam melimpah, namun rakyat harus antre untuk sekadar mendapatkan gizi atau energi murah.
Ini adalah ironi di sebuah negeri yang secara sistemik lebih menghamba pada angka-angka pertumbuhan ekonomi semu daripada kesejahteraan nyata penduduknya.
Islam Kaffah: Solusi Fundamental dan Berdaulat
Bagi politisi Islam kaffah, krisis ini adalah lonceng peringatan untuk kembali pada sistem yang diredai Sang Pencipta. Islam tidak memberikan solusi parsial, melainkan perubahan mendasar pada tiga aspek:
Pertama, pengelolaan milkiah ammah (kepemilikan umum). Energi tidak boleh menjadi objek bisnis negara kepada rakyatnya, apalagi diserahkan ke asing. Minyak, gas, dan sawit untuk biodiesel harus dikelola negara sepenuhnya sebagai wakil rakyat.
Keuntungannya bukan untuk memperkaya segelintir oligarki, melainkan dikembalikan dalam bentuk energi murah dan fasilitas publik berkualitas tinggi yang merata hingga daerah 3T.
Kedua, sistem ekonomi anti-utang dan anti-dolar. Islam mengharamkan sistem ribawi dan ketergantungan pada mata uang kertas yang tidak bernilai intrinsik. Dengan kembali pada standar emas dan perak, Indonesia akan memiliki kedaulatan moneter yang tidak akan goyang hanya karena ada konflik bersenjata di Timur Tengah.
Ketiga, kepemimpinan yang mengayom (in'iyah). Pemimpin dalam Islam adalah pelayan yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan tiap individu. Program gizi dalam Islam adalah hak rakyat yang dijamin secara sistemis melalui distribusi zakat, pengelolaan SDA, dan jaminan lapangan kerja, bukan sekadar program bagi-bagi makanan saat krisis melanda.
Delapan kebijakan hemat energi per 1 April 2026 ini hanyalah wajah dari sistem yang sedang sekarat. Rakyat tidak butuh sekadar instruksi untuk WFH atau makan gratis yang dipaksakan.
Rakyat butuh pemimpin yang berani memutus rantai ketergantungan pada sistem kapitalisme global dan beralih pada Islam kaffah yang menjamin martabat manusia. Tanpa perubahan ideologis yang radikal, kebijakan pemerintah hanya akan menjadi deretan masalah baru di tengah kesusahan rakyat yang tak berujung.
Wallahu'alam.
Oleh: Rika Lestari Sinaga
Aktivis Muslimah
0 Komentar